Saiful Mujani Dituduh ‘Makar’ Gulingkan Prabowo, Pakar Hukum: Tafsiran Lebay!
DEMOCRAZY News
12 April 2026 1:50 am
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menilai berlebihan tuduhan bahwa pengamat politik Saiful Mujani melakukan makar.
Sebelumnya, Saiful Mujani dilaporkan oleh Aliansi Masyarakat Jakarta Timur ke Polda Metro Jaya terkait pernyataan yang dinilai mengajak menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto.
Fickar menilai pernyataan Saiful masih berada dalam ranah opini seorang akademisi.
“Pernyataan itu hanya merupakan opini yang bisa didiskusikan karena ada di ranah akademis. Jadi tidak ada urusan dengan politik praktis. Apalagi forumnya adalah forum akademis. Terlalu lebay orang-orang yang mempersiapkan, kupingnya tipis masih harus belajar lagi demokrasi,” kata Abdul Fickar saat dihubungi Kompas.com, Jumat (10/4/2026).
Ia juga menilai tidak ada unsur makar dalam pernyataan tersebut.
“Tidak ada sama sekali mengarah pada makar atau perebutan kekuasaan. Tafsir yang lebay saja. Hanya ingin cari muka saja,” katanya.
Laporan Tak Terbukti Bisa Berbalik ke Pelapor
Lebih jauh, ia mengingatkan adanya konsekuensi hukum bagi pelapor jika laporan yang diajukan tidak terbukti.
“Konsekuensinya jika laporan itu tidak terbukti, Anda harus juga dibawa ke ranah hukum pengadilan sebagai pihak yang mengada-ada,” katanya.
Ia menegaskan kembali bahwa makar harus disertai tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan.
“Pernyataan dan sudah ada persiapan nyata. Kalau masih omon-omon itu bukan makar, itu diskusi boleh saja sekeras apapun asalkan di ranah akademik,” ujar Abdul Fickar.
Awal mula kasus
Saiful dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan makar usai pernyataannya yang dinilai mengajak menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto viral di media sosial.
Laporan tersebut teregister dengan nomor LP/B/2428/IV/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 8 April 2026.
Baca Juga
Pelapor tercatat atas nama Aliansi Masyarakat Jakarta Timur.
Potongan video pernyataan Saiful dalam sebuah forum halal bihalal menjadi sorotan setelah diunggah ulang oleh Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ulta Levenia, melalui akun Instagram pribadinya.
“Ngeri ini sudah luar biasa provokasinya, ini bisa disebut makar, jaga NKRI,” tulis keterangan dalam video di media sosial.
Dalam video berdurasi 35 detik itu, Saiful menyebut bahwa upaya menyelamatkan Indonesia adalah dengan menjatuhkan Presiden Prabowo.
“Bisa nggak kita mengkonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo. Hanya kita yang bisa, rakyat gitu lho,” ucapnya.
Polda Metro Jaya mengonfirmasi telah menerima laporan terkait dugaan ajakan makar Saiful Mujani yang beredar di media sosial.
Laporan tersebut masuk pada 8 April 2026 sekitar pukul 21.20 WIB.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Budi Hermanto, menyebut laporan tersebut mengacu pada Pasal 246 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
Baca Juga
Saat ini, kasus tersebut masih dalam tahap pendalaman oleh penyidik.
Polisi memastikan setiap laporan akan dikaji secara menyeluruh sebelum dinaikkan ke tahap penyidikan, termasuk meneliti alat bukti dan keterangan saksi.
Meski demikian, ia menegaskan tidak semua laporan yang masuk akan berujung pada proses hukum pidana.
“Apabila tidak ditemukan unsur pidana, tidak ditemukan cukup bukti, tidak ada saksi yang mendukung, serta alat bukti merupakan bukan kaitan tentang pidana, ini juga bisa dilakukan penghentian dalam penyelidikan ataupun tidak diproses untuk mencapai ke proses penyidikan,” katanya.
Ia juga menjelaskan bahwa kepolisian tidak dapat menolak laporan masyarakat, namun hasil akhirnya bergantung pada proses penyelidikan.
Kata Saiful Mujani
Sementara, Saiful Mujani menilai laporan tersebut merupakan hal yang sah dalam negara demokrasi.
Namun, ia menegaskan bahwa pernyataannya bagian dari opini di ruang publik.
“Langkah yang sah. tapi karena ini berada dalam wilayah civil society dan berada dalam bentuk sikap dan opini maka sebaiknya ditanggapi saja,” ujar Saiful saat dikonfirmasi, Kamis (9/4/2026).
Baca Juga
Dia juga menilai polisi seharusnya tidak ikut campur saat warga mengeluarkan opininya.
“Tidak bagus untuk demokrasi kalau melibatkan negara (polisi) ikut ngurusin opini dan sikap politik warga,” kata dia.
Menurut Saiful, perbedaan pendapat seharusnya dijawab dengan kritik, bukan dibawa ke ranah hukum, selama tidak merugikan orang lain.
Sumber: Kompas
Artikel terkait lainnya
