Respons UNDP dan UNICEF Terungkap! Surat Bantuan Pascabencana dari Aceh Diproses
DEMOCRAZY News
17 Desember 2025 2:52 pm
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Polemik surat permintaan bantuan pascabencana dari Pemerintah Aceh akhirnya mulai menemukan titik terang.
Dua lembaga di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yakni United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF), telah merespons surat yang dikirimkan Pemerintah Provinsi Aceh terkait dukungan penanganan dan pemulihan pascabencana.
Surat tersebut sebelumnya sempat menimbulkan perdebatan publik setelah muncul pernyataan Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang mengaku tidak mengetahui adanya permintaan bantuan ke PBB.
Bagi pembaca yang ingin ikut mengambil peran, silakan membuka tautan donasi melalui teks ini ==> Gerakan Anak Negeri
Namun, Pemerintah Aceh kemudian meluruskan bahwa surat itu bukan ditujukan ke PBB secara langsung, melainkan kepada UNDP dan UNICEF yang memang memiliki perwakilan serta program aktif di Indonesia, termasuk di Aceh.
UNDP mengonfirmasi telah menerima surat dari Pemerintah Aceh dan saat ini tengah melakukan kajian internal.
“UNDP telah menerima surat resmi dari Pemerintah Provinsi Aceh pada hari Minggu 14 Desember. Saat ini, UNDP sedang melakukan peninjauan untuk memberikan dukungan terbaik kepada para national responders atau tim penanggulangan bencana serta masyarakat yang terdampak, sejalan dengan mandat UNDP dalam pemulihan dini (early recovery),” tulis Pusat Informasi PBB di Indonesia, dilansir dari detik.com.
Lembaga ini menilai permintaan tersebut dalam kerangka mandat pemulihan dini atau early recovery yang selama ini menjadi fokus UNDP dalam penanganan pascabencana.
Kajian tersebut mencakup kemungkinan dukungan teknis, penguatan kapasitas pemerintah daerah, hingga pendampingan pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak.
UNDP menegaskan bahwa seluruh langkah yang diambil akan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan serta dikoordinasikan dengan pemerintah pusat dan daerah.
Sementara itu, UNICEF juga menyampaikan telah menerima surat serupa dari Pemerintah Aceh.
Lembaga yang berfokus pada isu anak dan kemanusiaan ini sedang menelaah bidang-bidang yang berpotensi mendapatkan dukungan, terutama yang berkaitan dengan perlindungan anak, kesehatan, sanitasi, serta pemulihan layanan dasar pascabencana.
UNICEF menilai Aceh memiliki pengalaman panjang dalam bekerja sama dengan komunitas internasional, khususnya pascatsunami 2004.
Pengalaman tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam melihat peluang kolaborasi yang efektif dan berkelanjutan.
Pemerintah Aceh melalui juru bicaranya menegaskan bahwa langkah mengirimkan surat ke UNDP dan UNICEF merupakan bagian dari upaya membuka ruang kerja sama dengan lembaga yang telah berpengalaman dalam penanganan bencana.
Status bencana yang masih berada di tingkat provinsi menjadi dasar bagi Aceh untuk mengundang dukungan mitra kemanusiaan tanpa mengabaikan koordinasi dengan pemerintah pusat.
Di tengah berbagai respons tersebut, fokus utama Pemerintah Aceh tetap pada percepatan penanganan korban bencana serta pemulihan wilayah terdampak.
Bantuan internasional, jika terealisasi, diharapkan dapat melengkapi upaya pemerintah nasional dan daerah, bukan menggantikannya.
Dengan adanya respons dari UNDP dan UNICEF, Pemerintah Aceh berharap proses pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih efektif dan terarah.
Sinergi antara pemerintah dan lembaga internasional dinilai penting untuk memastikan masyarakat terdampak segera bangkit dan kembali menjalani aktivitas normal.
Sumber: PojokSatu
Artikel terkait lainnya
