Rocky Gerung: Prabowo Terkena Stockholm Syndrome!
DEMOCRAZY News
29 November 2025 4:48 pm
.
4 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Di sebuah studio sederhana dengan lampu yang hangat, suara Afif Yurfil membuka percakapan: pelan, ditahan, seakan mengajak penonton bernapas dulu sebelum masuk ke ruang panjang bernama “refleksi”.
Podcast Tenten edisi perdana itu menghadirkan dua sosok yang tak asing dalam percakapan politik Indonesia: Sri Rajasa Candra, pemerhati intelijen, dan Rocky Gerung—Presiden Akal Sehat, begitu panggung memperkenalkannya.
Tema mereka sederhana namun penuh jebakan: setahun pemerintahan Presiden Prabowo.
Namun, sejak menit pertama, percakapan beringsut ke jurang yang lebih dalam—keraguan publik, beban warisan Jokowi, hingga kegelisahan generasi muda yang merasa pendidikan dan kompetensi tak lagi menjamin apapun dalam politik.
“Ngapain kita masuk partai politik? Ngapain kita belajar panjang lebar?” ucap Rocky, mengutip suara publik yang belakangan memenuhi timeline.
“Orang yang ijazahnya dipertanyakan aja bisa jadi wakil untuk menggulingkan kekuasaan.”
Diksi itu menggantung seperti asap, tak langsung hilang. Di meja, Afif dan Rajasa saling melempar tatapan pendek: pembicaraan baru dimulai.
Beban Warisan yang Panjang
“Prabowo masih dibebani legacy Jokowi,” ujar Rajasa, cepat, sebelum Rocky mengukuhkan dengan metafora yang lebih benderang: tong sampah di belakang Prabowo berisi rezim sebelumnya.
Baca Juga
Publik, kata Rocky, merasakan dualisme pemimpin: satu ingin menatap ke depan, satu lainnya masih terseret bayangan patron lama.
Sinyal-sinyal itu terkadang samar, terkadang terang—seperti ketika opini tentang maklumat darurat, gerakan politik Agustus, atau isu makar kembali mencuat.
“Kita selalu punya dua kesepakatan,” kata Rocky.
“Menengok ke belakang, memastikan jalan ke depan.” Tapi di antara dua ruang itu, Prabowo terperangkap dalam Stockholm syndrome politik—bukan pada penyandera, melainkan pada kebutuhan untuk tetap sopan kepada Jokowi.
Baca Juga
Untuk diketahui, Sindrom Stockholm atau Stockholm Syndrome adalah respons psikologis di mana korban pelecehan atau penculikan mengembangkan perasaan positif, seperti simpati dan kasih sayang, terhadap pelaku.
Sindrom ini adalah mekanisme pertahanan diri untuk mengatasi situasi traumatis dan ekstrem.
Penanganannya meliputi psikoterapi (terapi bicara), konseling, dan terkadang obat-obatan untuk mengatasi gejala yang mirip dengan PTSD, seperti gelisah, kecemasan, dan kilas balik.
Sopannya terlalu jauh, alasan publik. Dan ketika publik mulai bosan, harapan berubah menjadi tuntutan.
Radical Break yang Tak Kunjung Pecah
Dalam percakapan itu, Rocky kembali menggugah memori publik: janjinya sendiri tentang “radical break” jilid dua.
Pergantian kabinet yang digadang-gadang sebagai pembuktian—namun terhalang oleh kalkulasi politik partai-partai pendukung.
“Kita lihat lembaga survei kasih nilai tiga dari sepuluh,” kata Rajasa.
“Publik capek berharap. Reformasi belum. Pergantian menteri pun belum bergerak.”
Baca Juga
Menurut Rocky, situasi itu menciptakan dilema besar: Prabowo ingin melompat, namun lingkaran politik—yang makin eksklusif—menyempitkan ruang manuver.
Di dalamnya, teknokrat seperti Purbaya pun terjebak antara kapasitas ekonomi dan medan politik yang keras.
“Dia teknokrat. Tapi dia harus mengatur menteri-menteri yang ketua partai,” tegas Rocky. “Mana mau mereka ditegur?”
Kereta Cepat, Cina, dan Geopolitik yang Mengintai
Percakapan lalu mengarah pada isu yang kembali menghangat: Kereta Cepat.
Mengapa tiba-tiba jadi hotspot hukum—bahkan bisa menjadi cause célèbre?
“Secara sosiologis, nggak ada orang Indonesia yang butuh itu,” ujar Rocky, tajam.
“Kita punya pengalaman pahit soal hubungan dengan Cina sejak 1965. Tapi Jokowi nggak peka. Dia justru masukkan Indonesia ke orbit Beijing.”
Pernyataan itu bukan sekadar analisis kebijakan—melainkan alarm geopolitik.
Baca Juga
Dari Sri Lanka hingga Afrika, program Cina telah mengubah hutang menjadi kendali. Indonesia, kata Rocky, tak boleh buta sejarah.
Militerisme Merangkak dan Ketakutan Lama
Ketika pembahasan masuk ke rencana 100 batalyon dan persepsi internasional soal creeping militarism, suasana di studio menegang.
Trauma 1952, 1965, 1998—semuanya muncul dalam satu tarikan napas.
“Indonesia baru saja sembuh dari ketakutan lama,” kata Rocky.
“Tapi dunia melihat kebangkitan militerisme di sini.”
Prabowo, sebagai mantan jenderal, harus berhati-hati. Strategi militer, food estate, hingga kesiapan perang harus dijelaskan dengan transparan.
“Dalam demokrasi, keputusan perang itu keputusan masyarakat sipil,” ucap Rocky.
Pertanyaan Besar di Pengujung Percakapan
Dari semua itu, satu kalimat awal kembali berdengung di akhir: “Ngapain kita masuk partai politik?”
Kalimat yang awalnya retorik berubah menjadi cermin.
Bukan hanya cermin bagi generasi muda yang apatis, tapi juga bagi negara yang sedang mencari bentuk baru antara trauma, harapan, dan realitas politik.
Dan ketika lampu studio mulai meredup, Rocky menutup dengan kata-kata yang menebas sunyi: “Untuk perubahan, kita harus berani melawan arus.
Karena hanya bangkai dan orang dungu yang mengikuti arus.”
Baca Juga
Podcast berakhir. Tapi refleksi itu—bergerak, mengalir, dan menggantung lama di kepala publik.
Terutama mereka yang masih mempertanyakan: negara ini mau dibawa ke mana setelah satu tahun “babak baru” bernama Prabowo?
Sumber: Herald
Artikel terkait lainnya
