Rapor Kinerja 1 Tahun Prabowo-Gibran dari CELIOS: Nilai 3 untuk Sang Presiden, 2 untuk Sang Wapres!
DEMOCRAZY News
20 Oktober 2025 6:10 pm
.
4 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Sebuah ruang kelas besar, tapi sang guru tak hadir. Hanya rapor-rapor itu yang berbicara, dengan angka-angka merah yang bicara lebih lantang dari pidato mana pun. Di atas kertas bernama CELIOS, tertoreh nilai 3 untuk Prabowo Subianto.
Di sebelahnya, nama Gibran Rakabuming Raka terpampang dengan angka 2. Skala penilaiannya hingga 10, namun kedua angka itu terasa seperti pukulan telak di tahun pertama pemerintahan.
Lembaga Center of Economic and Law Studies (CELIOS) baru saja membagikan rapor itu. Mereka tak hanya bertanya pada satu dua orang.
Suara 120 jurnalis dari 60 media nasional disandingkan dengan pendapat 1.338 responden publik dari pelbagai penjuru Indonesia. Hasilnya bagai potret buram yang sulit dibantah.
Mayoritas responden, 56 persen, bersepakat janji-janji politik pemerintahan ini hanya dijalankan setengah hati.
Sebagian kecil saja yang terwujud. Sementara 43 persen lainnya lebih pesimis, menilai tidak ada satu pun janji yang berhasil diraih. Kepercayaan itu pun rontok berbanding lurus dengan elektabilitas.
Survei yang sama mencatat elektabilitas Prabowo Subianto anjlok signifikan, 34 persen pemilihnya dahulu menyatakan tak akan memilihnya lagi di pemilu mendatang.
“Survei menunjukkan bahwa elektabilitas Prabowo-Gibran menurun karena terdapat 34% pemilihnya terdahulu yang tidak akan memilih kembali di Pemilu mendatang,” ujar Media Wahyudi Askar, Direktur Kebijakan Publik CELIOS.
Ia menyebut rapor merah ini adalah aspirasi publik agar pemerintah segera melakukan perbaikan, mulai dari reshuffle kabinet hingga memperbaiki sektor lapangan kerja, pengendalian harga pokok, dan bantuan sosial.
Bayang-Bayang Ketidakpercayaan
Gambaran ketidakpuasan itu merata di hampir semua lini. Sebanyak 72 persen responden dengan tegas menyebut kinerja pemerintah buruk, 43 persen di antaranya menyatakan ‘buruk’ dan 29 persen ‘sangat buruk’.
Rencana kebijakan dianggap melayang jauh dari bumi, 80 persen publik menilainya buruk atau sangat buruk karena tak menyentuh kebutuhan riil. Soal kepemimpinan, 64 persen responden memberikan cap buruk atau sangat buruk.
Namun, dua titik paling getir justru datang dari tata kelola uang rakyat dan cara pemerintah berkomunikasi.
Sebanyak 81 persen responden menilai pengelolaan anggaran tidak transparan. Di era yang menuntut keterbukaan, pemerintah justru dinilai berkomunikasi dengan buruk.
Angkanya mencengangkan, 91 persen responden menyebut komunikasi kebijakan pemerintah buruk atau sangat buruk.
Di ranah hukum, penilaian publik tak kalah keras. Tiga perempat responden (75 persen) menilai penegakan hukum kian tumpul.
Hukum dianggap kehilangan taringnya, sementara aparat penegaknya dianggap tercabut independensinya.
Muhammad Saleh, Peneliti Hukum CELIOS, menyoroti janji reformasi sektor keamanan yang mandek. “Polri dan TNI masih bekerja dengan logika represi, bukan hukum,” tegasnya.
Ia mengutip data YLBHI peristiwa demonstrasi Agustus–September 2025, di mana 960 orang, termasuk 265 anak, ditetapkan sebagai tersangka.
“Banyak yang ditangkap tanpa bukti, disiksa, dan dibungkam lewat stigma ‘anarko’ dan ‘makar’. Polri kehilangan legitimasi moral di mata publik.”
TNI pun tak luput dari sorotan. Revisi UU TNI dianggap membuka jalan bagi militer masuk ke ranah sipil dan ekonomi, dari proyek pangan, Makanan Berbasis Gabah (MBG), hingga Proyek Strategis Nasional (PSN).
Baca Juga
Survei CELIOS memberikan nilai 2 untuk Polri dan 3 untuk TNI.
“Data ini menunjukkan bahwa supremasi hukum belum menjadi prioritas dalam satu tahun pertama pemerintahan,” tandas Saleh.
Perekonomian yang Terengah-engah
Bagi rakyat kecil, yang paling terasa adalah dampaknya di kantong. Bakhrul Fikri, Peneliti Ekonomi CELIOS, membaca rendahnya nilai di bidang ekonomi sebagai indikasi kegagalan kebijakan menjawab tekanan hidup.
“Fakta bahwa 84 persen responden menganggap pajak dan pungutan pemerintah memberatkan, serta lebih dari separuh menilai bantuan ekonomi tidak membantu kebutuhan harian, menunjukkan adanya ketimpangan serius antara desain kebijakan fiskal dan kondisi riil masyarakat,” paparnya.
Ia mendesak koreksi total. Momentum ini, katanya, harus dimanfaatkan untuk memperbaiki efektivitas program perlindungan sosial, menyederhanakan pungutan dan pajak, memperkuat komunikasi publik yang transparan, serta menghentikan program yang tak mampu menciptakan multiplier effect, salah satunya MBG.
Tekanan untuk reshuffle kabinet bergema kencang. Sebanyak 96 persen publik mendukungnya, terutama untuk mengganti menteri yang dianggap gagal.
Publik melihat koordinasi antarlembaga tak serasi (58 persen), pemberantasan korupsi belum optimal (43 persen), dan kebijakan ekonomi justru membebani.
Bahkan, 98 persen responden mendukung pemangkasan nomenklatur kementerian. Kabinet dinilai terlalu gemuk, lamban, dan tidak lincah mengambil keputusan.
Baca Juga
Galau D. Muhammad, Peneliti CELIOS lainnya, menekankan bahwa penurunan kinerja ini sudah berlangsung serius sepanjang tahun.
“Temuan ini menjadi isyarat jelas bahwa publik menuntut Presiden Prabowo Subianto untuk segera melakukan evaluasi total, termasuk mereshuffle kabinet bagi menteri yang berkinerja buruk dan menangkas nomenklatur kabinet yang tidak efisien,” ujarnya.
Ia melanjutkan, setelah setahun, masalah paling mendesak bagi publik masih berkutat pada isu ekonomi dasar.
“Penciptaan lapangan kerja (23,5%) dan pengendalian harga kebutuhan pokok (22,4%). Temuan ini menandakan bahwa kebijakan pemerintah belum mampu menjawab akar ketimpangan yang semakin melebar.”
Akses pada pekerjaan layak, stabilitas harga, dan perlindungan sosial masih timpang, terutama bagi kelompok menengah ke bawah. Kegagalan memperbaiki fondasi ekonomi rakyat itu, pada ujungnya, bukan hanya memperdalam kesenjangan, tapi juga mengikis sisa-sisa kepercayaan pada arah kebijakan nasional.
Rapor itu kini terbuka. Nilai 3 dan 2 itu telah dibagikan. Pertanyaannya kini, apakah sang pemegang mandat mau membaca dan belajar dari angka-angka merah itu, atau membiarkannya menjadi nisan pertama bagi pemerintahan yang baru setahun berjalan.
Sumber: JakartaSatu
Artikel terkait lainnya
