Salah Urus BUMN Dalam 10 Tahun, Ekonom Dorong Erick Thohir dan Rini Soemarno Diperiksa!
DEMOCRAZY News
9 Februari 2026 1:37 pm
.
2 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Ekonom Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR), Gede Sandra menyebut, pernyataan Presiden Prabowo Subianto tentang perilaku koruptif pejabat di BUMN, tentu berbasiskan data.
Untuk itu, seluruh eks Menteri BUMN perlu diperiksa aparat penegak hukum.
“Seluruh mantan menteri BUMN harus diperiksa atas segala potensi konflik kepentingan, bisnis pribadi dan kebijakannya di masa lalu. Ini penting agar menjadi pelajaran di masa kini dan mendatang. Jangan sampai terus berulang,” papar Gede di Jakarta, Minggu (8/2/2026).
“Termasuk Pak Erick Thohir atau Rini Suwandi, kalau memang diperlukan, ya harus diperiksa,” imbuhnya.
Dia mengatakan, keberadaan BUMN harus menjadi mesin bagi pertumbuhan ekonomi. Jangan malah menjadi beban ekonomi, apalagi hukum.
“Termasuk praktik goreng-goreng saham yang sebenarnya sudah terjadi, saat aksi korporasi BUMN di masa lalu. Saya sebut kasus Telkom dan GoTo,” ungkapnya.
Dia pun mempertanyakan era Jokowi yang jor-joran membangun infrastruktur yang melibatkan hampir seluruh BUMN karya.
Padahal, dampak dari pembangunan infrastruktur yang dicanangkan Jokowi, tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.
“Dampaknya kecil ke pertumbuhan ekonomi, bahkan menimbulkan masalah keuangan dari beberapa BUMN karya. Belum lagi duit bank pelat merah kesedot ke SBN yang digunakan untuk bangun infrastruktur yang kurang efektif,” tandasnya.
Akibatnya, lanjut Gede, terasa hingga saat ini. Di mana, pertumbuhan kredit dari bank pelat merah atau Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) sangat rendah sekali.
Semuanya gara-gara salah urus BUMN demi melayani penguasa.
“Rata-rata hanya 7,8 persen kredit perbankan mengucur ke UMKM saat era Jokowi. Akibatnya daya beli rakyat melemah, penerimaan pajak ikut melemah. Nah, yang menanggung keroposnya ekonomi era Jokowi, ya pemerintahan Prabowo,” pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto sentil para mantan bos BUMN yang selama ini, menyalahgunakan pengelolaan kekayaan negara.
Prabowo meminta pertanggungjawaban pimpinan BUMN di masa lalu.
Prabowo menegaskan, tidak akan ragu menindak tegas para pelaku, khususnya pimpinan BUMN yang terlibat atau pernah melakukan tindak pidana korupsi dan merugikan keuangan negara.
“Saya katakan, pimpinan BUMN yang dulu harus tanggung jawab, jangan enak-enak kau. Siap-siap kau dipanggil Kejaksaan,” tegas Prabowo saat memberikan taklimat dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).
Dia pun menyinggung, pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, tujuan utamanya adalah menyelamatkan dan mengamankan kekayaan negara.
“Saya himpun semua kekuatan milik negara dalam satu pengelolaan,” kata Prabowo.
Prabowo mengungkapkan, total nilai kekayaan negara yang dikelola BUMN hampir mencapai US$1 triliun.
Namun sebelum adanya Danantara, aset tersebut tersebar dan dikelola oleh lebih dari seribu perusahaan BUMN.
Sumber: Inilah
Artikel terkait lainnya
