DEMOCRAZY.ID – Presiden RI Prabowo Subianto, Kamis (1/1/2026), mengunjungi Kabupaten Aceh Tamiang untuk meninjau pemulihan pascabencana. Di kabupaten ini, Presiden juga menggelar rapat terbatas (ratas).
Dalam sambutannya, Presiden mengaku mendapat laporan dari banyak daerah terdampak bencana yang bertanya-tanya kenapa tak kunjung didatangi Presiden.
Prabowo pun meminta maaf karena belum bisa datang ke semua titik terdampak banjir dan longsor di Sumatera.
“Saya kemarin sempat ke Tapsel, dan hari ini saya kembali ke Tamiang, yang merupakan salah satu kabupaten paling besar dampak bencana tersebut. Dan saya tahu bahwa saya dapat laporan dari Mendagri, gubernur, bahwa banyak kabupaten lain bertanya, ‘kok Presiden belum sampai?’. Saya minta maaf saya belum bisa ke semua titik,” ujar Prabowo.
Presiden menjelaskan, dirinya disarankan hadir ke daerah-daerah yang ada kegiatan pentingnya terlebih dahulu.
Namun, dia menyadari betul bahwa semua daerah mengalami kesulitan yang sama besarnya. Prabowo pun memastikan akan mendatangi daerah-daerah yang dampak bencananya besar.
“Tetapi saya sudah sampaikan ke gubernur, Mendagri, nanti insya Allah saya coba tetap daerah-daerah yang dampaknya besar akan saya datangi,” ucapnya.
Presiden juga menyampaikan bahwa dirinya terbuka dengan kritik masyarakat, termasuk dalam penanganan bencana Sumatera. Prabowo berkata dirinya menerima kritik-kritik tersebut meski tidak semuanya benar.
Kritik yang dia permasalahkan adalah soal beberapa pihak yang menganggap kunjungan sejumlah pejabat ke lokasi bencana tidak bermanfaat.
“Saya kira inilah memang kewajiban kita, saya berterima kasih kepada semua unsur yang saya lihat turun ke lapangan,” kata Prabowo dalam rapat dikutip dari siaran Sekretariat Kepresidenan.
Prabowo menyampaikan kementerian dan lembaga telah berbagi tugas untuk mengecek titik-titik terdampak bencana.
Menurut dia, pejabat pemerintah tidak hanya datang ke daerah terdampak untuk melihat-lihat, tetapi juga mengidentifikasi masalah langsung di lapangan.
Meski begitu, Prabowo menyampaikan inisiatif itu tetap dianggap buruk oleh berbagai pengamat.
“Kadang-kadang saya monitor ada suatu kecenderungan yang menurut saya kurang sehat dari beberapa pribadi-pribadi, komentator dan sebagainya, yang selalu melihat kegiatan bangsa Indonesia, kegiatan pemerintah dari sudut yang negatif,” tuturnya.
Prabowo menilai pemerintah berada di posisi serba salah. Sebab, jika pejabat tidak turun ke lokasi bencana, mereka akan dianggap tidak peduli.
Maka dari itu, Prabowo berujar pejabat di Indonesia harus siap menghadapi hujatan.
“Salah satu kewajiban seorang pemimpin adalah siap untuk dihujat, siap untuk difitnah,” katanya.
Prabowo menyampaikan para menteri, kepala badan, hingga kepala daerah tak boleh patah semangat karena kritik tersebut.
“Semua itu kita terima sebagai koreksi juga, enggak apa-apa, walaupun itu fitnah. Walau kita tahu di hati kita bahwa itu tidak benar, tapi itu jadi waspada bagi kita ya,” tuturnya.
Prabowo menegaskan bahwa pemerintah menangani dampak bencana di tiga provinsi secara serius, menyeluruh, dan terukur, meskipun tidak menetapkannya sebagai bencana nasional.
Kepala Negara menjelaskan bahwa keputusan tidak menetapkan status bencana nasional didasarkan pada pertimbangan kemampuan negara dalam menangani dampak bencana, tanpa mengurangi keseriusan pemerintah dalam memberikan bantuan.
“Kita sebagai bangsa, sebagai negara mampu menghadapi, ya kita tidak perlu menyatakan bencana nasional. Tetapi tidak berarti kita tidak memandang ini sebagai hal yang sangat serius,” ujar Presiden.
Presiden Prabowo menekankan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran yang cukup besar serta mengerahkan seluruh unsur kabinet untuk bekerja langsung di lapangan.
Ia menyebutkan bahwa penanganan dilakukan secara paralel di berbagai wilayah terdampak.
“Nyatanya dari seluruh kabinet hari ini ada berapa menteri di sini ya kan, dua sedang di Aceh Utara, 10 menteri sedang di Aceh sekarang, ada berapa menteri lagi yang sedang di tempat lain coba, dan juga kita masih hadapi beberapa lagi kabupaten di beberapa provinsi lain yang juga ada masalah,” ungkap Presiden.
Selain upaya pemerintah, Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah terbuka terhadap bantuan dari masyarakat, komunitas, maupun diaspora.
Sepanjang disalurkan melalui mekanisme yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Presiden menjelaskan bahwa pihak-pihak yang ingin memberikan bantuan dipersilakan menyampaikannya secara resmi agar dapat disalurkan secara tepat sasaran oleh pemerintah.
“Saya sampaikan kepada pihak yang memberi sumbangan silakan, monggo. Bikin surat, saya ingin menyumbang ini nanti kita laporkan ke Pemerintah Pusat,” ucap Presiden.
Presiden juga membuka ruang bagi diaspora dan komunitas daerah untuk berpartisipasi dalam membantu pemulihan pascabencana.
Namun demikian, Presiden mengingatkan bahwa seluruh bantuan harus diberikan secara ikhlas dan mengikuti prosedur yang berlaku.
“Kita tidak menolak bantuan, hanya mekanisme dan prosedurnya harus jelas dan harus ikhlas,” ujarnya.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya percepatan pemulihan layanan dasar bagi masyarakat terdampak.
Presiden menegaskan bahwa seluruh langkah pemerintah diarahkan untuk meringankan penderitaan rakyat dan memastikan kehidupan masyarakat dapat kembali pulih.
“Saya juga minta perhatian bahwa kalau bisa sekolah-sekolah juga diperhatikan sama Puskesmas dengan rumah sakit-rumah sakit supaya bisa berfungsi secepatnya kembali,” pungkas Presiden.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebelumnya melaporkan total korban meninggal akibat banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera menjadi 1.154 orang hingga Rabu sore, 31 Desember 2025.
Paling banyak korban meninggal berada di Aceh, yaitu sebanyak 527 orang. Sementara korban meninggal di Sumatera Utara sebanyak 365 orang dan di Sumatera Barat 262 orang.
Sebelum ratas, sesaat setelah tiba di Aceh Tamiang, Presiden langsung meninjau lokasi pembangunan rumah hunian sementara yang diinisiasi Danantara.
Prabowo tiba di lokasi hunian menggunakan mobil Maung. Ia tampak menyapa warga yang menyambut dari sunroof mobil bersama Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem.
Setibanya di lokasi peninjauan, Presiden Prabowo langsung meninjau unit rumah dengan luasan 4,5×4,5 meter yang dilengkapi dengan fasilitas dasar penunjang kenyamanan penghuni.
Fasilitas tersebut meliputi tempat tidur, kipas angin, lemari, akses jaringan internet, serta sambungan listrik untuk mendukung kebutuhan sehari-hari warga.
Rumah hunian Danantara ini dirancang sebagai tempat tinggal sementara yang aman bagi para warga terdampak selama proses rehabilitasi dan rekonstruksi berlangsung.
Penyediaan hunian yang layak menjadi salah satu prioritas pemerintah agar masyarakat dapat kembali menjalani aktivitas sehari-hari.
Pembangunan rumah hunian Danantara di Aceh Tamiang telah dimulai sejak 24 Desember 2025 lalu.
Pada tahap awal, pembangunan hunian mencapai 600 unit rumah yang berlokasi di Kampung Simpang 4, Kecamatan Karang Baru.
Sementara secara keseluruhan, pemerintah melalui Danantara menargetkan pembangunan hingga 15.000 unit rumah hunian dalam tiga bulan di wilayah terdampak bencana yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Program rumah hunian ini pun diharapkan dapat mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat di kawasan terdampak.
Tidak hanya fasiltas dasar tersebut, kawasan rumah hunian Danantara juga dilengkapi dengan ruang komunal yang dapat digunakan bersama oleh para penghuni.
Fasilitas komunal tersebut mencakup dapur bersama, toilet, taman bermain anak, serta musala sebagai sarana ibadah dan interaksi sosial masyarakat.
Pembangunan rumah hunian Danantara tahap pertama ini merupakan hasil kolaborasi tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Sinergi tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dan BUMN dalam menghadirkan solusi cepat dan berkelanjutan bagi masyarakat terdampak bencana di berbagai daerah.
Sumber: Tribun