Prabowo Panggil “Sembilan Naga”: Tagih Kontribusi Konglomerat, Beri Sinyal Reshuffle Kabinet!
DEMOCRAZY News
18 Februari 2026 3:31 pm
.
4 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Presiden Prabowo Subianto dinilai tengah memainkan strategi ekonomi-politik yang agresif di awal 2026, mulai dari memanggil sejumlah konglomerat besar hingga memberi sinyal akan merombak kabinet pasca Lebaran.
Demikian analisis pengamat politik dan militer Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting, saat diwawancarai Indra J. Piliang di kanal YouTube Forum Keadilan TV, Selasa (17/2/2026).
Konglomerat Dipanggil, Bukan Sekadar Dialog Biasa
Selamat Ginting menyebut pertemuan tertutup Prabowo dengan sejumlah anggota “Sembilan Naga” di Hambalang bukan sekadar silaturahmi bisnis biasa.
Menurutnya, ada pesan implisit yang kuat dari Presiden kepada para taipan itu.
“Selama 10 tahun era pemerintahan Jokowi, Anda mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Maka kemudian sumbangsi Anda mana? Saham Anda buat bangsa dan negara di mana?” ujar Ginting, menggambarkan pesan tersirat Prabowo kepada para konglomerat tersebut.
Ia menilai pertemuan itu merupakan strategi stabilisasi iklim investasi sekaligus penegasan bahwa Prabowo tidak akan membedakan kelompok usaha berdasarkan asal-usul, asalkan mereka mendukung program ekonomi kerakyatan pemerintah.
“Ini adalah langkah konsolidasi yang menggabungkan logika politik dan logika ekonomi. Tidak cukup hanya dukungan partai politik, tapi juga harus memasukkan aktor-aktor ekonomi dalam peta strategi pemerintahan,” kata Ginting.
Ia juga menduga pertemuan yang hanya melibatkan sekitar lima konglomerat—bukan semua—bukan tanpa alasan.
Satuan tugas (satgas) pemerintah di sektor pertambangan dan kehutanan disebut telah menyetor “rapor merah” sejumlah pengusaha kepada Presiden.
“Saya kira ini satu-satu dipanggil sesuai dengan rapor mereka,” tegasnya.
Reshuffle Kabinet Mengintai usai Lebaran
Ginting juga meyakini Prabowo akan melakukan perombakan kabinet setelah Lebaran, menyasar kementerian-kementerian yang dinilai “bobol”.
Salah satu yang disebut masuk radar adalah Kementerian Kehutanan, menyusul penggeledahan rumah mantan Menteri Kehutanan Siti Nurbaya oleh Kejaksaan.
Baca Juga
“Yang bobol-bobol, saya kira tidak mungkin bisa dibiarkan. Tapi Prabowo tidak akan mau mengumumkan. Selalu gaya Prabowo itu gaya surprise,” katanya.
Ia menambahkan, Prabowo dikenal kerap mempercepat target yang ditetapkan menterinya.
“Menteri Pertanian bilang butuh satu tahun. Prabowo minta enam bulan. Enam bulan tiba-tiba empat bulan, empat bulan tiba-tiba dua bulan. Masing-masing menteri sedang diuji,” ujarnya.
Polisi di Bawah Presiden, Ginting: Potensi Negara Fasis
Ginting turut menyoroti isu penempatan institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang langsung berada di bawah Presiden.
Ia memperingatkan bahwa struktur semacam itu berbahaya bagi demokrasi.
“Penempatan polisi langsung di bawah kepala pemerintahan itu cenderung membuat sebuah negara dari negara demokratis menjadi negara fasis. Ingat Gestapo. Hitler dipilih secara demokratis, tapi kemudian menggunakan polisi rahasia,” tandasnya.
Ia mendorong agar jika terjadi deadlock dalam pemilihan Kapolri baru, Presiden dapat menggunakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dan membuka opsi dari kalangan polisi pensiunan hingga tokoh sipil.
Peta Politik 2029: Partai Berebur Posisi, PDIP Tersandera
Di sisi politik elektoral, Ginting mencermati sejumlah partai koalisi yang mulai menyatakan dukungan dini untuk Prabowo maju periode kedua sebagai manuver tawar-menawar, bukan semata loyalitas ideologis.
PAN dinilai paling berani dengan secara eksplisit menyebut nama Ketua Umumnya, Zulkifli Hasan, sebagai kandidat calon wakil presiden—sebuah langkah yang sekaligus dibaca sebagai sinyal meninggalkan orbit politik Joko Widodo.
“Partai-partai politik ini sudah berani menyatakan bahwa PSI adalah musuh mereka untuk kontestasi nanti,” kata Ginting.
Sementara PDIP dinilai berada dalam posisi dilematis. Keputusan Prabowo memaafkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membuat partai berlambang banteng itu sulit bersikap tegas, baik sebagai oposisi maupun koalisi.
“PDIP seperti tersandera. Mau keras tidak bisa, mau dukung juga posisinya tanggung,” ujarnya.
Adapun Golkar, menurut Ginting, sengaja menahan diri dan menunggu momentum. “Golkar biasanya menyalib di tikungan. Panasnya belakangan, seperti diesel,” katanya.
It’s the Economy, Stupid
Ginting menutup analisanya dengan menegaskan bahwa episentrum kekuasaan kini sepenuhnya berada di tangan Prabowo, dan fokus pemerintahan telah bergeser nyata ke arah ekonomi.
“Bandul politik adanya di dia. Semuanya sekarang sedang melakukan strategi penguatan bargaining,” katanya.
Ia mengingatkan adagium klasik politik Amerika: it’s the economy, stupid—bahwa pada akhirnya, legitimasi kekuasaan ditentukan oleh keberhasilan mengelola ekonomi rakyat, bukan sekadar manuver politik elite.
Sumber: JakartaSatu
Artikel terkait lainnya
