Posisi Iran Makin ‘di Atas Angin’ Dibanding Awal Serangan AS-Israel? Ini Faktanya!
DEMOCRAZY News
26 Maret 2026 4:00 pm
.
5 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa Washington sedang terlibat dalam pembicaraan yang mulai menemukan ‘titik terang’ dengan Iran.
Namun secara terbuka, pejabat Iran membantah klaim tersebut dan menyebut klaim Trump sebagai berita palsu yang sengaja disebarkan untuk menekan harga minyak.
Namun di balik ketegangan di antara kedua negara itu, dua sumber diplomatik senior di kawasan Timur Tengah mengatakan kepada Al Jazeerah bahwa Mesir, Turki, dan Pakistan dalam beberapa hari terakhir telah membuka jalur komunikasi tidak langsung antara pejabat Amerika dan Iran.
Meski begitu, peluang menuju gencatan senjata masih diragukan. Para ahli menilai posisi kedua pihak yang bertikai masih terlalu jauh untuk mencapai kesepakatan.
Sikap pimpinan Iran terkait tuntutan yang ingin mereka dapatkan dari Amerika Serikat tampaknya semakin keras sejak perang pecah pada 28 Februari, saat AS dan Israel menyerang Iran dan menewaskan Pemimpin Tertinggi saat itu, Ayatollah Ali Khamenei.
AS dan Israel mengklaim serangan bertubi-tubi sejak saat itu telah secara signifikan melemahkan kemampuan militer Iran.
Pentagon bahkan menyebut 90 persen kapasitas rudal Iran telah dihancurkan. Namun, Iran menunjukkan bahwa mereka masih mampu meluncurkan serangan kapan pun mereka mau, dan dengan akurasi tinggi.
Demikian juga dengan Selat Hormuz, jalur penting yang dilalui sekitar seperlima ekspor minyak dunia. Pasca perang berkecambuk ratusan kapal kini terhambat.
Di kawasan yang lebih luas, Iran menerapkan kebijakan ‘mata ganti mata’ untuk mengembalikan efek gentar dan memastikan setiap ancaman dibalas dengan tindakan nyata.
Pekan lalu, pasukan Iran menyerang fasilitas gas utama Qatar hingga memangkas sekitar 17 persen kapasitas ekspornya, tak lama setelah Israel menyerang ladang South Pars milik Iran.
Setelah serangan terhadap fasilitas nuklir Natanz, dua rudal balistik Iran berhasil menembus sistem pertahanan Israel dan menghantam kota Arad dan Dimona di selatan, yang melukai lebih dari 180 orang.
Menurut para ahli, tujuan Iran saat ini bukan sekadar gencatan senjata, melainkan membentuk tatanan pasca perang yang mampu mengembalikan daya tangkal serta menjamin keamanan dan kepentingan ekonomi jangka panjangnya.
‘Garis merah baru’ Iran
Dalam beberapa hari terakhir, pejabat politik dan militer Iran menyatakan mereka menginginkan pengembalian pembayaran, jaminan kuat agar tidak diserang lagi, serta kerangka aturan baru terkait lalu lintas di Selat Hormuz.
Peneliti senior di Center for International Policy di Washington, Negar Mortazavi mengatakan Teheran akan berupaya mengakhiri perang dengan syaratnya sendiri, sambil menuntut pelonggaran sanksi, kompensasi atas kerusakan, serta keuntungan ekonomi.
“Tekanan di Selat Hormuz ini memberi mereka ide, mungkin mereka bisa mengenakan biaya lintas, seperti di beberapa tempat lain di dunia,” kata Mortazavi.
Para analis menilai Iran tidak akan melepas pengaruh tersebut tanpa konsesi besar.
Terlebih, Iran merasa perang ini justru memberinya kelonggaran ekonomi yang sebelumnya tidak didapat lewat jalur diplomasi.
Pada Jumat lalu, pemerintahan Trump mencabut sanksi sementara atas pembelian 140 juta barel minyak Iran di laut, sebagai upaya menekan harga minyak.
Apa yang diinginkan AS?
Salah satu alasan yang dikemukakan Trump untuk memulai perang adalah mencegah Iran memiliki senjata nuklir, meski sebelumnya ia mengklaim program nuklir Iran telah dihancurkan dalam perang 12 hari tahun lalu.
Pada Senin, Trump kembali menegaskan bahwa ia ingin Iran menyerahkan lebih dari 400 kilogram uranium yang telah diperkaya hingga mendekati tingkat senjata.
Namun pejabat Iran mengatakan cadangan tersebut kini tertimbun di bawah reruntuhan salah satu fasilitas nuklir yang diserang AS.
Sebelumnya, AS juga menuntut Iran membongkar program rudal balistiknya dan menghentikan dukungan terhadap kelompok bersenjata di kawasan.
Namun menurut salah satu sumber, Washington kini mengusulkan agar Iran tetap memiliki 1.000 rudal jarak menengah sebuah perubahan dari tuntutan sebelumnya.
Meski begitu, terobosan diplomatik akan sulit tercapai karena minimnya kepercayaan dari pihak Iran.
Trump tercatat dua kali membombardir Iran saat negosiasi masih berlangsung, yakni pada Juni 2025 dan Februari 2026.
Ia juga berulang kali menyatakan bahwa tujuannya adalah mengganti rezim di Iran.
Siapa yang akan bernegosiasi?
Belum jelas siapa yang akan memimpin negosiasi dari pihak Iran, baik secara langsung maupun tidak langsung, setelah serangan AS dan Israel menewaskan sejumlah tokoh penting, termasuk Ali Larijani yang selama ini menjadi penghubung dengan mediator internasional.
Pada Selasa, Iran menunjuk Mohammad Bagher Zolghadr sebagai sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi.
Ia merupakan mantan komandan Garda Revolusi Iran dan sejak 2023 menjabat sekretaris Dewan Kemaslahatan.
Menurut analis politik Babak Vahdad, penunjukan ini menunjukkan bahwa pendekatan Iran dalam negosiasi akan lebih sejalan dengan cara pandang dan prioritas militer.
“Terus terang, ini terlihat bukan seperti sistem yang siap berkompromi, melainkan yang bersiap menghadapi konflik berkepanjangan,” ujarnya.
Sejumlah ahli menilai penundaan serangan oleh Trump awal pekan ini lebih bertujuan menenangkan harga minyak yang sudah melonjak lebih dari 50 persen sejak perang dimulai sambil menunggu ribuan marinir AS tiba di Timur Tengah.
Pekan lalu, sekitar 2.500 marinir beserta kapal serbu amfibi dikerahkan ke kawasan tersebut.
Pada pertengahan Maret, AS juga mengirim kapal serbu amfibi USS Tripoli yang membawa ribuan marinir tambahan.
Trump sendiri belum memberi kepastian apakah akan mengirim pasukan darat, namun ia sempat mempertimbangkan untuk merebut Pulau Kharg di Teluk Persia, yang menjadi jalur ekspor sekitar 90 persen minyak Iran.
“Pembicaraan diplomatik itu satu hal, tapi yang terjadi di lapangan berbeda,” kata Abdulkhaleq Abdulla, profesor ilmu politik dari Uni Emirat Arab.
Baca Juga
Menurutnya, negara-negara Teluk dan mitra internasional tidak akan menerima jika Iran tetap menguasai Selat Hormuz, karena hal itu akan memberi Teheran kendali besar atas ekspor energi kawasan.
Lantaran kecil kemungkinan Iran akan melepas pengaruhnya di selat tersebut, pilihan diplomasi pun semakin terbatas.
“Pada akhirnya, komunitas internasional harus merebutnya kembali dan satu-satunya cara adalah lewat militer,” kata Abdulla.
Sumber: VIVA
Artikel terkait lainnya
