Rocky Gerung Sebut Wacana Debat Pigai vs Prof Zainal soal HAM ‘Absurd’, Ini Alasannya!
DEMOCRAZY News
28 Februari 2026 8:00 am
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Wacana debat terbuka soal hak asasi manusia (HAM) antara Menteri HAM Natalius Pigai dan akademisi hukum Zainal Arifin Mochtar memantik sorotan luas di media sosial.
Keduanya bahkan disebut saling menantang untuk adu argumentasi secara langsung di televisi.
Pengamat politik Rocky Gerung menilai rencana itu tidak tepat dan justru berpotensi menurunkan mutu diskursus HAM di ruang publik.
Dalam tayangan di akun YouTube pribadinya, Rocky menyebut polemik tersebut sebagai sesuatu yang “absurd”.
Menurut dia, memperdebatkan HAM di panggung televisi antara dua figur yang sama-sama memahami substansi dan fondasi keilmuan HAM hanya akan melahirkan sensasi, bukan substansi.
“Dua-duanya datang dari ‘bus’ yang sama. Sama-sama mengerti fondasi hak asasi manusia. Kalau itu dipertontonkan di televisi, yang muncul sensasinya, bukan kedalaman argumennya,” ujar Rocky.
Ia menilai perdebatan filosofis mengenai HAM memang penting, bahkan perlu.
Namun, ruangnya bukan di talk show yang berorientasi rating.
Diskursus mendalam, kata dia, seharusnya berlangsung di kampus atau forum akademik yang memungkinkan pembahasan menyentuh aspek historis, etis, dan konseptual hak asasi manusia.
Rocky mengingatkan bahwa HAM bersifat universal dan sudah menjadi fondasi berpikir tentang keadilan dan kemanusiaan.
Karena itu, memperdebatkan seolah-olah HAM bisa “ditentukan” oleh siapa yang menang debat justru berbahaya.
Ia khawatir publik akan melihat isu ini sebagai ajang adu kecerdasan personal, bukan pembahasan kebijakan.
Polemik tersebut mencuat setelah pernyataan Pigai yang menanggapi kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu belakangan disorot sejumlah kalangan, termasuk mahasiswa dan pegiat masyarakat sipil, terutama terkait aspek anggaran dan prioritas kebijakan.
Sebagian kritik menyinggung dugaan pengalihan anggaran pendidikan untuk mendukung MBG.
Isu itu kemudian dikaitkan dengan potensi pelanggaran hak atas pendidikan.
Rocky menilai perdebatan semacam ini sah dan justru perlu, tetapi harus difokuskan pada kebijakan, bukan pada legitimasi HAM itu sendiri.
“Kalau yang diperdebatkan adalah pilihan kebijakan—pendidikan dulu atau makan bergizi dulu—itu debat teknis dan masuk akal. Tapi jangan membawa-bawa seolah-olah HAM ditentukan oleh siapa yang menang argumen,” katanya.
Rocky mengingatkan bahwa konstitusi secara tegas memerintahkan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memelihara fakir miskin. Dua mandat itu sama-sama imperatif.
Persoalannya, menurut dia, terletak pada pembagian prioritas dan kemampuan anggaran.
Ia juga menyinggung pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program negara.
Jika ada dugaan pelanggaran regulasi atau ketidaksesuaian standar, itu yang harus diuji secara terbuka melalui kajian kebijakan dan mekanisme hukum, bukan melalui adu retorika di layar kaca.
Rocky menekankan, Kementerian HAM seharusnya fokus memastikan prinsip “respect, protect, and fulfill” terhadap hak warga negara berjalan konsisten di semua sektor—mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga kebijakan sosial.
Menurut dia, HAM harus menjadi “grammar” dalam setiap produk undang-undang dan kebijakan publik.
“Kalau mau debat habis-habisan soal fondasi HAM, datang saja ke universitas. Di situ ada stok pengetahuan yang bisa diuji maksimal. Bukan di talk show,” ucapnya.
Rocky berharap isu HAM tidak tereduksi menjadi sekadar komoditas politik.
Bagi dia, menjaga mutu diskursus jauh lebih penting ketimbang memenangkan panggung debat.
Sumber: Herald
Artikel terkait lainnya
