Problem Kereta Cepat Sudah ‘Diprediksi’ Faisal Basri Tiga Tahun Lalu
DEMOCRAZY News
20 Oktober 2025 7:26 pm
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Jauh sebelum proyek kereta cepat Jakarta–Bandung mencuat dengan berbagai persoalan teknis dan finansial, almarhum Faisal Basri, ekonom Universitas Indonesia, sudah lebih dulu menyuarakan kritik tajam.
Dalam sebuah perbincangan di Podcast Akbar Faizal Uncensored tiga tahun silam, Faisal menyebut proyek tersebut tidak layak secara ekonomi, bahkan secara kalkulasi bisnis bisa membutuhkan waktu lebih dari satu abad untuk balik modal.
“Kalau keterisian kursi 50 persen, harga tiket Rp250.000, dan 30 trip per hari, maka balik modalnya 139 tahun. Itu pun belum dihitung biaya operasional,” ujar Faisal dalam perbincangan yang tayang 23 Desember 2021 tersebut.
Bahkan dengan skenario paling optimistis—kursi terisi penuh 100 persen, tiket Rp500.000, dan 39 trip per hari—masa balik modalnya tetap 33 tahun.
Baca Juga
Angka ini jauh dari kelayakan investasi infrastruktur yang biasanya dihitung dalam horizon dua hingga tiga dekade.
Faisal menyebut proyek ini tidak memenuhi logika substitusi transportasi.
Di banyak negara, kereta cepat menjadi alternatif pesawat karena menghubungkan pusat kota ke pusat kota, seperti London–Paris atau Tokyo–Osaka.
Sementara itu, jalur Jakarta–Bandung bukanlah rute substitusi pesawat.
Baca Juga
Akses stasiun yang berada di Halim dan Padalarang justru membuat waktu tempuh total lebih lama dibanding kendaraan pribadi.
“Bandara itu biasanya di luar kota, kereta cepat di tengah kota. Itu kelebihannya. Tapi kereta cepat kita ujung-ujungnya malah lebih lambat dari kendaraan pribadi,” kata Faisal.
Lebih jauh, Faisal mengungkap sisi lain dari proyek ini: kereta cepat bukan murni proyek transportasi, melainkan berkaitan dengan proyek properti besar di sepanjang jalur, terutama kawasan Karawang hingga Walini yang kini bergeser ke Padalarang.
Ia menyebut sejumlah pengembang besar, termasuk Lipo Group dengan proyek Meikarta, sudah menguasai lahan di sekitar trase sejak awal.
Baca Juga
“Saya dapat informasi dari seorang menteri. Spekulasi tanahnya sudah dikuasai perusahaan properti besar. Ini bukan proyek transportasi, tapi proyek properti,” ungkap Faisal.
Faisal juga menyinggung keputusan pemerintah berpindah dari penawaran Jepang ke Tiongkok.
Jepang, yang sebelumnya melakukan studi kelayakan, menolak skema murni business to business karena proyek tersebut dianggap tidak layak secara finansial.
Sebaliknya, Tiongkok bersedia masuk lewat skema tersebut, meski pada akhirnya beban keuangan justru ditanggung negara.
Baca Juga
“Tahun 2015 Presiden bilang tidak akan pakai APBN. Tapi 2021, APBN dipakai juga. Ini pembengkakan 27 triliun, dari 86,5 jadi 114 triliun,” ujar Faisal.
Ia menilai, biaya bunga pinjaman Tiongkok sebesar 2 persen membuat proyek semakin berat, berbeda dengan Jepang yang menawarkan 0,2 persen.
“Makanya saya bilang, sampai kiamat pun tidak akan balik modal,” tegasnya.
Kini, kritik dan prediksi Faisal Basri itu menjadi kenyataan.
Baca Juga
Proyek kereta cepat Jakarta–Bandung tidak hanya menghadapi tekanan keuangan akibat tingginya biaya dan rendahnya okupansi penumpang, tetapi juga menjadi beban fiskal negara di tengah berbagai prioritas pembangunan lainnya.
Sumber: Herald
Artikel terkait lainnya
