Pengamat Politik Heru Subagia Mendadak Bicara ‘Esemka’ Era Jokowi dan ‘Maung’ Besutan Prabowo: Dua-Duanya Pembohong!
DEMOCRAZY News
22 Februari 2026 1:00 am
.
5 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Pengamat politik dan ekonomi, Heru Subagia, turut bicara mengenai rencana pengadaan 105 ribu unit pickup dan truk impor untuk operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Heru menegaskan, dirinya bukan orang baru di sektor otomotif. Ia mengaku pernah menghabiskan hampir sebelas tahun bekerja di pabrikan otomotif nasional.
“Saya punya history, pernah kerja di pabrikan otomotif nasional, di situ saya hampir menghabiskan waktu nyaris sebelas tahun,” ujar Heru, Sabtu (21/2/2026).
Dengan latar belakang tersebut, ia mengklaim memahami betul dinamika industri otomotif nasional, termasuk aspek politik dan ekonomi yang menyertainya.
Baca Juga
“Jadi saya memahami kondisi industri otomotif nasional dan perkembangannya, termasuk politik, ekonomi, dan isu krusial yang menyertai bidang otomotif nasional,” lanjutnya.
Soroti Keputusan Impor 105 Ribu Unit
Heru menganggap keputusan pemerintah mengimpor 105 ribu kendaraan niaga bukan semata pertimbangan ekonomi.
“Jadi ketika pemerintah sudah memutuskan mengimpor 105 ribu pickup dan truk, tentu ini adalah keputusan politik,” tegasnya.
“(Bukan) Keputusan ekonomi dan yang lebih proporsional karena ada beberapa alasan teknis,” sambung Heru.
Ia kemudian membeberkan sejumlah catatan teknis. Menurutnya, kendaraan operasional desa tentu membutuhkan dukungan purna jual yang kuat.
“Pertama, pickup dan armada truk yang nantinya dipakai itu fungsinya untuk operasional. Secara teknis akan dibutuhkan perawatan rutinnya,” jelasnya.
Heru mempertanyakan kesiapan jaringan after sales jika kendaraan didatangkan dari India.
“Pertanyaannya, apakah sudah ada dealer pabrikan India di Indonesia yang sudah berkomitmen membackup after sale service, atau pelayanan purna jual,” ucapnya.
Selain itu, ia menyoroti ketersediaan suku cadang dan jaminan garansi.
“Kedua, berkaitan ketersediaan suku cadang dan garansi produk itu sendiri. Operasional kendaraan tentunya mobilitasnya tinggi dibandingkan mobil pribadi. Ini persoalan bagaimana kiranya ketika kendaraan ini perlu diservis dan juga melakukan perawatan rutin,” cetusnya.
Penjualan Pickup Anjlok
Heru juga menyinggung kondisi pasar otomotif nasional. Ia mengaku mendapat informasi dari jaringan pembiayaan otomotif.
“Kemudian ini masalah isu strategis nasional, barusan saya mendapat kabar dari teman selaku ketua Toyota Astra Finance, lembaga leasing resmi pickup merk Toyota, menyatakan per hari ini untuk di wilayah Cirebon, terjadi penurunan penjualan yang cukup signifikan,” katanya.
Baca Juga
Ia bahkan mengklaim data di Jawa Barat menunjukkan penurunan drastis.
“Dari data yang saya lihat, rata-rata di wilayah Jawa Barat khusus grup Astra, produk pickup mengalami penjualan yang anjlok. Nyaris 55-60 persen,” sebutnya.
Kata Heru, kondisi itu justru membantah anggapan bahwa pengadaan kendaraan Kopdes akan mengganggu pasar nasional.
“Dampaknya apa? Dengan adanya penurunan penjualan, ini adalah fakta yang cukup miris bagaimana perusahaan yang sudah stabil ditinggalkan marketnya justru saya tidak setuju ketika jumlah produk pickup diambil alih Kopdes akan mengganggu pasar nasional, ini saya pikir statement yang mengada-ada,” tegasnya.
Baca Juga
“Karena datanya, di Jabar aja nyaris pertumbuhan marketnya turun,” tambahnya.
Singgung Peran Danantara dan PT Agrinas
Heru turut mempertanyakan kesiapan pihak yang disebut akan mengelola pengadaan tersebut, termasuk Danantara dan anak usahanya, PT Agrinas.
“Kemudian saya bertanya kepada pihak Danantara yang di dalamnya ada anak usaha yang namanya PT Agrinas, apa kiranya dengan mengimpor pickup 105 ribu ini betul-betul sudah memenuhi kajian teknis untuk operasional kendaraan di desa-desa atau hanya menyediakan ruangan simpel, cepat, padat, dan bisa dikatakan ini proyek skala prioritas bukan sepenuhnya diberikan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi di pedesaan,” terangnya.
Ia bahkan menyebut langkah tersebut problematik secara teknis. “Secara teknis Agrinas sudah cacat dan menghadirkan produk India yang tidak punya outlet sampai tingkat provinsi mungkin, atau kabupaten,” katanya.
Heru juga mengaitkan kebijakan ini dengan dugaan masuknya pemain baru di industri otomotif.
“Kedua, saya melihat ini proyek ramai-ramai yang melibatkan elite dan pihak yang saya (curigai) pemain baru dalam dunia otomotif,” ungkapnya.
“Pada akhirnya terjadi pergantian pemain baru. Pada zamannya Jokowi dibanjiri mobil China, saat ini zamannya Prabowo sepertinya akan dibanjiri produk dari India,” lanjut Heru.
Ia pun mempertanyakan arah kebijakan tersebut.
Ia curiga merupakan representasi pemain baru yang melibatkan elite politik atau momen bisnis otomotif lainnya untuk menggusur pemain lama yang terafiliasi dengan produk China.
Singgung Esemka dan Maung
Heru turut menyinggung proyek mobil nasional seperti Esemka dan kendaraan Maung.
“Terakhir berkaitan dengan kebijakan produksi industri nasional. Kita sempat digegerkan dengan Esemka,” ucapnya.
“Dan seperti diketahui pada periode Jokowi, mobil ini didesain untuk kebutuhan mobil niaga. Dan nyaris disebut Esemka akan diproduksi banyak mobil seperti pickup,” tambahnya.
Ia mempertanyakan konsistensi dukungan terhadap industri nasional.
“Nah ini akhirnya bertanya kembali lagi bagaimana nasib proyek mobil nasional ketika Indonesia justru saat ini sedang berusaha mengembangkan produk nasional seperti mobil yang dipakai Prabowo, Maung,” katanya.
“Mengapa yang sudah memproduksi Maung tidak diberikan lisensi atau hak untuk memproduksi mobil nasional atau juga mobil yang kiranya melakukan kerjasama produksi,” lanjutnya.
Heru bahkan menilai kebijakan impor tersebut kontraproduktif.
Baca Juga
“Setidaknya pemerintahan Prabowo mencelakakan dirinya dalam industri nasional yang sudah digembor-gemborkan, dan mengapa yang jelas dananya ada, Kopdes, yang mengambil alih dana desa justru diberikan untuk pabrikan luar negeri. Itupun gelondongan, langsung diimpor dari India,” tegasnya.
Heru bilang, apa yang dilakukan PT Agrinas, Danantara, dengan mengimpor ribuan mobil pickup dan truk, merupakan wujud dari konsorsium atau kartel pemain baru di bidang otomotif.
“Dan juga elite Partai yang membuat kebijakan ini ketimbang memberikan ruang bagi industri nasional yang sudah ada,” tandasnya.
“Pemerintah melalui Danantara lupa bahwa mereka melakukan tindakan vulgar, ini kecerobohan yang disengaja. Terjadi KKN, kongkalikong, praktik kelicikan dalam upaya yang dilakukan PT Agrinas,” kuncinya.
Baca Juga
Sumber: Fajar
Artikel terkait lainnya
