Siap-Siap! 2026 Prabowo Siap Tarik Hutang Rp700 Triliun, Pajak Bakal Meroket
DEMOCRAZY News
22 Januari 2026 4:03 pm
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Pemerintahan Prabowo Subianto tampaknya akan membuka lembaran fiskal 2026 dengan langkah besar: menarik utang baru di kisaran Rp700 triliun.
Angka ini bukan rumor liar media sosial, melainkan skema pembiayaan yang mulai dibicarakan serius dalam rancangan kebijakan fiskal awal pemerintahan baru.
Besarnya angka itu langsung memantik satu pertanyaan mendasar: siapa yang pada akhirnya membayar?
Seperti lazimnya, jawaban paling jujur selalu sama: rakyat, lewat pajak.
Utang sebesar itu bukan angka kecil. Ia setara hampir seperempat pendapatan negara, dan jauh melampaui anggaran tahunan banyak kementerian strategis. Pemerintah tentu akan mengatakan ini normal, ini sehat, ini terukur.
Defisit perlu ditutup. Program prioritas harus jalan. Stabilitas harus dijaga. Semua argumen itu terdengar rapi di atas kertas.
Namun APBN bukan sekadar neraca akuntansi. Ia adalah kontrak sosial antara negara dan warga.
Sebagian besar utang 2026 akan digunakan untuk dua hal klasik: menutup defisit dan membayar utang lama yang jatuh tempo.
Artinya, sebagian utang baru bukan untuk menciptakan nilai tambah baru, melainkan untuk menjaga agar mesin fiskal tidak macet. Dalam bahasa sederhana: gali lubang, tutup lubang.
Sisanya diarahkan ke program-program unggulan pemerintahan Prabowo, mulai dari makan bergizi gratis, penguatan pertahanan, hingga lanjutan proyek infrastruktur strategis.
Program-program ini secara politik menarik, secara moral mudah dijual, namun secara fiskal mahal dan berjangka panjang.
Masalahnya bukan pada niat. Masalahnya pada konsekuensi.
Sumber utang terbesar tetap dari dalam negeri, lewat penerbitan Surat Berharga Negara. Pemerintah meminjam dari bank, dana pensiun, asuransi, dan investor domestik.
Secara kedaulatan, ini lebih aman. Tapi ada harga yang harus dibayar: bunga tinggi dan pengetatan likuiditas di sektor produktif. Uang yang seharusnya mengalir ke industri dan UMKM justru tersedot ke pembiayaan negara.
Utang luar negeri memang masih ada, namun porsinya lebih kecil dan biasanya terikat proyek serta syarat.
Pemerintah kerap menegaskan tidak ada aset negara yang digadaikan. Itu benar. Tidak ada pulau, pelabuhan, atau bandara yang dijadikan jaminan langsung.
Namun jaminan sesungguhnya jauh lebih sunyi dan tak pernah disebut dalam pidato resmi: pajak masa depan.
Setiap obligasi negara pada akhirnya dibayar dari penerimaan negara. Dan ketika penerimaan tidak cukup, pajak adalah jalan paling lurus. PPN yang sudah naik menjadi 12 persen hanyalah awal.
Ekstensifikasi pajak, digital tax, cukai baru, hingga intensifikasi penagihan akan menjadi menu rutin Kementerian Keuangan.
Pajak tidak selalu naik lewat tarif. Ia sering “naik diam-diam”: lewat pengurangan insentif, penghapusan pengecualian, dan perluasan objek pajak. Rakyat sering baru sadar ketika daya beli mulai sesak.
Pemerintah boleh menyebut rasio utang Indonesia masih aman. Di atas kertas, iya. Tapi yang jarang dibahas adalah ruang fiskal yang makin sempit.
Setiap rupiah yang dipakai untuk bayar bunga adalah rupiah yang tidak bisa dipakai untuk pendidikan, kesehatan, atau perlindungan sosial.
Di titik ini, utang bukan lagi sekadar instrumen ekonomi. Ia adalah pilihan politik.
Prabowo sedang mewarisi APBN yang sudah berat, namun ia juga menambahkan beban baru atas nama visi besar.
Itu sah dalam demokrasi. Yang tidak sah adalah berpura-pura bahwa semua ini tidak akan berdampak pada pajak rakyat.
Jika ekonomi tumbuh tinggi dan penerimaan melonjak, cerita bisa berubah. Tapi jika pertumbuhan melambat, dunia global goyah, dan target meleset, maka jalan pintas fiskal selalu sama: pajak dimaksimalkan.
Utang Rp700 triliun pada 2026 bukan sekadar angka. Ia adalah janji yang harus ditebus di masa depan.
Dan seperti biasa, penagih janji itu bernama negara, sementara yang membuka dompet tetap warga.
Pertanyaannya bukan lagi apakah pajak akan meroket. Pertanyaannya hanya kapan, dan seberapa terasa. Memgapa bisa demikian?
Ya, ini karena pemerintah tidak menggunakan jaminan kepada peminjam melainkan hanya menggunakan kepercayaan, tapi tetap rakyat adalah assetnya karena rajin bayar pajak. jadi, sederhananya kitalah yang bakal bayar hutang negara.
Artikel terkait lainnya
