DEMOCRAZY.ID – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyoroti adanya bandara di Indonesia yang tidak memiliki perangkat negara. Sjafrie menyebut hal ini sebagai sebuah anomali.
“Ini merupakan hal yang anomali, di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita harus menegakkan regulasi, tapi ternyata masih terdapat celah-celah yang merupakan kerawanan terhadap kedaulatan ekonomi bahkan juga bisa berpengaruh kepada stabilitas nasional,” kata Sjafrie di Morowalo, Sulawesi Tengah, Kamis (20/11/2025).
Sjafrie menegaskan fakta seperti ini yang menjadi salah satu alasan TNI menggelar simulasi latihan intercept (mencegat), terhadap pesawat-pesawat yang dimungkinkan mempunyai indikasi kegiatan-kegiatan ilegal.
Hal ini sebagai bentuk kehadiran negara.
Tidak hanya di udara, latihan juga digelar oleh prajurit-prajurit TNI terhadap bandara yang tidak memiliki perangkat negara yang bertugas di dalam bandara tersebut.
“Ini menjadi bagian evaluasi kita untuk melakukan suatu penertiban dan pengamanan dengan melakukan deregulasi terhadap ketentuan-ketentuan yang sudah dikeluarkan, akan tetapi ketentuan yang kita keluarkan sendiri tidak bisa kita kendalikan sendiri,” ujar Sjafrie.
Menurut dia, hal ini merupakan suatu anomali ketika negara mengeluarkan peraturan tetapi tidak bisa mengkoordinasikan.
“Kita tidak bisa mengkomunikasikan, dan kita tidak bisa mengendalikan peraturan yang kita keluarkan,” bebernya.
Alhasil, situasi seperti ini membuat orang lain mengambil manfaat untuk kepentingan kelompoknya.
“Negara hadir untuk menegakkan hukum, menegakkan regulasi. Dan kita perbaiki semua hal-hal yang sudah kita lihat selama ini terjadi,” pungkas Sjafrie.
Keberadaan bandara di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, menjadi sorotan publik setelah muncul kabar bahwa bandara tersebut sulit diakses dan hanya pihak tertentu yang dapat masuk.
Kondisi ini memicu pertanyaan mengenai transparansi pengelolaan fasilitas transportasi tersebut.
Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo (GCP), H. Kurniawan, menilai situasi ini menunjukkan adanya persoalan serius terkait kedaulatan negara.
Dia menyebut isu bandara yang tidak dapat dimasuki pejabat daerah sebagai tanda lemahnya pengawasan.
“Ini sesuai pernyataan Presiden Prabowo bahwa negara sudah bocor. Ini salah satu bukti. Keamanan dimasuki orang yang tidak jelas, kok bisa dibiarkan?” ujar Kurniawan, dalam keterangannya, Selasa (25/11).
Kurniawan juga menyoroti dugaan tidak adanya pelayanan bea cukai dan imigrasi di fasilitas tersebut. Dia menilai hal itu sebagai bentuk kelalaian negara.
“Ini aneh. Negara ke mana selama ini? Saya minta diusut tuntas, siapa yang bermain. Jangan tebang pilih,” ucapnya.
Ia menegaskan bahwa masyarakat memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kedaulatan.
Kurniawan menyatakan pihaknya akan terus mengawal isu ini agar tidak terjadi potensi penyalahgunaan wilayah oleh pihak asing.
“Kami bersumpah tidak akan ada sejengkal tanah dicaplok asing. Kasus ini harus dituntaskan,” katanya.
Kurniawan mengingatkan bahwa bandara IMIP telah beroperasi sejak diresmikan Presiden Joko Widodo pada 2019.
Menurutnya, fakta bahwa fasilitas itu beroperasi tanpa pantauan aparatur negara harus menjadi bahan evaluasi.
“Ini sudah berlangsung cukup lama. Kenapa tidak ada kontrol negara?” tegasnya.
Dia juga mempertanyakan pihak yang pertama kali memberikan izin operasional bandara tersebut.
Menurut Kurniawan, persoalan ini mengungkap potensi pelanggaran yang terjadi sejak bertahun-tahun lalu.
“IMIP berdiri sejak 2010 dan berkembang pada masa Presiden Jokowi. Perizinan bandara harus diperjelas,” katanya.
Kurniawan menutup pernyataannya dengan menyerukan agar pemerintah segera memberikan klarifikasi resmi dan memastikan seluruh fasilitas strategis berada dalam pengawasan negara demi menjaga kedaulatan nasional.
Sumber: Liputan6