‘Setahun Prabowo dan Kekecewaan Rakyat yang Semakin Meningkat’
DEMOCRAZY News
19 Oktober 2025 3:15 pm
.
6 menit membaca
‘Setahun Prabowo dan Kekecewaan Rakyat yang Semakin Meningkat’
Oleh: Buni Yani | Aktivis Politik
Sebentar lagi pemerintahan Presiden Prabowo akan berumur satu tahun pada 20 Oktober ini. Waktu yang sudah sangat lama dan lebih dari cukup untuk menilai kinerjanya.
Biasanya seorang presiden terpilih akan dinilai hanya dalam hitungan 100 hari, apakah dia telah membuat gebrakan yang meyakinkan dalam menyelamatkan bangsa dan menyejahterakan rakyat atau tidak.
Khusus untuk Presiden Prabowo, karena kepemimpinannya lahir dari momen sejarah yang tidak biasa setelah menggantikan Jokowi “ijazah palsu” yang zalim dan bodoh, maka kriteria penilaian pun tidak lagi kaku dan saklek.
Prabowo diberikan grace period yang begitu panjang dan lunak oleh para aktivis dan pengamat, semacam dorongan moral agar Prabowo bersemangat membenahi negara yang sudah porak-poranda ini.
Para aktivis dan pengamat selama satu tahun ini lebih banyak berusaha memahami keadaan daripada memberikan penilaian yang ketat.
Karena kalau menggunakan kriteria yang baku sebagai tolok ukur keberhasilan, maka nilai Prabowo pasti akan merah semua.
Tidak ada gebrakan yang berarti, banyak keputusannya masih dihantui oleh bayang-bayang Jokowi yang sudah menjadi musuh bersama.
Baca Juga
Galibnya seorang tokoh politik terpilih, dia hanya diberikan waktu 100 hari pertama untuk menunjukkan diri, siapa dia sebeneranya.
Ideologi ekonomi dan politik apa yang dianutnya dalam menjalankan pemerintahan? Kebijakan mendasar apa yang telah dan akan diambilnya, yang membedakannya dengan presiden terdahulu? Ini adalah di antara hal-hal yang ingin diketahui rakyat.
Yang tidak kalah penting dengan urusan perut, rakyat juga ingin tahu apakah pemimpinnya dituntun oleh ajaran moral tertinggi dalam memutuskan suatu kebijakan?
Apakah pemimpinnya takut kepada Tuhan dan selalu menjalankan perintah agama? Apakah dia termasuk orang yang saleh yang selalu beribadah, menjalankan shalat lima waktu dalam sehari, berpuasa, membayar zakat, dan naik haji?
Baca Juga
Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, pertanyaan-pertanyaan ini tidaklah aneh.
Rakyat tentu menginginkan pemimpin yang agamis yang bisa mereka jadikan teladan dalam kehidupan beragama.
Dalam sejarah Islam memang banyak sekali pemimpin dan khalifah yang sangat saleh, hafal Qur’an, jadi imam shalat, dan sangat fasih bila memberikan khotbah Jumat.
Dalam setahun masa pemerintahannya, Presiden Prabowo telah gagal dalam membuat gebrakan dalam bidang hukum.
Jokowi yang bukti kejahatannya selama 10 tahun sudah sangat banyak dan begitu nyata tidak kunjung ditangkap lalu diproses hukum.
Disebut sebagai salah satu koruptor terbesar oleh OCCRP dan ijazah palsunya sudah seterang kristal di siang bolong tidak membuat aparat penegak hukum untuk bergerak.
Gibran, anak haram konstitusi, yang cuma berijazah SMP, dan selalu dihina netizen karena kebodohannya dalam bicara dan menjawab pertanyaan, tidak kunjung dimakzulkan.
Gibran menjadi simbol kehinaan bangsa dan membuat rakyat jijik melihat mukanya, seharusnya segera dienyahkan dari setiap urusan publik.
Rakyat malu, bangsa sangat terhina melihat begitu nista kualitas moral dan rendahnya kapasitas intelektual anak Jokowi ini.
Pemberantasan korupsi sudah mulai kelihatan menggeliat tetapi tertahan karena Ketua KPK dan Kapolri masih dijabat geng Solo.
Diprosesnya Nadiem dan Ebenezer cuma gula-gula atau pemanis untuk membuat rakyat senang.
Jauh di bawah permukaan, korupsi maha besar yang melibatkan oligarki dan geng Solo sama sekali tidak tersentuh.
Baca Juga
Dalam bidang penegakan hukum, terutama dalam memproses kejahatan Jokowi dan geng Solo, Prabowo mendapat nilai minus.
Di titik ini Prabowo dihujat oleh rakyat karena kelihatan sangat lemah dan cenderung bertindak sebagai termul pelindung Jokowi.
Jangankan menyentuh Jokowi dan Gibran, buzzer Jokowi bernama Silfester saja yang kasus hukumnya sudah inkrah sejak enam tahun lalu tidak kunjung dieksekusi.
Sejumlah menteri, wakil menteri, dan pejabat tidak punya kapasitas dan bahkan cacat moral.
Baca Juga
Namun Prabowo secara serampangan tetap memilih mereka hanya untuk mengkompromikannya dengan tuntutan aliansi politik.
Bahlil punya skandal disertasi di UI, ada wakil menteri yang tidak punya kompetensi bahkan dikenal sebagai orang yang beberapa kali DO waktu kuliah, dan ada pula staf ahli menteri Komdigi yang kerjanya jadi buzzer laknat—yang kerjanya memaki semua orang yang kritis ke Jokowi. Daftar ini bisa lebih panjang lagi bila diurai satu per satu.
Maka, bila Prabowo terkesan mengobral jabatan dengan cara murah, rendah, dan memalukan, memang itu benar adanya.
Jabatan publik yang seharusnya terhormat—menjadi jabatan bagi orang yang tergolong primus inter pares—sekarang marwahnya turun menjadi jabatan yang tidak punya kelas.
Di zaman Orde Baru, menteri adalah jabatan yang hanya bisa diisi oleh mereka yang punya kemampuan teknokratik, yang tak kurang dari sarjana S3 lulusan Berkeley.
Sikap ini mengkonfirmasi bagaimana sikap Prabowo yang paling dalam mengenai etika yang dia ucapkan waktu kampanye 2024 dulu.
“Endasmu etik!” Pokoknya asal menguntungkan secara ekonomi dan politik, maka persetanlah dengan nilai-nilai moral.
Rakyat terhenyak menemukan sikap rendah ini karena Prabowo dikenal sebagai orang yang lahir dari keluarga terdidik.
Baca Juga
Publik sangat yakin inti masalah dari mandeknya proses hukum terhadap Jokowi, keluarga, dan kroni adalah karena Kapolri dan Ketua KPK masih dijabat oleh termul.
Namun Prabowo maju-mundur dan kelihatan ragu-ragu melakukan pembenahan mendasar di kedua institusi ini.
Kapolri tak kunjung diganti, reformasi di tubuh kepolisian dan KPK tak kunjung dilakukan.
Dalam bidang ekonomi, daya beli rakyat tidak kunjung membaik, semakin sulitnya mencari pekerjaan, sementara harga-harga tak kunjung turun.
Berita mengenai seorang ibu di Jawa Barat yang bunuh diri setelah membunuh dua anaknya karena kemiskinan seharusnya mengetuk dan menggedor hati Prabowo dan para menteri.
Presiden Prabowo harus terus-menerus diingatkan bahwa alasan paling mendasar mengapa ekonomi dan cabang-cabang ekonomi yang paling vital harus dikuasai oleh negara yaitu untuk menjamin keadilan dan tersebarnya sumber daya ekonomi ke seluruh rakyat.
Percuma pertumbuhan ekonomi tinggi bila resource hanya beredar di lingkaran dan kalangan tertentu.
Tetapi, bidang ekonomi, yang menjadi andalan program Prabowo, juga belum kelihatan bergerak ke arah yang positif. Tidak ada gebrakan mendasar.
Baca Juga
Rakyat sangat ragu bila Prabowo bisa melakukannya, karena Prabowo kelihatan tidak memiliki dasar dan pemahaman yang kuat mengenai moral ekonomi yang berkeadilan.
Keraguan terhadap Prabowo untuk mengambil jalan ekonomi yang berkeadilan terletak pada alasan bahwa pilihan ideologi ekonomi tertentu sangat terkait dengan filsafat ekonomi yang dianut.
Memilih ekonomi yang berkeadilan adalah pilihan moral dan etika, sementara Prabowo sendiri menganggap etika tidak penting.
Pendek kata, dari semua segi, setahun Prabowo lebih banyak membuat rakyat semakin kecewa daripada memiliki harapan.
Prabowo adalah manusia paling merugi bila menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Berulang kali mencalonkan diri menjadi presiden, tetapi setelah terpilih justru tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya.
Masih ada waktu empat tahun lagi bila Prabowo ingin dikenang sebagai presiden yang berpihak kepada rakyat—dan tentu juga berpihak kepada kebenaran dan keadilan. ***
Artikel terkait lainnya
