DEMOCRAZY.ID – Aktivis sekaligus advokat Muhammad Syukur Mandar melontarkan kritik keras terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dengan menyebut bahwa kelompok penguasa saat ini tengah merancang kemenangan pada Pemilihan Presiden 2029 melalui cara-cara inkonstitusional.
Menurutnya, pesta demokrasi lima tahunan itu terancam hanya menjadi sebuah prosesi seremonial semata.
“Jangan lagi Anda membayangkan ada Pilpres 2029. Pilpres 2029 itu hanya formalitas saja — presidennya tetap Pak Prabowo,” tegas Syukur dalam pernyataannya yang beredar—diunggah akun TikTok @whulandary204 pekan lalu.
Syukur menuding penguasa memanfaatkan berbagai instrumen negara untuk melanggengkan kekuasaan, mulai dari bantuan sosial, TNI dan Polri, aparatur sipil negara, hingga KPU dan Bawaslu.
Ia juga menyoroti dugaan manipulasi opini publik melalui lembaga survei serta intervensi terhadap penyelenggara pemilu dalam proses penghitungan suara.
“Ini bukan rahasia lagi. Ini sesuatu yang sudah sering dipraktikkan dalam pemilu,” ujarnya.
Lebih jauh, Syukur menyebut adanya wacana di lingkaran kekuasaan untuk mengubah amandemen konstitusi demi membuka jalan bagi presiden menjabat seumur hidup—sebuah langkah yang ia nilai sebagai pengkhianatan terhadap semangat para pendiri bangsa.
Syukur turut menyinggung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menurutnya telah menjadi “bancakan” untuk kepentingan politik.
Ia mengutip pernyataan Presiden Prabowo yang menyebut kasus keracunan MBG hanya 0,9 persen, sementara faktanya puluhan ribu orang terdampak dan dilaporkan ada korban jiwa di Lampung.
Ia juga menyoroti kasus-kasus sosial yang mencerminkan kemiskinan ekstrem, seperti seorang anak di NTT yang mengakhiri hidupnya karena tidak mampu membeli alat tulis, serta seorang lansia di Cianjur yang meninggal setelah dipukuli akibat mengambil dua buah semangka.
“Ini kasus-kasus yang memperlihatkan betapa mirisnya negara yang tidak mengurusi rakyat,” kata Syukur.
Menutup pernyataannya, Syukur menyerukan agar rakyat Indonesia tidak bersikap pasif dan segera mendesak pemerintah melakukan reformasi total terhadap kelembagaan politik, kelembagaan negara, dan sistem pemilu secara menyeluruh.
“Kita tidak boleh membiarkan 2029 berlangsung seperti kemarin,” tegasnya.
“Selama ini tidak diperjuangkan dengan baik, maka pejabat-pejabat kita tingkahnya tidak akan pernah berubah.”
Pernyataan Syukur Mandar tersebut hingga kini belum mendapat respons resmi dari pihak Istana maupun partai koalisi pemerintah.
Sumber: JakartaSatu