DEMOCRAZY.ID – Silaturahmi pengurus Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menjadi sorotan tajam publik dan kalangan internal kampus.
Langkah Ketua ILUNI UI Pramudya Oktavinanda bersama Sekjen Maysita Crystallin yang sowan ke Bahlil pada 21 Oktober 2025 itu dinilai telah mencederai komitmen kampus terhadap integritas akademik.
Kontroversi ini kian mengemuka karena Bahlil baru saja dinobatkan sebagai menteri dengan kinerja terburuk dalam satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran versi riset Center of Economic and Law Studies (Celios).
Selain itu, status akademiknya di UI juga tengah dalam penangguhan akibat disertasi bermasalah.
Celios sebelumnya merilis daftar 10 pejabat dengan kinerja terendah. Bahlil menduduki posisi pertama dengan nilai minus 151 poin.
Hal itu disebabkan oleh antara lain karena kebijakan gas melon yang amburadul, kualitas BBM Pertamina yang dipertanyakan, kebijakan impor energi yang tak berpihak pada rakyat, serta polemik akademik terkait gelar doktornya.
Kinerja buruk dan catatan etik tersebut memicu tanda tanya besar; mengapa pengurus ILUNI UI justru menemui sosok yang tengah menjadi simbol masalah dalam dua sektor yakni publik dan akademik.
Reaksi keras datang dari Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (ILUNI FKUI). Dalam surat terbuka, mereka menyampaikan keberatan mendalam atas pertemuan pengurus ILUNI UI dengan Bahlil, menyebut langkah itu bertentangan dengan semangat penegakan etika akademik UI.
“Keputusan Rektor UI untuk menangguhkan kelulusan Bahlil Lahadalia merupakan langkah tegas dalam menjaga kualitas dan integritas akademik UI.
Pertemuan yang dilakukan ILUNI UI dapat diinterpretasikan sebagai bentuk ketidakpedulian terhadap proses penegakan etika akademik yang sedang berjalan,” demikian bunyi surat keberatan yang ditandatangani Ketua Umum Wawan Mulyawan dan Sekretaris Umum Irzan Nurman.
ILUNI FKUI juga menyinggung adanya standar ganda dalam penanganan pelanggaran akademik. Mahasiswa S1 yang melakukan plagiarisme langsung dijatuhi sanksi drop out, sementara kasus Bahlil yang memuat empat jenis pelanggaran serius hanya diminta melakukan revisi.
“Pertemuan ini semakin memperkuat persepsi adanya perlakuan istimewa,” tegas mereka.
Kalangan alumni UI lainnya turut melontarkan rasa malu dan kecewa atas sikap pengurus ILUNI UI.
Mereka menilai pertemuan itu memberi pesan keliru kepada publik dan mahasiswa bahwa pelanggaran akademik dapat ditoleransi bila pelakunya memiliki jabatan tinggi.
“Sebagai alumni UI, kami sangat memahami pentingnya integritas, kejujuran, dan standar etika yang tinggi dalam dunia akademik dan profesi. Pertemuan ini mengirimkan pesan yang salah kepada generasi muda bahwa pelanggaran etika akademik dapat ditoleransi, terutama jika dilakukan oleh pejabat tinggi,” kata pernyataan tersebut.
ILUNI FKUI mendesak Ketua ILUNI UI segera meminta maaf secara terbuka dan memberikan klarifikasi publik atas maksud pertemuan dengan Bahlil.
Mereka juga menuntut ILUNI UI menyatakan sikap mendukung rekomendasi Dewan Guru Besar UI untuk membatalkan disertasi bermasalah serta mendukung langkah hukum UI di PTUN.
“ILUNI UI agar mengeluarkan pernyataan resmi yang menegaskan komitmen organisasi dalam menjunjung tinggi integritas akademik dan mendukung penegakan standar etika yang sama untuk semua lulusan UI, tanpa memandang jabatan atau posisi,” tegasnya.
Sumber: Konteks