DEMOCRAZY.ID – Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin mengaku tak yakin utang Kereta Whoosh yang dibangun China dengan biaya US$7,27 miliar, akan terbayar. Bahkan sampai 3 abad sekalipun.
“Isu utang Kereta Whoosh, saya percaya tidak akan terbayar sampai kapanpun. Mau 100 tahun, 200 tahun atau 300 tahun tidak akan terbayar,” ungkap Wija, sapaan akrab Wijayanto Samirin dalam podcast mimbar bebas dari akun Youtube @diskursusnetwork, dikutip Selasa (11/11/2025).
Kenapa? Karena, proyek Kereta Whoosh yang dibiayai duit utangan Bank Pembangunan China atau China Development Bank (CDB), awalnya berskema business to business disingkat BtoB.
“Jika memang BtoB, artinya financially feasible, layak secara finansial atau keuangan. Artinya, utang akan terbayar, seluruh cost aman dan ada profit. Bahkan proposal China menyebut profitnya 6 sampai 8 persen dalam dolar AS,” terang Wija.
Dalam perjalanannya, proposal kereta cepat China tak lebih dari janji manis penuh bualan, alias ‘omon-omon’.
Skema BtoB oleh Jokowi saat menjabat presiden, diubah menjadi pendanaan APBN. Terjadi pembengkakan biaya (cost overrun) sekitar US$1,2 miliar atau 20 persen.
“Kemudian, Ketika sudah beroperasi, jumlah penumpang Kereta Whoos tidak seperti yang diprediksikan. Proposal China menyebut 64 ribu penumpang pada 2030. Saya kok enggak percaya,” timpal Wija.
Pada 2030, lata Wija, mobilitas orang dari Jakarta ke Bandung diperkirakan mencapai 100 ribu hingga 120 ribu orang.
Jika China menargetkan 64 ribu penumpang, setara dengan 55-64 persen orang naik Kereta Whoosh.
“Mari kita hitung. Dalam 3 tahun ini, penumpang Kereta Whoosh, rata-rata hanya 16 ribu per tahun. Pertumbuhan penumpang hanya 5 persen per tahun. Tahun kedua melejit karena hype, ingin mencoba hal yang baru. Jadi bukan real demand,” ungkapnya.
Selanjutnya, Wija mengaku tak yakin jumlah penumpang Kereta Whoosh bisa mencapai 64 ribu pada 2030.
“Artinya, jangankan bayar utang, bayar bunganya saja tidak mampu. Saya jadi ingat pernyataan almarhum Faisal Basri bahwa utang kereta whoosh tak akan terbayar 200 atau 300 tahun. Itu dia pemerintah masuk lewat APBN apakah lewat PSO, PMN dan lainnya,” imbuhnya.
Sumber: Inilah