DEMOCRAZY.ID – Dunia internasional kini tengah menahan napas.
Pasca-wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, akibat serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel di Teheran pada Sabtu (28/2/2026), konstelasi politik Timur Tengah berada di ambang ketidakpastian.
Pertanyaan terbesar yang kini membayangi Republik Islam tersebut adalah: siapa yang akan menduduki takhta tertinggi di Teheran?
Di tengah kekosongan kekuasaan dan bayang-bayang perang terbuka, satu nama mencuat sebagai kandidat terkuat: Seyyed Mojtaba Hosseini Khamenei, putra kedua mendiang Ali Khamenei.
Meski nyaris tak pernah tampil di depan publik dan tidak memegang jabatan resmi pemerintahan, banyak pengamat intelijen dan politik Timur Tengah menyebutnya sebagai “penguasa bayangan” yang selama ini mengendalikan denyut nadi negara dari balik layar.
Lahir di kota suci Mashhad pada 8 September 1969, Mojtaba tumbuh besar dalam pusaran Revolusi Islam 1979 yang menggulingkan monarki Shah Iran.
Kehidupannya dibentuk oleh sistem teokrasi dan ideologi perlawanan yang diusung ayahnya.
Meski tidak masuk dalam struktur formal pemerintahan, Mojtaba diyakini telah lama mengambil peran penting dalam manajemen harian kantor kepemimpinan ayahnya.
Ia disebut sebagai “penjaga gerbang” utama menuju Ali Khamenei.
Hampir seluruh keputusan strategis—mulai dari politik domestik, keamanan nasional, hingga penunjukan pejabat intelijen—disebut harus melewati lingkar pengaruhnya.
Karena peran vitalnya yang tertutup, analis Barat menjulukinya sebagai “Raja tanpa mahkota.”
Kekuatan Mojtaba tidak hanya bertumpu pada otoritas agama.
Ia terjun langsung ke medan perang saat Perang Iran-Irak (1980–1988) dan bergabung dengan milisi Basij.
Pengalaman tersebut membentuk karakter militannya sekaligus mempererat hubungan dengan elite Korps Garda Revolusi Islam (IRGC).
Mojtaba diketahui memiliki relasi kuat dengan Pasukan Quds, unit elit yang mengelola operasi luar negeri Iran.
Ia disebut terlibat dalam diskursus strategis kebijakan proksi Iran di Lebanon, Suriah, Yaman, hingga Palestina.
Kedekatannya dengan mendiang Qassem Soleimani menjadikannya figur yang disegani di kalangan militer.
Dukungan faksi IRGC dinilai bisa menjadi faktor penentu dalam proses suksesi.
Nama Mojtaba mulai menjadi sorotan global saat gelombang protes Pilpres 2009 (Gerakan Hijau) meletus.
Ia dituding sebagai arsitek di balik represi milisi Basij terhadap demonstran oposisi.
Namanya kembali digaungkan dalam protes besar 2022 pasca-kematian Mahsa Amini.
Di jalanan, sebagian demonstran menyebutnya sebagai simbol represi elit penguasa.
Pada 2019, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap Mojtaba atas dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
Selain dukungan militer, ia juga disebut memiliki pengaruh besar atas aset yang dikelola Setad, lembaga semi-negara Iran dengan nilai kekayaan mencapai puluhan miliar dolar.
Meski memiliki jaringan kekuatan yang solid, jalan Mojtaba menjadi Rahbar (Pemimpin Tertinggi) tidak sepenuhnya mulus.
Secara keagamaan, ia menyandang gelar Hojjatoleslam—tingkat ulama menengah—bukan Ayatollah yang selama ini menjadi syarat tak tertulis bagi pemimpin tertinggi.
Namun, akselerasi gelar dinilai bukan hal mustahil dalam sistem politik Iran.
Tantangan terbesar justru bersumber dari ideologi negara. Republik Islam Iran lahir dari semangat anti-monarki.
Suksesi dari ayah ke anak berpotensi memicu resistensi publik dan penolakan ulama moderat karena dianggap sebagai bentuk monarki terselubung.
Namun, isu suksesi ini disebut bukan perkara mendadak.
Majelis Ahli—badan beranggotakan 88 ulama yang berwenang memilih Pemimpin Tertinggi—dikabarkan telah menggelar pertemuan rahasia pada September 2024 atas permintaan Ali Khamenei untuk membahas skenario pasca-wafatnya Presiden Ebrahim Raisi.
Kini, dengan militer berada di garis depan menghadapi konflik dengan Israel dan Amerika Serikat, stabilitas negara menjadi prioritas utama.
IRGC diprediksi tidak akan mengambil risiko dengan figur yang belum teruji loyalitasnya.
Apakah Mojtaba Khamenei akan keluar dari bayang-bayang dan resmi memegang tampuk kekuasaan tertinggi Iran?
Keputusan Majelis Ahli dalam waktu dekat akan menentukan arah sejarah baru Republik Islam Iran.
Sumber: Suara