Sebelum Kabur, Sita Harta Jokowi untuk Bayar Utang Kereta Cepat Jakarta–Bandung!
DEMOCRAZY News
6 Oktober 2025 1:16 pm
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – SELURUH kebijakan Jokowi saat duduk di istana yang ditolak masyarakat, hari ini menjadi kenyataan. Jokowi adalah tipikal orang yang tak mau mendengar masukan.
Ia paksakan apa saja yang jadi kemauannya.
Jika ada aturan yang menghalangi, ia ubah aturan itu, jika ada pejabat yang mengkritisi, ia pecat pejabat itu, jika ada rakyat yang protes, ia tuduh mereka anti-NKRI.
Itulah Jokowi, 10 tahun menjadi penguasa paling kuat melebihi Presiden Soeharto. Kekuasaan tanpa ilmu, ya itulah Indonesia hari ini.
Ada puluhan bahkan ratusan kebijakan Jokowi yang menyengsarakan rakyat Indonesia.
Banyak masyarakat yang apatis, ada yang tak peduli, bahkan ada yang memberi karpet merah kepada Jokowi untuk berbuat semauanya.
Masyarakat seharusnya melek politik bahwa seorang pemimpin tidak boleh bertindak semaunya sendiri. Pemimpin diawasi oleh rakyat sebagai kontrol sosial dan pemegang kedaulatan tertinggi.
Salah satu proyek ambisius Jokowi mengalami kerugian, yakni kereta cepat Jakarta – Bandung atau kereta cepat Whoosh.
Pendapatan dari penjualan tiket setiap bulan tak mencapai target. Bahkan untuk membayar bunga utang saja tidak cukup.
Beban bunga utang per tahun juga sangat besar, yaitu sekitar $120,9 juta atau hampir Rp 2 triliun.
Pendapatan Kereta Cepat Whoosh masih jauh dari cukup untuk menutup beban bunga utang tersebut.
Sejak awal, Jokowi menegaskan bahwa pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung tidak akan menggunakan uang rakyat atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Selain itu, pemerintah juga sama-sekali tidak memberikan jaminan apapun pada proyek tersebut apabila di kemudian hari bermasalah.
Maka itulah, proyek kereta cepat penghubung dua kota yang berjarak sekitar 150 kilometer tersebut seluruhnya dikerjakan oleh konsorsium BUMN dan perusahaan China dengan perhitungan bisnis (busines to business/b to b).
Nyatanya, omong kosong, rakyat Indonesia harus membayar utang yang dibikin Jokowi.
Setelah PT KAI defisit karena tersedot untuk mencicil Whoosh, kini KAI minta tolong Danantara.
Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI Bobby Rasyidin menyatakan bakal berkoordinasi dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk membahas permasalahan utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Ini yang menjadi maslah. Kinerja KAI sejatinya cukup baik namun terimbas oleh masalah utang Whoosh, jadi defisit.
Dan yang lebih memiriskan lagi, rakyat ikut menanggung kebijakan yang keliru sejak awal itu.
Utang PT KAI ke Kereta Cepat Whoosh tidak disebutkan secara spesifik, namun total utang proyek Kereta Cepat Whoosh mencapai Rp 116 triliun.
Sebagian besar beban utang ini ditanggung oleh konsorsium yang melibatkan PT Kereta Api Indonesia (KAI).
Seharusnya Jokowi bertanggung jawab terhadap proyek gagal kereta cepat Jakarta-Bandung.
Ia bisa melunasi segera utang KAI ke Kereta Cepat Whoosh, karena Jokowi punya uang Rp 198 triliun di dalam bungker di Solo.
Pernyataan ini disampaikan oleh politikus PDIP Beathor Suryadi saat menggelar orasi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi pada Kamis, 2 Oktober 2025.
Dalam aksinya, ia menegaskan desakan agar KPK segera memeriksa dan menangkap Presiden Joko Widodo.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diultimatum untuk segera membongkar kasus-kasus korupsi keluarga Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi.
Jika tidak segera mengungkapnya, maka bunker yang ada di rumah Jokowi bakal dibongkar.
Dari berbagai data, kata Beathor, Jokowi merupakan pelaku korupsi.
Untuk itu, Beathor berharap masyarakat di seluruh Indonesia untuk bergerak melakukan perlawanan terhadap korupsi.
“Kalau dia (KPK) tidak mau memproses, maka kita wajar datang ke Solo untuk membongkar kasus-kasus korupsi Jokowi. Gerakan bongkar bunker Jokowi. Di situ ada Rp198 triliun,” pungkas Beathor.
Sumber: LiraNews
Artikel terkait lainnya
