‘Seandainya Jokowi Tertimbun di Gorong-Gorong Waktu Itu’
DEMOCRAZY News
21 November 2025 4:23 am
.
2 menit membaca
‘Seandainya Jokowi Tertimbun di Gorong-Gorong Waktu Itu’
Bayangkan sebuah skenario di mana peristiwa kecil seperti terjebaknya seorang politisi di gorong-gorong mengubah jalannya sejarah. Inilah yang disebut “butterfly effect”.
Dalam konteks Indonesia, bagaimana wajah negeri ini jika Joko Widodo (Jokowi) tidak pernah memegang tampuk kepemimpinan?
Sebuah unggahan media sosial yang viral mengajak kita menelusuri narasi alternatif tersebut.
1. Gibran: Dari Istana ke Dunia Kuliner
Tanpa kehadiran Jokowi di panggung politik nasional, nama Gibran Rakabuming Raka mungkin hanya dikenal sebagai seorang pengusaha kuliner, bukan sebagai calon wakil presiden.
Seorang pengamat politik, Ikrar Nusa Bhakti, menyatakan bahwa Jokowi disebut-sebut “menghalalkan segala cara” untuk memuluskan karier politik anaknya.
2. Proyek Whoosh: Utang Rp116 Triliun yang Tak Pernah Ada
Kereta cepat Whoosh, dengan nilai proyek mencapai US$6,1 miliar, disebut-sebut meningkatkan utang Indonesia sebesar Rp116 triliun.
Menurut Agus Pambagio, proyek ini merupakan inisiatif pribadi Jokowi, meski telah ada peringatan sebelumnya bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tidak layak secara finansial.
3. Ibu Kota Negara: Wacana yang Tak Pernah Terwujud
emindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur, dengan anggaran Rp76,5 triliun, mungkin tetap menjadi wacana yang tertunda sejak era Soekarno.
Tanpa Jokowi, anggaran sebesar itu bisa dialihkan untuk pembangunan infrastruktur lain, sementara Kalimantan Timur tetap menjadi pusat pertambangan.
4. Kontroversi Ijazah: Isu yang Tak Pernah Muncul
Kontroversi ijazah palsu yang mencuat pada 2014 dan kembali ramai di awal 2025, termasuk gugatan hukum yang ditolak, mungkin tidak akan pernah terjadi tanpa figur Jokowi. Debat publik tentang keaslian ijazah presiden tidak akan mengemuka.
5. Pemberantasan Korupsi: KPK yang Lebih Kuat
Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW), pada masa pemerintahan SBY, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai lebih efektif dalam menindak kasus korupsi.
Revisi Undang-Undang KPK di era Jokowi disebut melemahkan independensi dan efektivitas lembaga antirasuah tersebut.
6. Utang Negara: Defisit yang Lebih Terkendali
Dalam periode kepemimpinan Jokowi, utang Indonesia melonjak dari Rp2.600 triliun (2014) menjadi sekitar Rp8.000 triliun (2024).
Defisit anggaran juga meningkat signifikan, dari rata-rata Rp90,9 triliun per tahun di era SBY menjadi Rp638,48 triliun pada periode 2020–2024, didorong oleh belanja negara yang meningkat tajam dan dampak pandemi.
Penutup
Narasi alternatif ini bukanlah kebenaran mutlak, melainkan sebuah refleksi tentang bagaimana satu figur dapat memengaruhi lintasan sejarah.
Seandainya Jokowi tidak memimpin, mungkin Indonesia akan menghadapi tantangan dan peluang yang sama sekali berbeda.
Namun, sejarah tidak berjalan mundur, dan yang tersisa hanyalah pelajaran untuk masa depan.
Artikel terkait lainnya
