Pengkritik MBG Dicap Melanggar HAM, Natalius Pigai ‘Membisu’ Melihat 180 Siswi Iran Tewas Dibom Israel
DEMOCRAZY News
5 Maret 2026 12:10 pm
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – DUNIA kembali menyaksikan ironi paling pahit dalam politik global: ratusan anak perempuan tewas, dan para penguasa berbicara tentang “hak anak” dengan jas mahal dan pidato diplomatis.
Diketahui serangan udara yang dilaporkan menghantam sebuah sekolah perempuan di Minab, Iran, menewaskan sedikitnya 180 warga sipil, sebagian besar siswi dan guru.
Gambar-gambar korban berderet menjadi saksi sunyi bahwa dalam perang modern, anak-anak bukan lagi “korban tak sengaja”, melainkan statistik yang dengan dingin diperdebatkan di forum internasional.
Kantor Komisaris Tinggi HAM PBB di bawah kepemimpinan Volker Turk melalui juru bicaranya Ravina Shamdasani menyebut peristiwa itu “benar-benar mengerikan” dan mendesak investigasi cepat, tidak memihak, serta menyeluruh.
Baca Juga
Bahasa yang rapi. Diksi yang hati-hati. Tetapi, lagi-lagi, tanpa penunjukan tegas siapa pelaku utama.
Di sisi lain, bahkan Mary Trump—keponakan dari Donald Trump—menantang publik dunia: “Saya menantang siapa pun untuk membenarkan ini.”
Ia membagikan gambar liang kubur anak-anak. Sebuah teguran moral dari dalam lingkaran keluarga kekuasaan Amerika sendiri.
Ironi menjadi kian telanjang ketika istri Presiden AS, Melania Trump, memimpin sesi Dewan Keamanan PBB bertema “Hak-Hak Anak dalam Perang” hanya beberapa hari setelah serangan itu.
Dunia seperti kehilangan rasa malu. Pelaku, penonton, dan pengadil berdiri di panggung yang sama, hanya berbeda mikrofon.
Namun editorial ini bukan semata soal Timur Tengah. Ini tentang standar ganda yang menjalar hingga Jakarta.
Di dalam negeri, Menteri HAM RI, Natalius Pigai, begitu sigap mengomentari kritik mahasiswa terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia cepat memberi label “pelanggaran HAM” pada kritik domestik.
Tetapi ketika ratusan anak perempuan di Iran dilaporkan tewas akibat serangan militer yang melibatkan Israel dan didukung Amerika Serikat, tak terdengar satu kalimat pun yang tegas keluar dari kantornya.
Apakah nyawa anak-anak Iran lebih murah dari polemik dapur MBG?
Apakah HAM hanya relevan ketika aman secara geopolitik untuk dikomentari?
Data konflik global menunjukkan bahwa anak-anak selalu menjadi korban terbesar perang.
UNICEF berulang kali mencatat bahwa dalam satu dekade terakhir, ribuan anak tewas atau terluka setiap tahun di zona konflik—dari Gaza hingga Yaman.
Ketika sekolah berubah menjadi target, hukum humaniter internasional secara jelas menyatakan perlindungan fasilitas sipil sebagai prinsip fundamental.
Konvensi Jenewa dan protokol tambahannya melarang serangan terhadap objek sipil, termasuk institusi pendidikan.
Jika benar 180 siswi tewas dalam satu serangan, itu bukan sekadar tragedi; itu dugaan pelanggaran berat hukum humaniter internasional.
Dan setiap pejabat yang mengklaim diri sebagai penjaga HAM memiliki tanggung jawab moral untuk bersuara, tanpa melihat peta aliansi global.
Diam dalam tragedi sebesar ini bukan netralitas. Diam adalah posisi politik.
Kita hidup di dunia yang aneh: negara adidaya berbicara tentang demokrasi sambil menjatuhkan bom; pejabat HAM domestik lantang pada isu kecil namun bisu pada tragedi global; dan forum internasional mengutuk dengan bahasa diplomatik yang steril dari keberanian moral.
Jika 180 siswi benar-benar tewas, sejarah tidak akan mencatat siapa yang berbicara paling diplomatis.
Sejarah hanya akan mencatat siapa yang berani menyebut kejahatan sebagai kejahatan.
Dan hari ini, yang paling nyaring justru suara tanah yang digali untuk anak-anak. ***
Artikel terkait lainnya
