Reformasi Polri Harga Mati, Listyo Sigit Harus Segera Diganti!
DEMOCRAZY News
15 Oktober 2025 1:58 pm
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Pemerhati sosial dan politik Sholihin MS menilai keberadaan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat ini menjadi simbol dari institusi kepolisian yang telah kehilangan jati dirinya sebagai aparat rakyat.
Ia menilai, Polri di bawah kepemimpinan Listyo Sigit hanya menjadi pelayan kepentingan oligarki dan kekuatan asing, terutama yang berafiliasi dengan kelompok taipan.
Dalam tulisannya berjudul “Listyo Sigit, Potret Polri Jongos Oligarki”, Sholihin menegaskan bahwa pertentangan antara Presiden Prabowo Subianto dan pihak-pihak yang berupaya mempertahankan posisi Kapolri menggambarkan pertarungan besar antara kekuatan rakyat melawan kekuatan lama yang dibangun Joko Widodo (Jokowi) dan jaringan oligarki.
“Pertahanan Kapolri menentang keputusan Prabowo adalah gambaran pertarungan kekuatan rakyat melawan kekuatan Jokowi yang di-back up oligarki taipan,” tulisnya, Rabu (15/10/2025).
Menurut Sholihin, salah satu langkah penting yang harus segera diambil Presiden Prabowo adalah melakukan reformasi total terhadap Polri, dimulai dengan penggantian Kapolri Listyo Sigit.
Ia menilai, reformasi di tubuh Polri menjadi pintu awal pemulihan kembali kedaulatan rakyat dan negara.
“Jika penggantian Kapolri masih juga antek Jokowi, sama saja lepas dari lubang singa masuk ke lubang harimau,” ujarnya.
“Polri saat ini sudah bukan lagi aparat negara, apalagi petugas rakyat. Sejak Jokowi berkuasa, Polri hanya menjadi jongos China dan oligarki taipan,” lanjutnya.
Sholihin menuding, jika Jokowi masih menghalangi upaya Prabowo mengganti Kapolri, maka itu menjadi bukti kuat bahwa Indonesia masih berada di bawah kendali kekuatan asing dan oligarki.
Sholihin juga melontarkan kritik keras terhadap pemerintahan Jokowi yang ia nilai telah menjadikan rakyat Indonesia sebagai korban kepentingan ekonomi oligarki.
Ia menyoroti berbagai proyek seperti reklamasi, pembangunan kawasan eksklusif seperti PIK, eksploitasi tambang dan hutan, hingga masuknya tenaga kerja asing asal Tiongkok.
“Selama kepemimpinan Jokowi, rakyat dijadikan obyek pemenuhan kepentingan oligarki. Proyek-proyek besar hanya untuk pengusaha China dan taipan, bukan untuk rakyat,” katanya.
Baca Juga
Ia juga mendesak agar Jokowi diadili, Gibran dilengserkan, dan Kapolri Listyo Sigit dicopot, karena menurutnya selama satu dekade terakhir Indonesia porak-poranda akibat kepemimpinan yang dikuasai kepentingan elit sempit.
Dalam tulisannya, Sholihin menyampaikan lima poin peringatan keras untuk Presiden Prabowo jika tidak segera memutus mata rantai pengaruh Jokowi dan oligarki di pemerintahan:
1. Prabowo akan terus tersandera.
Meski kini menjabat presiden sah, Sholihin menilai Prabowo bisa terus berada di bawah tekanan dan intimidasi kekuatan lama.
Baca Juga
2. Menteri-menteri loyalis Jokowi akan menggoyang stabilitas pemerintahan.
“Mereka merasa aman karena masih di-back up Jokowi,” ujarnya.
3. Gibran sulit dilengserkan.
“Padahal, dia tidak punya kompetensi dan kualifikasi, hingga negara benar-benar hancur.”
Baca Juga
4. Kasus Jokowi akan menghantui Prabowo.
Jika tidak diproses, kasus-kasus dugaan penyimpangan era Jokowi akan menjadi beban politik dan moral.
5. Indonesia tidak akan bangkit.
Negara akan terus terpuruk dalam krisis hukum, moral, dan kepercayaan internasional.
Baca Juga
“Sangat naif negara bisa dikalahkan para preman dan bajingan. Indonesia telah menjadi negara tanpa tatanan, tanpa penegakan hukum, dan tanpa etika,” tulis Sholihin.
Sebagai penutup, Sholihin menantang Presiden Prabowo agar membuktikan keberaniannya sebagai mantan Jenderal Kopassus yang berani mengambil risiko demi kepentingan rakyat.
“Sebagai seorang Jenderal Kopassus, di mana kah nyali Prabowo?” pungkasnya.
Tulisan Sholihin MS ini menjadi bagian dari gelombang kritik terhadap struktur kekuasaan lama yang dinilai masih berpengaruh kuat di tubuh pemerintahan dan aparat negara.
Banyak pihak menilai, reformasi Polri dan restrukturisasi kabinet menjadi ujian pertama bagi pemerintahan Prabowo untuk menunjukkan kemandirian dan keberpihakannya kepada rakyat.
Sumber: RadarAktual
Artikel terkait lainnya
