Rocky Gerung: Potensi Jokowi ‘Dipidana’ Sangat Besar Jika Mark Up Whoosh Terbukti!
DEMOCRAZY News
23 Oktober 2025 2:13 am
.
4 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh yang diresmikan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, pada 2 Oktober 2023 itu kini dibayangi utang jumbo hingga mencapai Rp116 triliun.
Masalah ini semakin mencuat setelah PT Kereta Api Indonesia (Persero) mengaku tak mampu menanggung beban utang tersebut.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah menolak membayar utang Whoosh menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menanggapi polemik tersebut, pengamat politik sekaligus akademisi Rocky Gerung menilai proyek Whoosh berpotensi menyeret nama Joko widodo (Jokowi) ke ranah hukum.
Ia menilai ada indikasi mark up biaya pembangunan yang membuat proyek itu sarat masalah sejak awal.
Dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official yang dikutip Rabu, 22 Oktober 2025, ia mengatakan, biaya pembangunan Whoosh per kilometer mencapai USD 52 juta, atau sekitar tiga kali lipat dari biaya di China yang hanya USD 17 hingga USD 18 juta.
“Terlihat bahwa agak sulit Pak Jokowi untuk menghindar dari, sebut saja, tuduhan publik bahwa beliau melakukan mark up,” ujar Rocky Gerung.
Rocky menjelaskan bahwa proyek tersebut semula dinegosiasikan dengan Jepang.
Namun, setelah hasil riset Jepang dipindahkan ke China, biaya proyek justru meningkat tajam.
Ia menilai, keputusan tersebut memicu pemecatan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan yang saat itu menolak proyek karena dianggap tidak layak secara ekonomi.
Menurut Rocky, kesalahan perencanaan dan pengelolaan proyek menyebabkan beban utang yang kini menjadi ancaman bagi keuangan negara.
Ia menilai, jika terbukti ada penggelembungan biaya atau penyalahgunaan dana, proyek tersebut bisa berimplikasi hukum dan menyeret pihak yang bertanggung jawab, termasuk Jokowi sebagai pengambil keputusan.
Lebih jauh, Rocky menyinggung adanya unsur kesengajaan atau mens rea dalam kebijakan itu.
Ia menilai ada motif tertentu di balik keputusan melanjutkan proyek dengan pembengkakan biaya yang tidak wajar.
“Jadi banyak faktor yang bisa menerangkan kenapa sekarang publik menganggap bahwa potensi Pak Jokowi dipidanakan itu sangat besar. Motif untuk korupsi, motif untuk mark up, motif untuk dapat keistimewaan khusus untuk kepentingan pribadi atau kelompok,” kata Rocky.
Rocky juga menyebut bahwa proyek Whoosh kini menjadi “beban rakyat”, sebab utang besar itu pada akhirnya harus dibayar melalui berbagai konsekuensi ekonomi yang dirasakan masyarakat.
Sebelumnya diberitakan, mantan Menko Polhukam Mahfud MD juga menyoroti proyek Whoosh dalam podcast Terus Terang di kanal YouTube miliknya.
Ia mengungkapkan bahwa proyek ini sejak awal penuh kejanggalan, terutama setelah peralihan dari skema kerja sama dengan Jepang ke China.
Menurut Mahfud, proyek tersebut awalnya ditawarkan ke Jepang dengan bunga pinjaman hanya 0,1 persen.
Namun, setelah berpindah ke China, bunga naik menjadi 2 hingga 3,4 persen, disertai pembengkakan biaya yang signifikan.
“Dulu rencana kereta api cepat ini adalah perjanjian G2G antara Pemerintah Jepang dengan Pemerintah Indonesia. Disepakati bisa dibangun dengan bunga 0,1 persen dengan Jepang. Tiba-tiba dipindah ke China dengan bunga 2 persen, lalu naik jadi 3,4 persen,” ungkap Mahfud.
Mahfud juga mengungkap bahwa Menteri Perhubungan saat itu, Ignasius Jonan, dipecat karena menolak proyek tersebut dengan alasan tidak layak secara ekonomi.
Bahkan, pakar transportasi Agus Pambagio juga sempat memperingatkan Jokowi bahwa proyek itu berpotensi merugikan negara.
“Ketika mau dipindah ke China, waktu itu Menteri Perhubungan, Pak Ignasius Jonan, menyatakan tidak setuju. ‘Ini tidak feasible’, kata Pak Jonan. Pak Jonannya dipecat,” ujar Mahfud.
Ia menambahkan, berdasarkan hitungan pihak Indonesia, biaya pembangunan per kilometer proyek Whoosh mencapai USD 53 juta, jauh di atas standar China yang hanya USD 17 hingga USD 18 juta.
Mahfud pun mendukung langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak membebankan utang proyek tersebut kepada APBN.
Menurutnya, keputusan itu tepat karena proyek Whoosh bersifat bisnis antarlembaga (business-to-business), bukan tanggung jawab negara.
“Ternyata sekarang tak mampu bayar (utang) dan tidak mau bayar Purbaya. Menurut saya benar Purbaya,” tegas Mahfud.
Baca Juga
Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung sendiri dijalankan melalui konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), hasil kerja sama BUMN Indonesia di bawah PT KAI dengan perusahaan China.
Pendanaannya bersumber dari ekuitas dan pinjaman dari China Development Bank (CDB).
Sumber: VIVA
Artikel terkait lainnya
