DEMOCRAZY.ID – Republik Islam Iran kini berada di persimpangan jalan paling berbahaya dalam sejarahnya.
Di tengah kepulan asap yang masih menyelimuti Teheran pasca-tewasnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, ancaman maut baru datang dari Tel Aviv.
Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, dengan sesumbar menyatakan bahwa siapa pun yang terpilih menjadi Pemimpin Tertinggi Iran berikutnya akan menjadi ‘target mati’, seperti dilansir CNN.
Pernyataan Katz ini bukan sekadar retorika. Pada Selasa (3/3/2026), markas Majelis Ahli di Qom dilaporkan hancur lebur dihantam serangan udara koalisi AS-Israel tepat saat para ulama senior tersebut sedang bersidang menentukan nasib masa depan Iran, untuk mengkristalisasi calon pemimpin tertinggi Iran yang baru.
Namun seiring dengan ancaman Israel Katz, nama-nama baru untuk perebutan tahta Teheran justru muncul seakan tak gentar akan ancaman Israel.
Israel Katz menegaskan bahwa Operasi “Lion’s Roar” (Auman Singa) memiliki target yang sangat spesifik: memastikan Iran tidak memiliki kepemimpinan yang stabil.
“Setiap pemimpin yang ditunjuk oleh rezim teroris Iran akan menjadi target tegas untuk dieliminasi. Tidak peduli siapa namanya atau di mana dia bersembunyi,” tegas Katz dikutip dari CNN.
Israel dan AS tampaknya sedang memainkan strategi ‘tekanan maksimum’ untuk menciptakan kekosongan kekuasaan total, dengan harapan rakyat Iran akan bergerak menggulingkan rezim yang sudah goyah tersebut.
Saat ini, kendali negara berada di tangan Dewan Kepemimpinan Sementara yang terdiri dari Presiden Masoud Pezeshkian, Ketua Lembaga Peradilan Gholam-Hossein Mohseni-Ejei, dan ulama konservatif senior Alireza Arafi, anggota Dewan Garda dan kepala hauzah (seminari) Iran.
Dewan ini mengawasi angkatan bersenjata, mengelola keamanan nasional, dan mengawasi lembaga-lembaga kunci.
Namun, kewenangannya bersifat sementara dan berakhir setelah pemimpin baru ditunjuk.
Namun, sumber internal seperti dilansir tasnimnews.ir/en, menyebutkan adanya keretakan; baik Arafi maupun Ejei sama-sama memandang diri mereka layak menjadi pengganti Khamenei.
Teheran menghadapi pertanyaan yang rumit: apakah akan segera menunjuk pengganti untuk menunjukkan kesinambungan kepemimpinan, atau menunda keputusan guna menghindari munculnya target kepemimpinan baru bagi musuh-musuhnya.
Konstitusi Iran memungkinkan kedua opsi tersebut.
Konstitusi mengharuskan Majelis Ahli memilih pemimpin tertinggi baru ‘secepat mungkin’, tanpa batas waktu yang spesifik.
Dalam praktiknya, kepemimpinan kemungkinan akan menyeimbangkan urgensi dengan risiko keamanan.
Menunjuk pengganti dengan cepat dapat menenangkan elite politik dan memberi sinyal stabilitas di tengah krisis nasional.
Namun, dalam situasi konflik aktif, memusatkan kekuasaan pada satu figur baru juga bisa menciptakan titik sasaran baru bagi tekanan eksternal.
Apa pun waktu yang dipilih Teheran, proses suksesi itu sendiri telah diatur dengan jelas.
Di Republik Islam, pemimpin tertinggi adalah otoritas politik dan keagamaan tertinggi. Kekuasaan mereka sangat luas.
Ia menjabat sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata, menunjuk kepala lembaga peradilan, serta menetapkan strategi inti dan garis merah negara.
Konstitusi mensyaratkan bahwa pemimpin dipilih oleh Majelis Ahli dan memiliki keilmuan agama yang unggul, pemahaman mendalam tentang fikih Islam dan politik, serta kemampuan manajerial yang kuat.
Majelis Ahli terdiri dari 88 ulama yang dipilih setiap delapan tahun melalui pemilu nasional.
Semua kandidat harus terlebih dahulu diseleksi oleh Dewan Garda berdasarkan kualifikasi agama dan politik.
Secara formal, Majelis tidak hanya memilih pemimpin, tetapi juga mengawasi kinerjanya dan memiliki kewenangan untuk memberhentikannya jika dianggap tidak layak.
Dalam praktiknya, lembaga ini secara konsisten mendukung kepemimpinan Khamenei tanpa perbedaan pendapat yang diumumkan ke publik.
Untuk memilih pengganti, Majelis menggelar sidang tertutup.
Para anggota meninjau kandidat potensial, menilai kualifikasi mereka, lalu melakukan pemungutan suara.
Suara mayoritas sudah cukup. Jika tidak ada kandidat yang sepenuhnya memenuhi kriteria konstitusi, anggota dapat memilih figur berdasarkan kapasitas kepemimpinan secara keseluruhan.
Proses pembahasan bersifat rahasia, dan hasilnya diumumkan hanya setelah keputusan final diambil.
Meski konstitusi memberikan kewenangan kepada Majelis Ahli, pusat-pusat kekuasaan informal dapat berperan menentukan.
Komandan senior Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) diyakini memiliki peran penting dalam membentuk konsensus elite.
Lembaga intelijen dan peradilan juga dapat memengaruhi hasil melalui penilaian internal terhadap kandidat potensial.
Ulama senior di Qom, khususnya para marja atau ayatollah agung yang memiliki otoritas keagamaan independen, dapat secara tidak langsung memengaruhi opini dalam Majelis.
Meski tidak memiliki peran formal dalam pemungutan suara, pandangan mereka dapat berpengaruh dalam menentukan legitimasi keagamaan.
Dalam iklim ketidakstabilan dan konflik regional saat ini, interaksi antaraktor tersebut bisa menjadi penentu. Bagi banyak pihak dalam sistem, prioritas utama kemungkinan adalah kesinambungan dan kelangsungan institusi.
Surat wasiat Khamenei belum dipublikasikan dan ia tidak secara resmi menunjuk pengganti. Namun, beberapa nama calon penggantinya telah beredar selama bertahun-tahun:
Pada akhirnya, suksesi kemungkinan akan lebih ditentukan oleh negosiasi di antara elite ulama dan keamanan ketimbang oleh perdebatan publik.
Teheran ingin menampilkan kesinambungan konstitusional yang normal.
Namun di tengah perang, sangat mungkin dinamika kekuasaan internal dan tekanan eksternal, bukan sekadar prosedur formal, akan membentuk hasil kepemimpinan baru dan masa depan Iran.
Seorang sumber yang mengetahui situasi tersebut mengatakan kepada media IranWire bahwa dalam pertemuan terbaru Dewan Kepemimpinan Sementara, yang dibentuk berdasarkan Pasal 111 Konstitusi.
Di mana terdiri dari Presiden Masoud Pezeshkian, Kepala Kehakiman Gholam-Hossein Mohseni-Ejei, serta anggota Dewan Garda Konstitusi Alireza Arafi.
Baik Arafi maupun Mohseni-Ejei melihat diri mereka sebagai kandidat potensial untuk memimpin negara.
Masoud Pezeshkian disebut-sebut berpendapat bahwa, mengingat belum adanya kesepakatan antara dua anggota tersebut, pendekatan yang lebih ‘kolektif’ perlu diadopsi.
Ia dilaporkan mengusulkan sejumlah figur alternatif yang lebih dekat dengan kalangan moderat dan reformis, termasuk mantan Presiden Hassan Rouhani dan Hassan Khomeini, cucu paling menonjol dari Ruhollah Khomeini.
Sumber tersebut juga mengatakan kepada IranWire bahwa Mojtaba Khamenei, putra Ali Khamenei, serta Ali-Asghar Hejazi, wakil senior di kantor Pemimpin Tertinggi, yang keduanya luas dipandang sebagai kandidat kuat suksesi, dilaporkan berada dalam kondisi kritis setelah serangan terhadap Kantor Pemimpin Tertinggi (Beit-e Rahbari).
Menurut sumber itu, faksi Osoolgarayan (kelompok yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip dasar Revolusi dan nilai-nilai agama) serta Paydari (kelompok garis keras religius yang sama kritisnya terhadap reformis maupun kelompok lama) menolak kandidat seperti Rouhani dan Hassan Khomeini.
Namun, tampaknya terdapat konsensus relatif mengenai Ali Khomeini, putra lain Ahmad Khomeini dan saudara Hassan Khomeini.
Sumber tersebut menyatakan: “Nama ini sebelumnya pernah diangkat oleh Khamenei sendiri karena ia memiliki penghormatan khusus terhadap ‘Sayyed’ (keturunan Nabi).
Pandangan Ali Khomeini dekat dengan kalangan Prinsipalis dan dapat merangkul faksi Paydari serta Prinsipalis; sementara sebagai anggota keluarga Khomeini, ia juga dapat meredam reaksi dari spektrum moderat dan reformis.”
Pada saat yang sama, sejumlah nama lain juga muncul dalam pembahasan mengenai suksesi.
Di antaranya Mohsen Araki, seorang ulama dan perwakilan Provinsi Markazi di Majelis Ahli, serta Sayed Mohammad-Reza Modarresi Yazdi, anggota Dewan Garda Konstitusi, yang disebut-sebut bersama Alireza Arafi sebagai kandidat potensial kepemimpinan.
Bagi Teheran, menunjuk pemimpin baru secepat mungkin adalah simbol stabilitas.
Namun, di bawah ancaman rudal Israel, figur baru tersebut justru bisa menjadi “sasaran empuk” berikutnya.
Laporan dari Axios menyebutkan bahwa serangan ke Qom terjadi tepat saat pemungutan suara berlangsung.
Belum ada angka pasti mengenai korban jiwa, namun kehancuran fisik markas Majelis Ahli menunjukkan bahwa Israel tidak akan membiarkan proses transisi berjalan damai.
Kini, Iran terjepit dalam dilema: menunjukkan kesinambungan kepemimpinan namun berisiko kehilangan pemimpin lagi, atau membiarkan kekuasaan tetap kolektif demi keamanan para tokohnya.
Sumber: Tribun