Oleh: Jon A. Masli, MBA | Diaspora USA & Chairman Corporate Leadership Institute
MASALAH besar ekonomi Indonesia yang merupakan warisan rezim sebelumnya akan terus berlanjut apabila pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka menunda reshuffle Kabinet Merah Putih, khususnya jajaran tim ekonomi yang terbukti tidak kompeten.
Presiden Prabowo telah menunjukkan keberanian politik dengan mengganti Sri Mulyani Indrawati dengan Purbaya Yudhi Sadewa di posisi Menteri Keuangan.
Namun langkah itu belum cukup apabila struktur tim ekonomi secara keseluruhan masih didominasi figur lama dengan kinerja yang minim.
Persoalan ekonomi yang dihadapi Indonesia saat ini bukan perkara kecil. Dari tumpukan utang negara yang menembus Rp9.600 triliun, maraknya mega korupsi, lemahnya penegakan hukum, pertumbuhan ekonomi yang stagnan, pengangguran yang meningkat, kesenjangan sosial yang melebar, hingga berbagai keluhan atas operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Belum lagi persoalan impor kendaraan listrik dari India melalui skema KDMP, serta ancaman terbaru berupa defisit APBN yang semakin berbahaya jika eskalasi perang di Timur Tengah mendorong harga minyak menembus USD 92 per barel.
Bila skenario ini terjadi, defisit APBN berpotensi menembus kembali batas psikologis 3 persen, yang selama ini dijadikan garis disiplin fiskal.
Berbagai ekonom telah lama menyoroti bahwa salah satu akar masalah ekonomi Indonesia adalah kualitas tim ekonomi pemerintah yang tidak berkarakter “zaken kabinet”—kabinet yang diisi profesional berdasarkan meritokrasi.
Ironisnya, sejumlah menteri ekonomi dalam Kabinet Merah Putih adalah figur lama yang sudah menduduki jabatan strategis sejak era pemerintahan sebelumnya.
Setelah bertahun-tahun berkuasa, mereka tetap gagal melahirkan terobosan kebijakan yang mampu memperbaiki struktur ekonomi nasional.
Sebaliknya, yang tampak justru mentalitas bertahan di kursi kekuasaan. Kritik para ekonom dan pengamat keuangan dianggap angin lalu.
Mereka seolah kebal kritik—bermuka tembok—dan tetap duduk nyaman dalam mode autopilot, berlindung di balik dalih hak prerogatif presiden.
Padahal Indonesia tidak pernah kekurangan putra-putri bangsa yang kompeten dan berintegritas untuk menggantikan dominasi elite lama tersebut.
Lebih menyedihkan lagi, setiap kritik terhadap kinerja ekonomi selalu dijawab dengan dalih klasik: kondisi ekonomi global yang sedang buruk.
Argumen defensif ini seolah menjadi tameng permanen untuk menutupi kegagalan kebijakan domestik.
Pertanyaannya sederhana: mengapa negara-negara ASEAN seperti Vietnam, Malaysia, Thailand, dan Filipina mampu mencatat kinerja ekonomi yang lebih baik?
Pernyataan Menteri Koordinator Ekonomi Airlangga Hartarto yang mengatakan akan “mempelajari” masukan dari lembaga pemeringkat Fitch Ratings, yang menurunkan outlook kredit Indonesia dari stable menjadi negative, justru mencerminkan gaya kepemimpinan yang reaktif.
Ini bukan manajemen strategis.
Ini sekadar gaya “pemadam kebakaran”: baru mencari payung ketika hujan sudah turun deras.
Padahal lembaga pemeringkat internasional seperti Moody’s, S&P Global Ratings, Fitch Ratings, dan MSCI berfungsi sebagai radar global yang memonitor risiko ekonomi dan investasi suatu negara berdasarkan data yang objektif.
Sayangnya, peringatan-peringatan tersebut tampaknya tidak memicu refleksi serius di kalangan tim ekonomi pemerintah.
Masalah struktural lain adalah komposisi kabinet yang sarat kepentingan politik. Banyak menteri ekonomi berasal dari elite partai politik yang diangkat bukan melalui proses seleksi meritokrasi yang ketat.
Akibatnya, fokus mereka terpecah:
– Mengelola kementerian yang dipimpin,
– Menjaga kursi politik agar tidak terkena reshuffle,
– Mengamankan kepentingan partai,
– Bahkan tidak jarang berusaha mengembalikan “modal politik” yang telah mereka keluarkan.
Dengan kondisi seperti ini, sangat sulit berharap lahirnya kepemimpinan ekonomi yang fokus, profesional, dan berorientasi pada kepentingan nasional.
Solusi yang dibutuhkan Presiden Prabowo sebenarnya jelas: melakukan reshuffle besar-besaran terhadap tim ekonomi yang tidak kompeten, dan menggantinya dengan profesional yang dipilih melalui meritokrasi, sebagaimana figur seperti Purbaya Yudhi Sadewa atau Amran Sulaiman.
Presiden membutuhkan pembantu yang mampu merumuskan kebijakan yang benar-benar menggerakkan sektor riil dan dunia usaha, bukan sekadar pejabat yang piawai menyenangkan atasan melalui budaya ABS (Asal Bapak Senang).
Jika langkah ini dilakukan, dampaknya bisa signifikan:
– IHSG kembali menguat.
– Peringkat kredit Indonesia meningkat.
– Kepercayaan investor pulih.
– Sektor swasta kembali bergairah.
– Lapangan kerja baru tercipta.
Dalam situasi seperti itu, target pertumbuhan ekonomi 8 persen bukan lagi sekadar slogan politik.
Sebaliknya, kondisi ekonomi nasional justru akan semakin memburuk jika apa yang pernah disebut Hashim Djojohadikusumo sebagai “pejabat telur busuk” masih bercokol di dalam kabinet.
Sehebat apa pun kebijakan fiskal yang diluncurkan Menteri Keuangan Purbaya, hasilnya akan terbatas jika tim ekonomi secara keseluruhan tidak mampu mendorong sektor swasta bergerak.
Contoh nyata terlihat ketika pemerintah menempatkan Rp275 triliun dana likuiditas di bank-bank Himbara untuk mendorong kredit.
Dana tersebut ternyata tidak terserap optimal karena tidak didukung kebijakan stimulus ekonomi yang terintegrasi dari kementerian lain.
Fenomena ini menunjukkan satu hal: kebijakan ekonomi pemerintah berjalan tanpa orkestrasi yang jelas.
Sementara itu, waktu terus berjalan.
Tekanan fiskal dan moneter semakin besar.
Presiden Prabowo sendiri pernah mengemukakan gagasan membentuk kabinet zaken, yakni kabinet yang diisi oleh profesional terbaik bangsa.
Kini pertanyaannya: Apakah gagasan itu akan benar-benar diwujudkan, atau hanya akan menjadi retorika politik semata? ***