DEMOCRAZY.ID – Polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) kembali menjadi sorotan publik.
Kali ini, pandangan datang dari pengusaha sekaligus mantan Duta Besar Indonesia untuk Polandia, Peter F Gontha.
Dirinya menilai polemik tersebut bukan sekadar soal benar atau tidaknya ijazah, melainkan dampak sosial dan politik yang ditimbulkan.
Dalam pernyataannya lewat instagram pribadinya @petergontha, Peter mengungkapkan seandainya ijazah Jokowi itu memang palsu, dirinya masih bisa memahami Jokowi memilih untuk tidak menunjukkannya.
“Dalam situasi seperti itu, manusia bisa bersikap defensif. Kita bahkan bisa memilih untuk memaafkan,” tulisnya.
Namun justru yang jauh lebih sulit dipahami, bahkan dinilainya terasa kejam adalah kemungkinan sebaliknya.
Jika ijazah itu sebenarnya asli, sah, dan tidak bermasalah, lalu mengapa polemik ini dibiarkan berlarut-larut selama lebih dari dua setengah tahun?
“Mengapa rakyat dibiarkan terpecah, dipaksa berpikir dalam kebingungan, saling berhadapan, bahkan saling mencurigai satu sama lain?” tanyanya.
Ia menilai, kondisi tersebut justru menimbulkan dampak sosial yang lebih luas, seperti perpecahan di tengah masyarakat.
Peter menyebut, publik dipaksa berada dalam kebingungan, bahkan saling mencurigai satu sama lain akibat isu yang tak kunjung tuntas.
“Di tengah situasi ekonomi yang penuh tekanan dan kesenjangan yang nyata, energi bangsa seharusnya difokuskan pada hal-hal produktif, membangun, bekerja, dan mencari solusi. Bukan habis untuk mengurusi sebuah polemik yang sebenarnya bisa diselesaikan secara sederhana,” ungkap Peter.
“Di situlah letak kekejamannya,” tambahnya.
Lebih lanjut dipaparkannya, bukan pada benar atau salahnya ijazah itu semata, tetapi pada dampak sosial yang ditimbulkan, perpecahan, kelelahan publik, dan pembelokan perhatian dari persoalan yang jauh lebih mendesak.
“Jika ijazah itu palsu, saya bisa mengerti reaksi manusiawi untuk bertahan,” imbuhnya.
Ia menambahkan, jika ijazah tersebut benar adanya namun polemik tetap dibiarkan, maka persoalan ini bukan lagi sekadar soal fakta, melainkan pilihan politik yang mengorbankan ketenangan dan persatuan rakyat.
“Dan itu jauh lebih sulit untuk dimaafkan. 10 tahun diberi kekuasaan sepertinya masih kurang!!!” tegasnya.
👇👇
Lihat postingan ini di Instagram
Sumber: Tribun