DEMOCRAZY.ID – Pengamat politik dan hukum Muslim Arbi melontarkan kritik keras terhadap kinerja Menteri Luar Negeri Sugiono.
Menurutnya, Sugiono layak disebut sebagai Menteri Luar Negeri terburuk dalam sejarah bangsa Indonesia, karena dinilai tidak memiliki kapasitas, pengalaman, maupun kemampuan strategis dalam menjalankan diplomasi internasional yang bermartabat dan berdaulat.
Muslim Arbi menilai, posisi Menteri Luar Negeri merupakan jabatan strategis yang menentukan arah politik luar negeri Indonesia di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.
Namun, alih-alih tampil sebagai negarawan, Sugiono justru dianggap gagal menunjukkan kualitas kepemimpinan diplomatik yang dibutuhkan Indonesia.
“Sugiono tidak punya kapasitas sebagai diplomat. Tidak terlihat kemampuan membaca peta geopolitik global, tidak terlihat kecakapan membangun komunikasi strategis di forum internasional, dan tidak ada prestasi diplomatik yang bisa dibanggakan,” ujar Muslim Arbi dalam keterangannya, Senin (22/12/2025).
Kritik terhadap Sugiono bukan hanya datang dari kalangan pengamat.
Diplomat senior Dino Patti Djalal sebelumnya juga secara terbuka menyampaikan kritik keras terhadap arah dan kinerja diplomasi Indonesia di bawah kepemimpinan Sugiono.
Menurut Muslim Arbi, kritik Dino Patti Djalal seharusnya menjadi alarm serius bagi pemerintah.
Sebab, Dino dikenal sebagai diplomat kawakan dengan reputasi internasional yang tidak diragukan, serta memiliki pengalaman panjang dalam membangun posisi Indonesia di dunia global.
“Jika seorang diplomat sekelas Dino Patti Djalal saja sampai mengkritik keras, itu menunjukkan ada persoalan serius. Ini bukan kritik politis, tetapi kritik profesional,” tegas Muslim.
Menariknya, Muslim Arbi justru menilai bahwa pada era Presiden Joko Widodo, meskipun banyak kebijakan menuai kontroversi, penempatan Retno Marsudi sebagai Menteri Luar Negeri masih tergolong tepat.
“Seburuk-buruknya rezim Jokowi, mereka masih menempatkan Retno Marsudi sebagai Menlu yang relatif tepat. Retno punya jam terbang diplomatik, dikenal di forum internasional, dan mampu menjaga marwah diplomasi Indonesia,” kata Muslim.
Menurutnya, perbandingan antara Retno Marsudi dan Sugiono semakin menegaskan kemunduran kualitas diplomasi Indonesia.
Jika Retno dikenal aktif, komunikatif, dan terlibat langsung dalam berbagai isu global, maka Sugiono dinilai pasif, minim gagasan, dan tidak memiliki daya tawar internasional.
Selain persoalan kapasitas, Muslim Arbi juga menyoroti masalah serius yang membayangi Sugiono, yakni keterkaitannya dengan kasus korupsi proyek BTS yang sempat menggemparkan publik.
Muslim menyebut bahwa salah satu tenaga ahli Sugiono, yakni Nistra Yohan, diduga terseret dalam pusaran kasus BTS dengan nilai suap mencapai Rp72 miliar.
Nama Nistra Yohan disebut-sebut dalam berbagai keterangan, namun hingga kini keberadaannya tidak jelas dan dinilai menghilang dari ruang publik.
“Tenaga ahli Sugiono, Nistra Yohan, diduga membawa kasus suap BTS Rp72 miliar. Ini bukan isu kecil. Tapi sampai hari ini, keberadaan yang bersangkutan tidak jelas. Menghilang,” ungkap Muslim.
Ia menilai, kondisi ini semakin memperburuk legitimasi moral Sugiono sebagai pejabat publik.
Menurut Muslim, seorang Menteri Luar Negeri tidak hanya dituntut cakap secara intelektual, tetapi juga harus bersih dari bayang-bayang skandal hukum.
Muslim Arbi menegaskan bahwa di bawah kepemimpinan Sugiono, diplomasi Indonesia berpotensi kehilangan arah dan pengaruh.
Indonesia yang selama ini dikenal aktif di Gerakan Non-Blok, ASEAN, hingga berbagai forum global, kini dinilai tidak lagi memiliki posisi tegas dan berwibawa.
“Diplomasi bukan sekadar hadir di forum internasional. Diplomasi adalah soal kepemimpinan, keberanian bersuara, dan kecerdasan membaca kepentingan nasional. Semua itu tidak terlihat pada Sugiono,” ujarnya.
Ia bahkan mengingatkan bahwa jika kondisi ini dibiarkan, Indonesia berisiko hanya menjadi penonton dalam percaturan global, tanpa daya tawar dan tanpa suara yang diperhitungkan.
Atas berbagai persoalan tersebut, Muslim Arbi mendesak adanya evaluasi total terhadap kepemimpinan Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri.
Menurutnya, kepentingan nasional tidak boleh dikorbankan demi kompromi politik atau pembagian kekuasaan.
“Menteri Luar Negeri bukan jabatan uji coba. Ini soal wajah bangsa. Jika tidak mampu, seharusnya diganti,” jelas Muslim.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Sugiono terkait berbagai kritik tersebut.
Namun gelombang kritik yang semakin keras menandakan meningkatnya keresahan publik terhadap arah dan kualitas diplomasi Indonesia ke depan.
Sumber: JakartaSatu