Peneliti BRIN: Polri dan TNI ‘Hancur’ di Era Pemerintahan Jokowi!
DEMOCRAZY News
15 Oktober 2025 6:25 pm
.
2 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Pakar politik Prof Ikrar Nusa Bhakti melontarkan kritik tajam terhadap pemerintahan era Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ia menyebut bahwa masa kepemimpinan Jokowi menjadi titik balik kemunduran bagi institusi pertahanan dan keamanan Indonesia, terutama Polri dan TNI.
Dalam siniar Abraham Samad Speak Up yang tayang Minggu, 12 Oktober 2025, Prof Ikrar menilai reformasi di tubuh Polri dan TNI justru mengalami kerusakan serius selama era Jokowi.
Ia menyoroti meningkatnya politisasi di kedua institusi yang seharusnya bersifat netral.
“Polisi dan TNI tidak boleh berpolitik. Tapi di masa Jokowi, batas itu seperti hilang,” ujarnya tegas.
Menurutnya, keterlibatan aparat dalam ranah politik telah memperlemah fungsi profesionalisme dan merusak sistem komando yang semestinya berdiri di atas hukum, bukan kepentingan kekuasaan.
Prof Ikrar juga menyinggung fenomena yang ia sebut sebagai “Geng Solo”—sekelompok pejabat dan figur yang memiliki kedekatan dengan Jokowi semasa menjadi Wali Kota Solo, yang dinilainya masih menempati posisi strategis di pemerintahan saat ini.
Ia menilai, pengaruh kelompok tersebut masih kuat di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, meski seharusnya sudah “dibersihkan” dari lingkar kekuasaan.
“Masih ada orang-orangnya Jokowi, termasuk Bahlil dan Listyo. Ini semua adalah orang yang dulu dekat dengan Jokowi ketika masih di Solo,” katanya.
Ikrar menilai dominasi politik warisan Jokowi bukan hanya bertahan, tapi juga berpotensi membahayakan arah pemerintahan baru.
“The Jokowi legacy ini sangat berbahaya bagi Indonesia,” ujarnya.
Kritik terhadap Etika Politik dan Moral Kekuasaan
Lebih jauh, Ikrar juga menyinggung soal penurunan standar etika dalam pemerintahan era Jokowi.
Ia menilai, di masa tersebut muncul banyak penyimpangan dalam praktik politik dan tata kelola negara.
“Sekarang bayangkan saja, anak yang tidak lulus SMP bisa jadi wakil presiden. Ini sudah terlalu jauh,” sindirnya.
Ia menilai hal-hal seperti ini merupakan konsekuensi dari sistem politik yang tidak lagi berbasis meritokrasi, melainkan patronase dan loyalitas pribadi.
Analisis Pertemuan Jokowi–Prabowo
Dalam kesempatan lain, Prof Ikrar juga mengungkap enam poin hasil pertemuan empat mata antara Presiden Prabowo Subianto dan Jokowi di Kertanegara, Jakarta Selatan, beberapa hari sebelumnya.
Baca Juga
Salah satu poin penting, katanya, adalah komitmen Prabowo untuk menertibkan oligarki dan “Geng Solo” dari pemerintahan.
Menurut Ikrar, Prabowo disebut akan membasmi pengaruh oligarki di berbagai sektor, mulai dari BUMN, tambang, hingga proyek strategis nasional.
“Prabowo akan menggunakan jaksa agung dan KPK untuk membersihkan semua yang terkait oligarki dan Geng Solo,” ungkapnya.
Ia menyebut, langkah ini menjadi ujian awal kepemimpinan Prabowo dalam menunjukkan keberanian melawan kelompok yang selama ini dianggap menjerat negara dalam lingkar kekuasaan sempit.
Sumber: SeputarCibubur
Artikel terkait lainnya
