Polemik Bandara Morowali: Luhut Aktifkan Mode Buldoser, Siap Ladeni Menhan Sjafrie!
DEMOCRAZY News
3 Desember 2025 2:00 pm
.
2 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Luhut “Buldoser” Panjaitan kembali tampil garang.
Kali ini soal polemik keberadaan bandara di Kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah.
Luhut yang kini menjabat Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), langsung pasang badan.
Luhut siap meladeni gempuran yang dicetuskan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin.
Luhut merasa terusik dengan pernyataan Menhan Sjarie yang menyebut tidak boleh ada negara dalam negara, republik dalam republik.
“Negara hadir untuk menegakkan hukum, menegakkan regulasi, dan kita perbaiki semua hal-hal yang sudah kita lihat selama ini terjadi. Tidak boleh ada republik di dalam republik,” tegas Sjafrie, Kamis (20/11/2025).
Ucapan Menhan Sjarie itu, bagi Luhut, tidak tepat dengan yang terjadi di lapangan.
Luhut meyakinkan republik tetap hadir dan hanya satu republik yakni Indonesia.
Baca Juga
“Mengenai izin pembangunan lapangan terbang, keputusan itu diambil dalam rapat yang saya pimpin bersama sejumlah instansi terkait. Itu diberikan sebagai fasilitas bagi investor, sebagaimana lazim dilakukan di negara-negara seperti Vietnam dan Thailand,” ujar Luhut dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (2/12/2025).
Atas nama investasi hingga US$20 miliar, Luhut menegaskan pemberian fasilitas semacam itu tidaklah berlebihan.
Bandara khusus diberikan hanya untuk melayani penerbangan domestik dan memang tidak memerlukan bea cukai atau imigrasi sesuai aturan perundang-undangan.
“Tidak pernah kami pada saat itu mengizinkan bandara di Morowali atau weda bay menjadi bandara internasional,” katanya.
Paling penting lagi, selama ia menjabat Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut memastikan tidak ada konflik kepentingan di balik pemberian fasilitas tersebut.
Luhut menjamin ia tidak pernah terlibat dalam bisnis apapun demi menjaga integritas dan memastikan kepentingan bangsa menjadi prioritas utama.
Termasuk tidak ada kepentingan mantan Presiden Jokowi di sana.
Tanpa ragu, Luhut seperti biasa mengajak pihak-pihak yang merasa keberatan untuk menemuinya secara langsung.
Baca Juga
“Saya persilakan siapapun datang kepada saya dengan membawa data jika ingin mempertanyakan keputusan tersebut. Kita tidak berpihak kepada Tiongkok atau Amerika, kita berpihak kepada Indonesia. Faktanya, saat itu Tiongkok adalah satu-satunya negara yang siap masuk,” tegasnya.
Luhut kini menanti kedatangan siapa saja yang keberatan atas keputusan tersebut. Termasuk Menhan Sjarie.
Sumber: LiraNews
Artikel terkait lainnya
