PSI Pasang Badan, Jokowi Tak Pernah Resmikan Bandara IMIP, Jangan Putar Fakta! Kok Kaya Membela Banget?
DEMOCRAZY News
28 November 2025 11:30 pm
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Polemik soal klaim bahwa Joko Widodo pernah meresmikan Bandara IMIP di Morowali kembali memanas.
Informasi itu mulai beredar di media sosial, lalu berkembang menjadi narasi politik yang menyebut seolah-olah.
Jokowi memiliki keterlibatan langsung terhadap fasilitas penerbangan swasta milik kawasan industri tersebut.
Namun setelah dicek melalui berbagai sumber kredibel, pernyataan itu tidak terbukti. Jokowi tidak pernah meresmikan Bandara IMIP.
Yang benar, ia meresmikan Bandara Morowali bandara milik negara ada 23 Desember 2018.
Perbedaan dua bandara inilah yang menjadi akar persoalan.
Di Morowali terdapat dua fasilitas penerbangan pertama, Bandara Morowali yang berada di bawah pengelolaan negara melalui Kementerian Perhubungan kedua.
Bandara IMIP, bandara khusus yang terletak di dalam kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).
Baca Juga
Kedua bandara ini memiliki fungsi dan status hukum berbeda, namun sering keliru disebut karena sama-sama berada di wilayah kabupaten yang identik dengan industri nikel.
Kekeliruan itu kemudian diperparah oleh narasi yang beredar tanpa verifikasi. Beberapa pihak menyebarkan potongan video dan pernyataan yang seolah menunjukkan Jokowi pernah meresmikan fasilitas di IMIP.
Padahal, dalam agenda resmi Istana maupun dokumentasi Kementerian Perhubungan, tidak ada satu pun catatan yang menyatakan Jokowi pernah meresmikan bandara khusus IMIP.
Pernyataan paling tegas datang dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Melalui juru bicaranya, PSI menegaskan bahwa hoaks tersebut harus dihentikan karena berpotensi menyesatkan publik.
PSI, melalui juru bicara lain, Faldo Maldini, dalam pernyataan resmi mereka dilansir detik.com
“Pak Jokowi tidak pernah meresmikan Bandara IMIP.”
“Para pemfitnah tahu itu tapi mereka memang sengaja menyebar kabar bohong untuk kepentingan-kepentingan politik tertentu.”
Mereka menekankan bahwa Jokowi memang pernah ke Morowali, tetapi kunjungan itu terkait peresmian Bandara Morowali bukan Bandara IMIP.
Baca Juga
PSI juga menjelaskan bahwa Bandara IMIP tidak pernah masuk dalam daftar infrastruktur yang diresmikan pemerintah pusat.
Sementara itu, di sisi lain, Bandara IMIP juga sedang disorot terkait dugaan beroperasi tanpa pengawasan penuh negara.
Beberapa politisi menyebut fasilitas tersebut tidak memiliki pos bea cukai atau imigrasi sebagaimana bandara umum.
Isu tersebut lalu dikaitkan secara keliru dengan nama Jokowi, memperkuat kesan bahwa fasilitas itu “dilegalkan” oleh pemerintah pusat.
Padahal, faktanya, bandara tersebut merupakan bandara khusus yang pembangunannya dilakukan oleh pihak industri dan didaftarkan sesuai aturan penerbangan.
Pihak IMIP pun memberikan klarifikasi resmi. Mereka menyatakan bahwa bandara itu telah terdaftar di Kementerian Perhubungan dan mengikuti ketentuan keselamatan penerbangan.
Klaim tidak adanya izin operasional dibantah langsung oleh manajemen IMIP. Namun, perdebatan tetap bergulir karena isu ini sudah terlanjur masuk ke ranah politik dan media sosial.
Pada titik inilah misinformasi berkembang. Kesalahan dalam memahami perbedaan bandara milik negara dan bandara swasta memicu bias persepsi.
Lalu, ketika topik itu diseret ke ruang politik, narasi “Jokowi meresmikan Bandara IMIP” menjadi alat framing yang menciptakan opini publik.
Meski fakta telah tersedia dan dapat diverifikasi dengan mudah, hoaks tetap menyebar karena dikemas dengan potongan informasi yang tampak meyakinkan.
Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya kehati-hatian dalam mengonsumsi informasi, terutama ketika menyangkut isu publik yang sensitif.
Fakta resmi sudah jelas Jokowi tidak pernah meresmikan Bandara IMIP.
Jokowi sendiri, saat memberi klarifikasi langsung kepada media, menyatakan dilansir detik.com.
“Nggak, nggak pernah saya nggak pernah meresmikan bandara, Bandara IMIP di Morowali, tidak pernah saya.”
Narasi tersebut tidak memiliki dasar data maupun dokumentasi.
Sementara itu, Bandara Morowali-lah yang benar-benar diresmikan Jokowi dalam kunjungan kerjanya pada 2018.
Pemisahan fakta ini harus kembali ditegaskan agar publik tidak terus dirugikan oleh informasi keliru yang berulang.
Sumber: PojokSatu
Artikel terkait lainnya
