Penjelasan Saiful Mujani Terkait Ucapan Soal Prabowo: Tak Ada Kata ‘Makar’
DEMOCRAZY News
7 April 2026 3:15 pm
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Pengamat politik Saiful Mujani buka suara terkait potongan video viral dirinya yang berbicara soal menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto.
Saiful Mujani mengatakan tak ada kata makar dalam pernyataan politiknya.
Adapun potongan pernyataan Saiful Mujani soal kepemimpinan Prabowo viral di media sosial.
Dalam video yang beredar, pendiri lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) itu berbicara tentang menjatuhkan Prabowo.
“Saya alternatifnya bukan, bukan pada prosedur yang formal impeachment seperti itu, itu tidak akan jalan. Yang jalan hanya ini, bisa nggak kita mengonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo, hanya itu. Kalau nasihati Prabowo nggak bisa juga, bisanya hanya dijatuhkan. Itulah menyelamatkan, bukan menyelamatkan Prabowo, tapi menyelamatkan diri kita dan bangsa ini,” kata Saiful Mujani dalam video viral, dilihat Selasa (5/4/2026).
Saiful Mujani merespons pernyataannya yang viral. Dia menyebut ungkapan tersebut menyikapi ucapan Presiden Prabowo yang ingin menertibkan pengamat.
“Pernyataan saya di acara halalbihalal dengan tema halalbihalal pengamat yang mau ditertibkan. Saya bicara pada bagian akhir, penutup. Sebelumnya beberapa teman sudah bicara seperti Ubaidillah Badrun, Doktor Sukidi, Romo Setyo, Ferry Amsari, Islah Bahrawi, dan lain-lain. Semuanya memberikan pandangan evaluatif terhadap kinerja presiden yang sudah bekerja lebih dari satu tahun,” kata Saiful Mujani saat dimintai konfirmasi.
“Secara khusus memberikan tekanan pada ancaman terhadap aktivis dan pengamat pascapernyataan prabowo yang akan menertibkan pengamat sesuai dengan data intelijen yang dia punya sebagai presiden,” tambahnya.
Ia mengatakan pernyataan dalam video itu merupakan sikap politik sebagai warga negara, akademisi atau ahli ilmu politik.
Saiful Mujani mengatakan kebebasan berpendapat dilindungi oleh UUD.
“Termasuk pernyataan sikap saya bahwa Presiden Prabowo harus diturunkan sebagai jawaban atas kondisi politik kebangsaan akumulatif di bawah kepemimpinannya,” kata Mujani.
Ia menekankan tak ada kata makar dalam pernyataan yang disampaikan.
Ia menilai bisa saja pihak yang menuding makar tersebut salah paham.
“Tidak ada kata ‘makar’ dalam pernyataan sikap saya, yang ada adalah ekspresi kebebasan berbicara, berpendapat dan berkumpul saya dengan teman-teman yang hadir. Semua itu adalah hak politik kami sebagai warga negara, dijamin UUD. Kata makar digunakan okeh staf KSP yang diposting di medsos. mungkin salah paham atau tidak mengerti hak-hak politik warga negara. Makar itu bahasa hukum,” katanya.
Saiful Mujani lantas menyinggung arti kata makar dalam KUHP yang baru.
Ia menyebut cukup paham apa yang boleh diperbuat atau tidak sebagai seorang warga negara.
“Lihat KUHP yang baru apa yang dimaksud dengan makar. Berpendapat, bersikap, dan berkumpul termasuk terkait dengan ide menurunkan presiden adalah hak politik warga yang dijamin UUD. Menurut KUHP baru makar itu tindakan fisik menyerang atau mencederai presiden, separatisme, dan lain-lain,” ucap Saiful Mujani.
“Yang saya sampaikan terlalu jauh dari syarat-syarat makar. Saya pun cukup paham mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan dalam konteks sebagai warga negara,” sambungnya.
Ia mengatakan apa yang disampaikannya sebagai partisipasi politik. Saiful Mujani membantah pernyataan tersebut disamakan dengan makar.
“Demokrasi bukan hanya pemilu, kita boleh menurunkan Prabowo sebelum Pemilu 2029. partisipasi ini bukan makar, seperti kita menurunkan Soeharto dulu. Demo yang membuat Soeharto terdesak dan kemudian mundur, para demonstran tidak melakukan makar. Mereka menyelamatkan bangsa dan negara,” tuturnya.
Saiful Mujani menyebut tindakan makar itu sulit dilakukan.
Ia mengatakan presiden saat ini juga tak mudah dimakzulkan lantaran MPR hingga DPR dianggap terhubung dengan kepemimpinan Prabowo.
“Bagi kami, Prabowo juga bisa di-impeach, dimakzulkan. Menurut keyakinan saya, syarat-syarat pemakzulan sudah cukup. Tapi impeachment sangat tergantung pada DPR, MK, dan MPR. Tapi, secara objektif, mereka tak bisa diharapkan untuk melakukan itu, bagian dari Presiden semua,” imbuhnya.
Sumber: Detik
Artikel terkait lainnya
