Purbaya Beri Syarat Permintaan Luhut Guyur INA Rp50 Triliun, ‘Kalau Tidak Dijalankan Ngapain Kita Dukung!’
DEMOCRAZY News
23 Oktober 2025 7:02 pm
.
2 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya memberi sinyal kesanggupan menyuntik dana ke Indonesia Investment Authority (INA).
Seperti usulan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.
Namun tak serta merta, Purbaya memberi syarat jika lembaga investasi itu ingin kucuran dana Rp50 triliun.
Purbaya mengatakan, alasannya di awal tidak mau kucurkan dana ke INA, karena tidak diinvestasikan di sekor riil. Tapi obligasi.
“Saya enggak mau ngasih uang ke sana (INA), uangnya dibelikan bond lagi. Buat apa? Mending saya kurangin bond saya,” kata Purbaya kepada jurnalis di kantornya di Jakarta, Jumat (17/10/2025).
Hal sama, kata Purbaya dengan Danantara. Sebagai Badan Pengelola Investasi (BPI) terlalu bergantung pada instrumen obligasi.
Padahal, baik Danantara dan INA, menurutnya punya kemampuan menyerap investasi dari luar negeri. Mengingat keduanya adalah sovereign wealth fund (SWF).
“INA kan harusnya mengundang investor asing, kan sovereign wealth fund bukan domestik saja,” terangnya.
Walau demikian, Purbaya mengaku siap mengguyur dana puluhan triliun. Jika memang ingin diinvestasikan di sektor riil.
“Kalau dia butuh duit beneran ekspansi kebetulan ya sudah kita dukung, tapi kalau masih banyak uangnya di bond, di obligasi, ngapain kita dukung?” tambahnya.
Diketahui, Luhut sebelumnya meminta pemerintah mengucurkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp 50 triliun setiap tahun ke INA.
Dana tersebut dinilai berpotensi besar menjadi mesin pertumbuhan ekonomi nasional bersama BPI Danantara.
“Sovereign wealth fund kita ini, kalau kita tarik investasi Rp50 triliun ke situ tiap tahun, dari dana yang masih sisa di Bank Indonesia (BI), kita bisa leverage Rp 1.000 triliun dalam lima tahun ke depan,” ujar Luhut dalam kegiatan ‘1 Tahun Prabowo–Gibran: Optimism 8 Persen Economic Growth’.
Menurutnya, potensi dana tersebut dapat menarik aliran modal asing langsung (foreign direct investment/FDI) ke Indonesia.
Ia juga menekankan pentingnya peran sektor swasta untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen.
“Peranan pemerintah kan cuma 10-15 persen dari APBN, sisanya itu harus sektor swasta. Untuk itu, kita harus ramah dengan FDI, itu harus jalan bagus,” terangnya.
Sumber: Fajar
Artikel terkait lainnya
