DEMOCRAZY.ID – Kematian Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei memicu spekulasi besar mengenai siapa yang akan menggantikan posisi paling berpengaruh dalam sistem politik Iran.
Teheran kini menghadapi masa depan yang tidak pasti setelah pemerintah Iran mengonfirmasi Khamenei tewas dalam serangan militer gabungan Amerika Serikat dan Israel di ibu kota Teheran, Sabtu (28/2/2026).
Dilansir NDTV, kematian Khamenei langsung memicu pembahasan mengenai suksesi kepemimpinan di Iran.
Menurut konstitusi Iran, pemimpin tertinggi baru tidak dipilih melalui pemilu langsung, melainkan melalui keputusan Majelis Pakar, sebuah badan yang terdiri dari 88 ulama senior.
Majelis ini memiliki kewenangan penuh untuk menunjuk pemimpin tertinggi baru yang akan menggantikan Khamenei.
Para pengamat menilai ada dua skenario yang mungkin terjadi setelah kematian Khamenei.
Pertama, Majelis Pakar akan segera berkumpul untuk memilih pemimpin tertinggi baru dari sejumlah kandidat yang dianggap memenuhi syarat.
Kedua, Iran kemungkinan akan dipimpin sementara oleh dewan transisi sampai pemimpin baru ditetapkan.
Melansir kantor berita IRNA, selama masa transisi negara akan dijalankan oleh dewan kepemimpinan yang terdiri dari presiden Iran, kepala lembaga peradilan, dan seorang anggota Dewan Penjaga Konstitusi.
Dewan ini akan menjalankan tugas kepemimpinan sampai Majelis Pakar memilih pemimpin baru.
Dilansir Reuters, beberapa nama mulai disebut sebagai kandidat yang berpotensi menggantikan Khamenei.
Jika skenario itu terjadi, kebijakan Iran terhadap Barat dan Israel diperkirakan akan menjadi jauh lebih keras.
Salah satu nama yang paling sering disebut adalah Mojtaba Khamenei, putra kedua Ali Khamenei yang dikenal memiliki pengaruh kuat di balik layar pemerintahan Iran.
Ia juga disebut memiliki hubungan dekat dengan Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), salah satu kekuatan militer paling berpengaruh di Iran.
Namun, suksesi dari ayah ke anak dinilai tidak populer di kalangan ulama Syiah Iran karena dianggap mirip sistem monarki yang pernah digulingkan pada Revolusi Iran 1979.
Nama lain yang juga disebut adalah Hassan Khomeini, cucu dari pendiri Republik Islam Iran Ruhollah Khomeini.
Hassan Khomeini dinilai memiliki legitimasi historis karena berasal dari keluarga revolusioner Iran, meskipun pengaruh politiknya tidak sekuat kandidat lain.
Selain itu, beberapa analis juga menyebut kemungkinan munculnya tokoh garis keras dari kalangan IRGC yang dapat mengambil alih posisi tersebut.
Di luar persaingan trah keluarga Khamenei dan Khomeini, Majelis Pakar kini tengah menimbang tiga sosok yang merepresentasikan stabilitas, ideologi radikal, dan kekuatan hukum.
Nama Alireza Arafi (67) muncul sebagai kandidat “jalan tengah” yang paling dihormati secara intelektual.
Sebagai Wakil Ketua Majelis Pakar sekaligus pemimpin sistem seminaris (Hawza) di seluruh Iran, Arafi memiliki kredibilitas keagamaan yang tak tertandingi.
Para pengamat menilai Arafi adalah sosok “aman” karena ia mampu menjembatani kepentingan para ulama senior dengan kepentingan strategis militer, menjadikannya figur yang minim resistensi di tengah gejolak politik.
Namun, bagi faksi yang menginginkan garis politik yang lebih agresif, nama Mohammad Mehdi Mirbagheri (64) menjadi magnet utama.
Sebagai ideolog radikal yang sangat anti-Barat, Mirbagheri adalah representasi dari kelompok konservatif murni yang memandang konfrontasi dengan Amerika Serikat dan Israel sebagai kewajiban ideologis.
Dukungan terhadap Mirbagheri mengalir deras dari elemen-elemen paling kanan di pemerintahan yang khawatir jika pengganti Khamenei nantinya akan melunakkan sikap luar negeri Iran.
Bagi pendukungnya, Mirbagheri adalah benteng terakhir yang akan menjaga kemurnian visi revolusi.
Di sisi lain, aspek ketertiban dan stabilitas administratif berada di pundak Gholam-Hossein Mohseni-Eje’i (69).
Menjabat sebagai Kepala Lembaga Peradilan, Eje’i adalah figur “tangan besi” yang selama ini menjadi orang kepercayaan Ali Khamenei untuk menjaga kepatuhan hukum di dalam negeri.
Saat ini, perannya semakin krusial karena ia menjabat sebagai anggota Dewan Transisi yang menjalankan roda pemerintahan sementara.
Pengalaman luasnya dalam birokrasi dan rekam jejaknya yang tanpa kompromi membuat Eje’i dipandang sebagai sosok yang mampu mencegah terjadinya anarki internal selama masa transisi kepemimpinan yang rawan ini.
Situasi politik Iran juga semakin kompleks karena munculnya tokoh oposisi yang mencoba memanfaatkan situasi tersebut.
Salah satunya adalah Maryam Rajavi, pemimpin Dewan Perlawanan Nasional Iran (NCRI) yang berbasis di Paris.
Rajavi menyerukan rakyat Iran untuk menggulingkan rezim ulama dan membangun pemerintahan demokratis.
“Tanah air kita terus mengalami penderitaan dan kehancuran yang lebih besar di bawah pemerintahan fasisme agama,” kata Rajavi, dikutip dari laporan media internasional.
Di sisi lain, putra mahkota Iran yang hidup dalam pengasingan, Reza Pahlavi, juga menyerukan perubahan politik di Iran.
Dalam pernyataannya di media sosial, Pahlavi menyebut rakyat Iran harus mengambil peran dalam menentukan masa depan negara mereka.
“Kemenangan akhir tetap akan kita raih. Kitalah rakyat Iran yang akan menyelesaikan perjuangan ini,” tulisnya.
Para analis juga memperingatkan bahwa tanpa sosok Khamenei, Iran berpotensi menghadapi perebutan kekuasaan internal.
Beberapa pengamat menilai IRGC dapat memainkan peran besar dalam menentukan arah politik negara ke depan.
Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim sudah mengetahui siapa kandidat yang mungkin memimpin Iran berikutnya.
Dalam wawancara dengan CBS News, Trump mengatakan ada sejumlah kandidat kuat untuk memimpin negara tersebut.
“Saya tahu persis siapa orangnya, tetapi saya tidak bisa memberi tahu Anda,” kata Trump.
Ia juga menambahkan bahwa ada beberapa kandidat yang dianggap cocok memimpin Iran.
“Ada beberapa kandidat yang bagus,” ujarnya.
Para pengamat internasional memperingatkan bahwa kematian Khamenei di tengah konflik militer berpotensi membuka babak baru ketegangan di Timur Tengah.
Jika eskalasi terus meningkat, situasi ini dikhawatirkan dapat berkembang menjadi konflik regional yang jauh lebih besar.
Sumber: Tribun