‘Presiden Berpotensi Sebagai Pengkhianat Negara’
DEMOCRAZY News
16 Februari 2026 12:38 pm
.
2 menit membaca
‘Presiden Berpotensi Sebagai Pengkhianat Negara’
Oleh: Sutoyo Abadi
Berdasarkan berbagai pidato dan pernyataannya sepanjang tahun 2024 hingga awal 2026, Presiden Prabowo Subianto sering menekankan komitmennya untuk berdiri di depan dalam mempertahankan kedaulatan negara.
Pernyataan bahwa presiden berada di depan untuk merebut mempertahankan kedaulatan negara hanya retorika politik Prabowo Subianto, terutama setelah menjabat sebagai Presiden RI.
Jumat malam 30 Januari 2026 ketemu dengan aktifis Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat Presiden menyatakan siap didepan untuk rebut kembali kedaulatan Rakyat ( negara ).
10 Februari 2026 gegap gempita Deklarasi Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat di Gedung Joang 45.
Suasananya memang terasa tidak memiliki power karena tidak terlihat tokoh nasionalis yang memiliki power bargaining position dengan kekuasaan.
Bersamaan waktunya 10 Februari 2026, Presiden Prabowo Subianto mengadakan pertemuan selama 4 jam dengan lima pengusaha raksasa Indonesia (sering disebut sebagai bagian dari “9 Naga”) di kediamannya di Hambalang, Bogor.
Pertemuan ini membahas kolaborasi “Indonesia Incorporated” untuk stabilitas ekonomi nasional.
Pada Maret 2025: Presiden Prabowo mengundang delapan pengusaha besar ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk membahas Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dan situasi ekonomi global.
Beberapa yang hadir antara lain Anthony Salim, Sugianto Kusuma (Aguan), Prajogo Pangestu, Boy Thohir, Chairul Tanjung, dan Tomy Winata.
Setiap pertemuan-pertemuan dengan Oligarki di kemas indah untuk membius rakyat yaitu : “untuk sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pelaku bisnis raksasa ( Oligarki ) terkait program strategis, investasi, swasembada pangan, dan energi”.
Kabinet Merah Putih apa fungsinya, kalau kebijakan negara ditentukan dan diserahkan oleh Presiden kepada Oligarki.
Kedua Presiden tersebut dalam landscape yang sama.
Presiden Jokowi berjasa besar menyerahkan kedaulatan negara kepada Oligarki dan memerankan dirinya sebagai boneka Oligarki.
Presiden Prabowo melanjutkan kebijakan Presiden Joko Widodo.
Semangat Deklarasi Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat, kita apresiasi hanya akan kemana dan berbuat apa, kalau masih percaya Presiden Prabowo Subianto akan berada didepan, itu mustahil terjadi.
Bagaimana akan menyelesaikan masalah “Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat Dari Oligarki” dengan cara berpikir dan kebijakan Oligarki ( objek yang bermasalah ), inilah anomali yang sedang terjadi kalau Presiden ternyata paling depan, berkompromi dengan Oligarki.
Diera negara berdasarkan UUD 2002, kedaulatan rakyat ( negara ) hilang diambil alih Oligarki.
Presiden siap didepan rebut kembali kedaulatan rakyat, ternyata bersekutu dengan Oligarki. Presiden berpotensi sebagai penghianat negara. ***
Artikel terkait lainnya
