Sosok Ini Bongkar Dugaan ‘Markup’ di BGN, Motor Rp42 Juta Ternyata Hanya Rp10 Jutaan?
DEMOCRAZY News
12 April 2026 10:10 pm
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dibangga-banggakan Presiden Prabowo Subianto kembali mencuri perhatian di media sosial.
Konten kreator, Aryo Pamungkas, mengungkap dugaan adanya markup dalam pengadaan sejumlah barang, mulai dari motor listrik hingga perangkat pendukung lainnya.
Aryo menyinggung harga motor listrik yang digunakan untuk operasional SPPG, yang disebut memiliki selisih harga cukup jauh dari harga pasar.
“Nah, ini baru kasus markup, guys. Kasus Amsal Sitepu yang viral kemarin, nggak ada apa-apanya,” ujar Aryo dikutip dari videonya yang kini viral, Minggu (12/4/2026).
“Ternyata, motor listrik Trail MBG yang katanya dibanderol Rp42 juta, netizen udah nemu motor aslinya di Alibaba, impor dari Cina dengan harga Rp10 jutaan saja,” tambahnya.
Ia bahkan menyebut nama produk yang diduga identik dengan motor tersebut.
“Hebat! Nama motornya, Kolter ES1 X Pro. Dan setelah saya tanyakan ke AI untuk perbandingan speknya, dua-duanya banyak yang identik,” tukasnya.
Hitung Potensi Kerugian
Aryo juga menghitung potensi selisih harga jika dikalikan dengan jumlah pengadaan.
“Ini asli gila, bener-bener. Bayangin, 21 ribu motor kali margin profit Rp30 jutaan. Rp600 miliar,” bebernya.
Selain motor, ia juga menyinggung dugaan markup pada pengadaan perangkat lain seperti tablet dan atribut.
“Ini belum ngomongin pengadaan tablet Samsung aktif seharga Rp9 jutaan yang dibanderol Rp18 juta. Diambil untung dua kali lipatnya,” Aryo menuturkan.
“Belum kaos kaki dan baju atribut yang harganya miliaran. Padahal sama sekali bukan esensial untuk program gizi penuntasan stunting anak,” sambung dia.
Respons Penegak Hukum Dipertanyakan
Aryo turut mengkritik respons pihak terkait yang disebut tidak memberikan penjelasan memadai.
“Mana nih jaksa yang kemarin keluar-keluar markup biaya edit harusnya nol? Apa cukup bilang, udah sesuai anggaran 2021? Terus kemudian jadi kebal hukum,” imbuhnya.
“Bahkan waktu wartawan pas nanyain ke Menteri Purbaya aja cuma cengengesan. Ini miskom. Terus lempar tanggung jawab,” tandasnya.
Lebih jauh, Aryo mendorong adanya audit menyeluruh terhadap program MBG dan Badan Gizi Nasional.
“Guys, kita harus viralkan ini. Untuk minta segera audit BGN dan MBG ini. Siapa yang mengajukan, siapa yang menyetujui, siapa yang mencairkan, siapa pemilik perusahaan-perusahaan rekanan, pengadaan, dan lain-lain,” tandasnya.
Ia juga mempertanyakan arah kebijakan lembaga tersebut. Terlebih, pengadaan-pengadaan barang yang dianggap tidak ada kaitan dengan gizi.
“Ini ya, kalau gini-gini terus, jangan salahkan rakyat. Nanti kalau misalkan ganti BGN ini dari Badan Gizi Nasional jadi Badan Garok,” kuncinya.
Dugaan markup ini tentu menjadi perhatian publik. Apalagi di tengah kebijakan efesiensi yang ditekankan Presiden Prabowo.
Hingga berita ini diturunkan, kabar tersebut masih terus didalami kebenarannya.
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membuka rincian harga motor listrik yang disiapkan untuk Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Kendaraan tersebut disiapkan untuk menunjang operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya di wilayah dengan akses yang terbatas.
Dadan menyebut harga pembelian motor listrik berada di bawah harga pasar. Ia menegaskan pengadaan tersebut sudah masuk dalam perencanaan anggaran sebelumnya.
Harga Rp42 Juta Per Unit
Menurut Dadan, harga pasaran motor listrik tersebut berada di kisaran Rp52 juta. Namun BGN mendapatkan harga lebih rendah dalam proses pengadaan.
“Harga pasaran Rp 52 juta, tapi kita beli kalau nggak salah Rp 42 juta, di bawah harga pasaran,” kata Dadan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026) kemarin.
Dadan menjelaskan pembelian motor listrik itu telah dianggarkan pada 2025. Dari target awal puluhan ribu unit, realisasinya tidak seluruhnya terpenuhi.
Ia menyebut rencana awal mencapai 24.400 unit, namun yang terealisasi sebanyak 21.800 unit.
Baca Juga
“Dan sudah masuk ke dalam anggaran 2025,” ucapnya.
Diprioritaskan untuk Daerah Sulit
BGN juga memastikan tidak ada lagi alokasi anggaran pengadaan motor listrik pada 2026.
Kendaraan yang sudah dibeli akan difokuskan untuk mendukung operasional dapur MBG, terutama di wilayah dengan kondisi geografis menantang.
“Iya akan kita distribusikan nanti untuk operasional seluruh orang yang ada di SPPG, terutama untuk di daerah-daerah yang sulit,” Dadan menegaskan.
Sumber: Fajar
Artikel terkait lainnya
