Pendukung Jokowi Murka ke Menkeu Purbaya, Pernyataan Soal Era SBY vs Jokowi Jadi Bola Panas!
DEMOCRAZY News
17 Oktober 2025 3:10 pm
.
2 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Podcast Off the Record edisi terbaru kembali memantik perbincangan panas, kali ini menyangkut pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang membandingkan kondisi ekonomi di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi).
Ucapan itu memicu kemarahan kelompok relawan pendukung Jokowi yang mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot Purbaya dari jabatannya.
Dalam siaran yang dipandu jurnalis senior FNN Hersubeno Arif dan Agi Betha, pernyataan Purbaya dianggap menyinggung para pendukung Jokowi karena menilai rakyat lebih makmur di era SBY.
Pernyataan tersebut disebut bukan yang pertama kali disampaikan Purbaya sejak menjabat Menkeu.
Baca Juga
Bahkan, menurut Hersubeno, gaya bicara Purbaya yang lugas dan berbasis data sering membuat panas kubu lawan politiknya.
Koordinator Laskar Cinta Jokowi, Suhandono Baskoro, menjadi salah satu suara paling keras.
Ia menuding Purbaya menyebar opini tanpa dasar dan mencari popularitas dengan menyerang warisan pemerintahan Jokowi.
Ia meminta Prabowo mengevaluasi dan mencopot Purbaya.
“Pernyataannya tidak mencerminkan tanggung jawab seorang pejabat negara,” kata Suhandono seperti dikutip dalam podcast tersebut.
Para host kemudian membandingkan kondisi ekonomi kedua era.
Di era SBY, Indonesia berhasil melunasi utang ke IMF empat tahun lebih cepat dari jadwal, yakni pada 2006, dengan total pelunasan sekitar Rp135 triliun.
Kondisi ekonomi juga dinilai lebih stabil tanpa pembelahan sosial yang tajam.
Baca Juga
Sebaliknya, era Jokowi dicatat dengan kenaikan utang hingga sekitar Rp6.000 triliun selama sepuluh tahun, sementara harga kebutuhan pokok seperti telur, beras, dan ayam melonjak dua kali lipat dibandingkan era sebelumnya.
Pembahasan melebar ke proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) yang kini menjadi beban keuangan besar.
Mengutip pernyataan Mahfud MD dalam podcastnya, proyek tersebut merupakan ide Jokowi sendiri dan mengalami lonjakan biaya tiga kali lipat dari perhitungan awal Jepang — dari USD 17 juta menjadi USD 52 juta per kilometer saat dikerjakan oleh Tiongkok.
Bunga utang proyek mencapai Rp2 triliun per tahun, sementara pendapatan tiket hanya Rp1,5 triliun.
Hersubeno Arif dan Agi Betha mengingatkan, keputusan pemerintah untuk tidak membayar utang proyek ini, seperti dinyatakan Purbaya, berpotensi memunculkan risiko geopolitik.
Mereka menyinggung kemungkinan skenario seperti Sri Lanka yang kehilangan aset strategis karena gagal bayar.
“Kalau benar sampai wilayah seperti Natuna Utara dijadikan kompensasi, itu bukan hanya masalah ekonomi tapi pelanggaran terhadap konstitusi,” ujar Hersubeno.
Podcast ditutup dengan seruan agar data-data krusial tidak dijadikan alat politik dan pemerintah berhati-hati dalam menyampaikan informasi kepada publik.
Baca Juga
“Orang-orang di sekitar Presiden harus menyaring data dengan cermat. Ini menyangkut kredibilitas negara,” ujar Agi Betha.
Sumber: Herald
Artikel terkait lainnya
