Santer Dimakzulkan, Ini Rekam Jejak Gus Yahya dan Zionis!
DEMOCRAZY News
22 November 2025 8:04 pm
.
12 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Isu pemakzulan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf mencuat menyusul beredarnya surat yang ditandatangani oleh Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar berisi hukuman atas keputusan mendatangkan pembicara pro-Zionis dalam acara PBNU.
Gus Yahya sejak lama memang kerap disoroti terkait hubungannya dengan Israel.
Wakil Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Afifuddin Muhajir, telah membenarkan adanya surat pemakzulan tersebut.
“Iya benar,” kata dia singkat ditemui Republika secara khusus, di arena Munas XI MUI di Hotel Mercure, Jakarta, Jumat (21/11/2025) malam.
Surat itu merupakan risalah rapat tertutup pada Kamis (20/11/2025), yang digelar KH Miftachul Akhyar bersama para pengurus harian Syuriyah di Hotel Aston City Jakarta.
Berdasarkan dokumen Risalah Rapat Harian Syuriyah PBNU tanggal 20 November 2025 yang diperoleh Republika, rapat yang dihadiri 37 dari 53 pengurus Syuriyah itu menghasilkan beberapa poin penting.
Yang utama adalah soal aksi Gus Yahya mendatangkan pembicara yang terafiliasi dengan jaringan Zionisme global.
“Rapat memandang bahwa diundangnya narasumber yang terkait dengan jaringan Zionisme Internasional dalam Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU) sebagai narasumber kaderisasi tingkat tertinggi Nahdlatul Ulama telah melanggar nilai dan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah An- Nahdliyah serta bertentangan dengan Muqaddimah Qanun Asasi Nahdlatul Ulama,” bunyi poin pertama keputusan rapat itu.
Selanjutnya, “Rapat memandang bahwa pelaksanaan Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU) dengan narasumber yang terkait dengan jaringan Zionisme Internasional di tengah praktik genosida dan kecaman dunia internasional terhadap Israel telah memenuhi ketentuan Pasal 8 huruf a Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pemberhentian Fungsionaris, Pergantian Antar Waktu dan Pelimpahan Fungsi Jabatan, yang mengatur bahwa pemberhentian tidak dengan hormat dilakukan terhadap fungsionaris dikarenakan yang bersangkutan melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik Perkumpulan.
Surat itu ditutup dengan rekomendasi agar Gus Yakut mengundurkan diri dalam waktu tiga hari setelah rapat. Jika tidak, ia akan diberhentikan sepihak.
Meski belum mengeluarkan pernyataan terbuka, sejumlah pengurus cabang telah membocorkan video berisi pesan Gus Yahya yang disampaikan lewat pertemuan Zoom dengan pengurus daerah pada Jumat sore.
Dalam video itu, Gus Yahya menyatakan bahwa putusan Syuriah NU menuntut pengunduran dirinya dilakukan secara sepihak.
Baca Juga
Ia tak menyinggung secara eksplisit dalam pernyataannya soal poin terkait kesalahan mengundang tokoh pro-Zionis.
Namun menurutnya, narasi yang menyertai risalah pemakzulan tak valid.
“Substansi dari narasi-narasi yang digunakan untuk menjustifikasi kehendak itu juga bukan narasi-narasi yang valid,” ujarnya. Ia merasa tidak diberi kesempatan untuk memberikan kifikasi secara internal.
Menurutnya, merujuk peraturan perkumpulan yang telah disepakati dan disahkan, seseorang memang bisa diberhentikan secara tidak hormat.
Namun, hal itu hanya bisa dilakukan apabila yang bersangkutan terbukti melakukan tindakan-tindakan tertentu.
Misalnya tindakan mencemarkan nama baik organisasi, melakukan tindak pidana, kemudian merugikan organisasi, secara material. Kemudian juga melakukan perlawanan hukum terhadap organisasi.
Agar alasan-alasan itu sah, kata Gus Yahya, maka harus dibuktikan bahwa tindakan-tindakan itu memang sungguh dilakukan oleh pihak bersangkutan.
“Proses pembuktian yang benar, objektif juga harus dilakukan dan itu berarti juga yang bersangkutan harus diberi hak untuk melakukan klarifikasi secara terbuka sehingga seluruh pertimbangannya bersifat objektif. Nah, ini tidak dilakukan,” kata Gus Yahya.
Sepanjang berlangsung genosida di Jalur Gaza sejak Oktober 2023 lalu, memang terjadi sejumlah insiden terkait Nahdlatul Ulama dan Israel. Gus Yahya ada di pusatan insiden-insiden tersebut.
Pada Juli 2024, sejumlah pihak yang mendaku sebagai “Intelektual muda Nahdliyin diam-diam berkunjung ke negara pendudukan Israel.
Dalam foto yang diterima Republika saat itu, para intelektual muda tersebut bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog.
Informasi yang diperoleh Republika, mereka berada di Israel selama pekan lalu.
Belakangan diketahui bahwa unsur Nahdliyin yang berangkat adalah seorang dosen UNUSIA, anggota Pagar Nusa (satu orang), PWNU DKI Jakarta (satu orang) dan Fatayat (satu orang).
Kunjungan itu mendapat kecaman meluas di Tanah Air karena terjadi di tengah pembantaian yang dilakukan Israel di Jalur Gaza.
Sementara Presiden Israel yang mereka temui saat itu, merupakan salah satu pejabat yang komentarnya menjadi penguat Afrika Selatan menggugat Israel sebagai pelaku genosida ke Mahkamah Internasional.
Gus Yahya langsung meminta maaf atas pertemuan lima kader NU dengan Isaac Herzog tersebut.
“Sepatutnya saya mohon maaf kepada masyarakat luas seluruhnya bahwa ada beberapa orang dari kalangan Nahdlatul Ulama yang tempo hari pergi ke israel melakukan engagement disana,”ujar dia saat konferensi pers di gedung PBNU, Jakarta, Selasa (16/7/2024).
Dia berdalih, para personel berangkat bukan atas lembaga PBNU.
“Lembaga-lembaga ini yang personelnya berangkat ke Israel sama sekali tidak tahu menahu, tidak ada mandat kelembagaan dan pembicaraan kelembagaan. Apa yang dilakukan adalah tanggung jawab mereka pribadi dan tidak terkait dengan lembaga,”ujar Gus Yahya.
Dalih ini kemudian mendapat tantangan justru dari pidato yang disampaikan salah seorang peserta kunjungan selama di Israel.
“Nahdlatul Ulama adalah organisasi Muslim terbesar di Indonesia, bahkan di dunia, yang menyuarakan islam moderat. Salah seorang tokoh yang memimpin organisasi tersebut adalah KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Dia adalah presiden RI keempat yang punya hubungan dekat dengan Simon Peres dan Yahudi. Saya adalah Muslim yang menjadi peserta program ini. Kami adalah generasi ketiga Nahdlatul Ulama dan kami akan melanjutkan legasi Gus Dur, memperkuat dialog antaragama yang ada selama ini,” kata dosen UNUSIA, Zainul Maarif, dalam video yang beredar terkait kunjungannya ke Israel.
Gus Dur pada 1999 memang membuka wacana hubungan diplomatik dengan Israel.
Ia diketahui berkawan dengan Simon Perez yang terlibat dengan perundingan damai bersama Yitzhak Rabin dan Yasser Arafat. Ketiganya dapat penghargaan Nobel Perdamaian pada 1994.
Simon Perez saat itu menjabat menteri kerja sama regional Israel.
Sama seperti pendahulunya Presiden Soeharto, Gus Dur punya sarat yang berat atas pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel yang tak bisa ditawar.
Pertama, kemerdekaan Palestina, dan selanjutnya penarikan Israel dari Dataran Tinggi Golan.
Insiden selanjutnya terjadi pada Agustus 2025. Kala itu, Universitas Indonesia mendapat kecaman karena mendatangkan pemikir asal Amerika Serikat (AS) Peter Berkowitz.
Saat itu Pihak Rektorat Universitas Indonesia (UI) mengundangnya sebagai narasumber dalam acara Pengenalan Sistem Akademik Universitas (PSAU) Program Pascasarjana UI pada Sabtu (23/8/2025).
Berkowitz merupakan salah satu pemikir yang diketahui mendukung Zionisme.
Menurut beberapa artikel yang ditulisnya, profesor tersebut menilai penjajahan Israel terhadap Palestina merupakan hak untuk membela diri.
Tak hanya itu, dalam salah satu tulisan bertajuk The Sinai Option, Berkowitz bahkan mengusulkan pemindahan warga Gaza ke Sinai yang berada dalam wilayah Mesir.
Terungkap belakangan, kedatangan ke Universitas Indonesia (UI) itu merupakan ujung dari rangkaian acara yang diselenggarakan PBNU.
Baca Juga
Berkowitz mengungkapkan, sebelum ke UI, dirinya berkesempatan untuk mengisi empat seminar dengan durasi tiga jam di Jakarta pada Jumat-Sabtu (15-16/8/2025) lalu.
Menurut Berkowitz, dalam artikelnya berjudul Teaching Western Political Taught in Indonesia yang dipublikasikan di laman peterberkowitz.com, kegiatan tersebut diikuti oleh 25 peserta yang merupakan anggota NU.
Berkowitz mengisi seminar bersama rekannya yakni Prof Hukum Emrita Harvard, Mary Ann Glendon.
“Sekitar 25 peserta seminar adalah anggota Nahdlatul Ulama (NU) yang berkantor pusat di Jakarta dan dengan 150 juta pengikut, merupakan organisasi Muslim independen terbesar di dunia,” tulis Berkowitz. Menurut Berkowitz, para peserta terdiri dari profesor universitas, kolumnis surat kabar, kepala sekolah asrama NU, dan banyak tokoh lainnya.
Acara yang ia hadiri saat itu adalah Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU) merupakan program PBNU yang digelar pada 21 Juni 2025 hingga 21 Desember 2025 secara berkala setiap akhir pekan (Sabtu dan Ahad).
AKN NU disebut merupakan kaderisasi tertinggi PBNU. Tujuannya juga melatih kader-kader terbaik NU memahami peta geopolitik global.
Baca Juga
Belakangan terungkap juga, Berkowitz didatangkan ke UI atas usulan Gus Yahya yang juga merupakan ketua Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Indonesia (UI).
Sebelum kunjungan ke Indonesia, Berkowitz tercatat pernah mengajak makan siang Yahya Cholil Staquf saat yang bersangkutan melakukan lawatan internasional ke Amerika Serikat pada September 2024.
Dilansir dari website jatim.nu.or.id, Gus Yahya, demikian tokoh itu kerap disapa, kala itu berdiskusi dengan sejumlah tokoh dari The Heritage Foundation, seperti Edwin Feulner dan Jeff Smith.
The Heritage Foundation merupakan sebuah lembaga think tank yang berpengaruh dalam proses perumusan kebijakan di Partai Republik.
Gus Yahya kemudian kembali melayangkan permintaan maaf atas kedatangan Berkowitz tersebut.
“Usulan saya menghadirkan salah satu narasumber pada acara Pengenalan Sistem Akademik Universitas, Program Pascasarjana UI, tanggal 23 Agustus 2025, kurang disertai kecermatan dalam memeriksa latar belakangnya. Hal ini menimbulkan keresahan dan memengaruhi marwah Universitas Indonesia sebagai kampus perjuangan yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. Saya menyesal atas kelalaian ini. Dengan penuh kerendahan hati, saya memohon maaf kepada pimpinan Ul, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan alumni,” demikian pernyataan resmi Gus Yahya soal insiden itu.
Gus Yahya memang mengakui pernah melakukan beberapa kali lawatan ke Israel.
Kunjungan tersebut sudah dilakukan oleh Gus Yahya sejak sebelum menjadi ketua umum PBNU.
Gus Yahya menegaskan, dia melakukan kunjungan ke Israel untuk menyelesaikan masalah secara komprehensif.
“Saya memang sejak awal berpikir bahwa diperlukan engagement yang komprehensif untuk merintis upaya-upaya menyelesaikan masalah, karena itu saya datang ke Israel,” ujar Gus Yahya saat menjawab pertanyaan Republika dalam konferensi pers di Plaza PBNU, Jakarta, Selasa (31/10/2023).
Dalam kunjungannya ke Israel, Gus Yahya mengaku telah bertemu dengan berbagai pihak dari negara Zionis tersebut.
Pria yang pernah menjadi juru bicara presiden keempat RI KH Abdurrahman Wahid ini juga mendaku pernah bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
“Juga dengan presiden Israel waktu itu, Reuven Rivlin, dan menyampaikan pikiran-pikiran tentang keharusan diwujudkannya perdamaian di sana,” ujar Gus Yahya.
Meski demikian, Gus Yahya juga mengakui, Pemerintah Israel memang masih belum mau mendengar untuk memenuhi aspirasi perdamaian yang disampaikannya tersebut.
“Nah, sejauh ini seperti yang kita lihat, pihak-pihak yang berwenang di Israel, Pemerintah Israel ini masih belum mau mendengar dan belum mau bertindak untuk memenuhi aspirasi perdamaian ini,” ujar kakak kandung eks menteri agama Yaqut Cholil Qoumas ini.
Insiden-insiden dan kedekatan Gus Yahya dengan negara Zionis itu kemudiam dinilai rapat Syuriyah Nahdlatul Ulama menyalahi prinsip mendasar ormas Islam terbesar di dunia itu.
Sejarah mencatat, memang Nahdliyin sejak awal adalah pembela Palestina yang teguh.
Arsip Republika merekam, kalangan Nahdlatul Ulama telah menaruh perhatian kepada masalah pencaplokan tanah warga Palestina jauh sejak entitas Zionis Israel belum berdiri.
Ulama-ulama pendiri NU sudah menyoroti berbahayanya migrasi besar-besaran Yahudi Eropa dan tindakan mereka mencaplok tanah Palestina sejak awal abad ke-20.
Kala itu, pada 1930-an, Nahdlatul Ulama (NU) telah membuat dua langkah dalam mendukung perjuangan Palestina.
Masa itu adalah juga masa-masa perlawanan akbar pribumi Palestina terhadap kolonial Inggris dan pemukim Yahudi yang dimulai pada 1936.
Pertama, NU mendukung melalui doa berupa Qunut Nazilah sebagai dukungan batin.
Yang kedua, menggelar acara perayaan hari besar Islam, yakni menggelar perayaan Pekan Rajabiyah sebagai ikhtiar memberikan dukungan lahir terhadap perjuangan Palestina berupa mengumpulkan bantuan materi.
Kala itu dalam hal Qunut Nazilah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang saat itu bernama Hoofdbestuur Nahdlatoel Oelama (HBNO), menginstruksikan kepada seluruh cabang NU untuk membacakannya kala kaum Nahdliyin mengerjakan shalat fardhu.
Uniknya, adanya instruksi pembacaan Qunut Nazilah ini sempat dilarang oleh kejaksaan agung kolonial Belanda saat itu karena dinilai menghinakan golongan tertentu.
Padahal, tidak ada niatan hal tersebut, melainkan hanya sebagai bentuk solidaritas sesama umat Islam agar mereka dilepaskan dari segala bentuk marabahaya yang dihadapinya.
Saking pentingnya acara itu, maka kala itu para petinggi NU menggabungkan seruan doa kepada Palestina melalui gabungan sebuah acara yang sangat penting.
Acara itu adalah sebuah momentum yang berisi tiga kegiatan, yakni peringatan Isra Mi’raj (Perayaan Rajabiyah), Peringatan hari lahir NU karena NU lahir pada 13 Rajab 1334 H, sekaligus acara mengumpulkan bantuan berupa dukungan moral dan material kepada pejuang Palestina saat itu.
Seruan Qunut Nazilah saat itu dikomandoi secara langsung Ketua Umum PBNU KH Mahfudz Shiddiq.
Tindakan ini dilakukan karena Kiai Mahfudz Siddiq mendapat kenyataan banyaknya pendatang dari kaum Yahudi Zionis dari berbagai negara di Eropa dan Amerika.
Akan halnya tersebut, maka Kiai Mahfudz Shiddiq meluaskan hubungannya dengan mengajak ormas Islam lain.
Melalui surat seruannya tertanggal tertanggal 12 November 1938 M (19 Ramadhan 1357 H) di kemudian mengajak PB al-Hidayah al-Islamiyah, PB Wartawan Muslimin Indonesia, PB al-Islam, PB Muhammadiyah, PB Musyawaratutthalibin, PB al-Jam’iyatul Washliyah, PB al-Irsyad, PB ar-Rabithah al-Alawiyah, PB Perserikatan Ulama Indonesia, Lajnah Tanfidziyah PSII, Pucuk Pimpinan PSII Penyadar, dan Dewan Pimpinan Majelis Islam a’la Indonesia untuk menyikapi suasana Palestina saat itu.
Pada seruan itu NU mengajak semua partai dan ormas Islam di seluruh Indonesia untuk bersikap tegas atas apa yang dilakukan bangsa Yahudi.
Bangsa Indonesia haru berdiri bahu-membahu dengan rakyat Palestina dalam memperjuangkan agama dan kemerdekaan tanah air mereka dari cengkeraman kaum penjajah dan komplotan Zionisme.
“NU juga mengajak serta mereka untuk menghimpun dana (Palestina Fonds) sebagai sumbangsih umat Islam Indonesia untuk meringankan beban penderitaan perjuangan warga Palestina,” kata Kiai Mahfud Shidiq.
Pada 12-15 Juli 1938 M saat Muktamar NU ke-13 di Menes, Pandeglang, Banten, KH Abdul Wahab Hasbullah secara resmi menyampaikan sikap NU atas penderitaan Palestina. Dalam suatu pernyataan, Kiai Hasbullah mengatakan,
“Pertolongan-pertolongan yang telah diberikan oleh beberapa komite di tanah Indonesia ini berhubung dengan masalah Palestina, tidaklah begitu memuaskan adanya. Maka sebaiknyalah NU dijadikan Badan Perantara dan Penolong Kesengsaraan umat Islam di Palestina. Maka pengurus atau anggota NU seharusnyalah atas namanya sendiri-sendiri mengikhtiarkan pengumpulan uang yang pendapatannya itu terus diserahkan kepada NU untuk diurus dan dibereskan sebagaimana mestinya.”
Pada November 1938, PBNU memerintahkan seluruh cabang mengedarkan celengan iuran derma untuk yatim dan janda di Palestina.
Hal itu dimuat pada berita Nahdlatoel Oelama No 1 tahun ke-8, edisi 8 Ramadhan 1357 H bertepatan dengan 1 November 1938 M.
Pada 1999, saat Presiden KH Abdurrahman Wahid dikecam karena membuka peluang hubungan diplomatik dengan Israel, konteksnya masih senapas.
Gus Dur punya sarat yang berat atas pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel yang tak bisa ditawar. Pertama, kemerdekaan Palestina, dan selanjutnya penarikan Israel dari Dataran Tinggi Golan.
Patut dicatat, saat mantan ketua umum PBNU itu menjabat sebagai presiden, ada potensi signifikan perdamaian di Palestina.
Gus Dur diketahui berkawan dengan Simon Perez yang terlibat dengan perundingan damai bersama Yitzhak Rabin dan Yasser Arafat. Ketiganya dapat penghargaan Nobel Perdamaian pada 1994.
Dataran Tinggi Golan adalah bagian dari Suriah yang diakui oleh PBB.
Namun, Israel menduduki Golan selama Perang 1967 dan saat ini menguasai 1.200 km persegi bagian barat wilayah tersebut.
Segera setelah Israel menduduki sebagian Golan, Israel mulai membangun pemukiman ilegal di sana.
Zona penyangga yang diawasi PBB memisahkan wilayah yang diduduki Israel dari wilayah lain yang masih berada di bawah kendali Suriah.
Namun, Israel telah membangun lebih dari 30 pemukiman di wilayah tersebut, yang merupakan rumah bagi lebih dari 25.000 warga Yahudi Israel.
Dan ini masih menandakan bahwa mereka ingin membangun lebih banyak lagi. Ini yang hendak dicegah Gus Dur pada 1999.
Bagaimanapun, tak lama setelah perjanjian Oslo, Yitzhak Rabin ditembak mati anggota kelompok sayap kanan ekstremis Yahudi yang menolak kemerdekaan Palestina.
Kelompok itu yang saat ini berkuasa di Israel dan menjalin kontak dengan pucuk pimpinan PBNU terkini.
Sumber: Republika
Artikel terkait lainnya
