Politik Dua Kaki Saudi: MBS Serukan Solidaritas Muslim, Menhannya Tetap Ingin AS Serang Iran
DEMOCRAZY News
1 Februari 2026 4:29 pm
.
5 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Media Axios pada Jumat (30/1/2026) melaporkan bahwa, Menteri Pertahanan Arab Saudi Pangeran Khalid bin Salman (KBS) memperingatkan bahwa Iran akan semakin kuat jika Presiden AS Donald Trump tidak menindaklanjuti ancaman serangannya.
Menurut laporan Axios, KBS, orang kepercayaan Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS), menyampaikan peringatan itu dalam pengarahan tertutup di Washington di tengah meningkatnya ketegangan kawasan.
Pernyataan KBS berbeda dengan sikap pihak kerajaan sebelumnya yang menekankan kehati-hatian dan memperingatkan bahaya eskalasi konflik dengan Iran.
Diketahui, tiga pekan lalu, MBS dikabarkan mendesak Trump untuk menghindari aksi militer karena berisiko memicu konflik yang lebih luas di kawasan.
Peringatan itu disebut-sebut ikut memengaruhi Trump untuk menunda serangan.
KBS berkunjung ke Washington ketika AS meningkatkan kekuatan militernya di kawasan Teluk.
Meski Trump memerintahkan penambahan signifikan pasukan AS, para pejabat Gedung Putih menyatakan belum ada keputusan dan diplomasi tetap menjadi opsi.
KBS menggelar pertemuan di Gedung Putih pada Kamis (26/1/2026) dengan sejumlah pejabat senior AS, termasuk Menteri Luar Negeri Marco Rubio, Menteri Pertahanan Pete Hegseth, utusan Gedung Putih Steve Witkoff, dan Ketua Kepala Staf Gabungan Dan Caine.
Sejumlah sumber mengatakan kepada Axios bahwa pembahasan difokuskan pada kemungkinan serangan AS terhadap Iran.
Namun, KBS disebut meninggalkan pertemuan itu tanpa kejelasan mengenai strategi atau niat pemerintahan Trump.
Dalam pengarahan tertutup lain dengan pakar dan perwakilan organisasi Yahudi, Menhan Saudi itu disebut telah mengatakan bahwa kegagalan bertindak secara militer setelah ancaman dikeluarkan selama berminggu-minggu akan memicu keberanian Iran.
Tindak-tanduk KBS di Washington seperti dilaporkan Axios jelas berbeda dengan sikap secara terbuka Arab Saudi yang menegaskan penghormatan terhadap kedaulatan Iran dan preferensi pada solusi diplomatik.
Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman sebelumnya mengatakan, kerajaan tidak akan mengizinkan wilayah udaranya atau wilayah teritorialnya digunakan untuk aksi militer apa pun terhadap Iran.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam percakapan telepon antara putra mahkota, yang juga menjabat sebagai perdana menteri, dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian, seperti yang dilaporkan oleh Kantor Berita Saudi (SPA), Selasa.
Bin Salman menegaskan bahwa Kerajaan menghormati kedaulatan Republik Islam Iran, seraya menekankan bahwa Arab Saudi “tidak akan mengizinkan penggunaan wilayah udaranya atau wilayah teritorialnya digunakan dalam aksi militer apa pun terhadap Iran oleh pihak mana pun, terlepas dari tujuannya.”
Ia juga menegaskan kembali dukungan Arab Saudi untuk menyelesaikan perselisihan melalui dialog dengan cara yang meningkatkan keamanan dan stabilitas di kawasan tersebut.
Sementara itu, Pezeshkian menyampaikan apresiasi atas dukungan negara-negara Islam untuk Iran di tengah kekhawatiran akan kemungkinan serangan AS terhadap Teheran, menurut pernyataan dari kepresidenan Iran.
“Kebijakan berprinsip pemerintah Republik Islam Iran didasarkan pada pelestarian persatuan dan kohesi etnis dan sekte serta penguatan solidaritas nasional,” katanya, seperti dikutip oleh kepresidenan.
Pezeshkian juga menekankan pentingnya persatuan di antara negara-negara Muslim.
“Saya sepenuh hati percaya bahwa umat Islam dan negara-negara Islam adalah saudara, dan saya sangat yakin bahwa bersama-sama dan melalui kerja sama, kita dapat membangun kawasan yang aman, maju, dan berkembang bagi rakyat,” katanya.
Pezeshkian menekankan bahwa Iran tetap siap “untuk menyambut setiap proses yang mengarah pada perdamaian, ketenangan, dan penghindaran konflik dan perang, dalam kerangka hukum internasional dan sambil sepenuhnya menjaga dan menghormati hak-hak bangsa dan negara.”
RIA Novosti melaporkan pada Sabtu (31/1/2026), bahwa Amerika Serikat (AS) belum memberi tahu tujuan dan rencananya terkait Iran kepada sekutu-sekutunya di kawasan Teluk Persia.
Mengutip laporan Fox News, kantor berita Rusia itu menyebutkan bahwa AS juga tidak menginformasikan hal itu kepada Arab Saudi dalam pertemuan konsultasi di Washington “untuk mendapatkan kejelasan.”
Seorang pejabat negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) mengatakan kepada Fox News bahwa para sekutu di Teluk Persia gagal memperoleh kejelasan penuh mengenai penilaian AS terhadap situasi di kawasan.
Baca Juga
Ia juga menekankan perlunya menyampaikan sikap negara-negara GCC serta penilaian mereka atas situasi kawasan kepada AS.
Pada Januari, Presiden Donald Trump menyebutkan bahwa “armada besar” AS sedang menuju Iran “dengan cepat dan dengan kekuatan besar.”
Ia memperingatkan, jika kesepakatan mengenai program nuklir Iran tidak tercapai, setiap serangan AS di masa depan terhadap negara itu akan “jauh lebih buruk” dibandingkan serangan sebelumnya.
Susun skenario
Pentagon dan Gedung Putih, menurut laporan Wall Street Journal telah menyusun rencana dan skenario bersama mengenai kemungkinan serangan militer terhadap Iran.
Skenario tersebut mencakup apa yang disebut sebagai “rencana besar”, yakni skenario serangan Amerika Serikat terhadap lembaga dan fasilitas pemerintah yang terkait dengan Korps Garda Revolusi Islam dalam rangkaian kampanye pemboman berskala luas, lapor surat kabar itu.
Opsi yang lebih terbatas adalah serangan terhadap target pemerintah yang bersifat simbolis, yang dinilai masih memberi ruang bagi peningkatan eskalasi jika Iran tidak menyetujui kesepakatan, tambahnya.
Pada saat yang sama, AS masih merahasiakan tujuan strategisnya dan tidak memberikan informasi rinci, sebut surat kabar itu.
“…Hopefully Iran will quickly “Come to the Table” and negotiate a fair and equitable deal – NO NUCLEAR WEAPONS – one that is good for all parties. Time is running out, it is truly of the essence! As I told Iran once before, MAKE A DEAL…” – President DONALD J. TRUMP pic.twitter.com/H6qLbw3Ndi
— The White House (@WhiteHouse) January 28, 2026
Sumber: Republika
Artikel terkait lainnya
