Rumor Reshuffle Kabinet Mencuat, Meutya Hafid Disebut-Sebut Bakal Dicopot dari Menkomdigi!
DEMOCRAZY News
28 Januari 2026 5:05 pm
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Isu reshuffle kabinet kembali mencuat menjelang Februari 2026.
Sejumlah nama menteri disebut masuk radar evaluasi, salah satunya Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid.
Reshuffle kabinet adalah perombakan atau pergantian susunan menteri dalam kabinet pemerintahan oleh presiden.
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai reshuffle sudah menjadi kebutuhan setelah lebih dari setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan.
Baca Juga
Menurutnya, terdapat sejumlah menteri yang dinilai memiliki kinerja rendah.
“Salah satunya Meutya Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital. Kinerja Meutya dinilai rendah setidaknya mengacu pada hasil survei Center of Economic and Law Studied (CELIOS) yang memberi nilai minus dua (-2),” ujar Jamiluddin saat dikonfirmasi, Rabu (28/1/2026).
Ia menilai rendahnya penilaian tersebut beralasan karena kontribusi Kementerian Komunikasi dan Digital belum terlihat signifikan dalam mendukung program-program kabinet.
Menurutnya, peran kementerian tersebut dalam pemberantasan judi online dinilai belum optimal.
Padahal, sektor digital menjadi domain utama kementerian yang dipimpin Meutya yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu.
“Indikasi itu terlihat dari pemberantasan judi online. Kementerian Komunikasi dan Digital praktis tidak terlihat fungsinya sebagai kementerian yang menangani digital,” katanya.
Selain itu, ia juga menyoroti minimnya peran kementerian dalam situasi krisis, seperti saat terjadi bencana di Sumatera.
Dalam kondisi darurat, kata dia, diperlukan komunikasi nasional yang terintegrasi agar informasi dapat tersampaikan secara efektif.
“Saat bencana sangat memerlukan komunikasi integral secara nasional dengan mengoptimalkan semua jejaring komunikasinya. Namun kontribusi Kementerian Komunikasi dan Digital tidak tampak,” ujarnya.
Ia juga mengkritik belum adanya pola komunikasi terpadu antar sektor dan masyarakat dalam menghadapi disrupsi teknologi, termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) yang dinilai semakin liar dan rawan penyalahgunaan.
“Kementerian Komunikasi praktis tidak mempunyai pola penanganan dan tindakan dalam penanganan teknologi AI,” kata dia.
Karena itu, Jamiluddin menilai wajar bila Presiden melakukan evaluasi terhadap kementerian tersebut.
Baca Juga
Ia menegaskan reshuffle seharusnya didasarkan pada kinerja, integritas, dan kompetensi.
“Kiranya rasional bila Meutya di-reshuffle diganti sosok lain yang memang kompeten di bidang komunikasi dan digital,” tandasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Sarmuji, menegaskan bahwa kewenangan melakukan permobakan kabient atau reshuffle kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden.
Menurut Sarmuji, Presiden adalah pihak yang paling mengetahui apakah diperlukan evaluasi hingga perombakan kabinet atau tidak, termasuk mekanisme pelaksanaannya.
Baca Juga
“Golkar berprinsip mengenai kabinet adalah hak prerogatif presiden. Beliau yang tahu mengenai apakah perlu reshuffle atau tidak dan bagaimana reshuffle dilakukan,” ujar Sarmuji saat dikonfirmasi, Sabtu (24/1/2026).
Ia menambahkan, hubungan antara Partai Golkar dan Presiden saat ini berjalan sangat baik. Karena itu, apabila ada langkah seperti reshuffle, ia berharap Prabowo bisa mengajak partainya berbicara.
“Hubungan kami dengan presiden sangat baik, kemungkinan besar jika terjadi sesuatu Presiden kami akan mengajak bicara,” tandasnya.
Sumber: Tribun
Artikel terkait lainnya
