Pemerhati Sosial dan Politik: Jokowi dan Luhut Tidak Layak Dimaafkan!
DEMOCRAZY News
24 Oktober 2025 2:20 pm
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Pemerhati sosial dan politik, Sholihin MS, menegaskan bahwa mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan mantan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan tidak layak diberi ampunan atas berbagai dugaan pelanggaran dan kebijakan yang menurutnya telah merugikan bangsa dan negara.
Dalam pernyataannya yang disampaikan Jumat (24/10/2025), Sholihin menyebut sederet dugaan kejahatan ekonomi, politik, dan moral yang kini mulai terungkap ke publik.
“Jokowi lengser baru satu tahun, tapi sederet kejahatannya telah terbongkar satu per satu. Ia tidak layak disebut mantan presiden karena seluruh kebijakannya justru menggerogoti rakyat dan negara,” ujar Sholihin.
Dalam catatan Sholihin, sedikitnya ada sepuluh poin utama yang menurutnya harus segera diproses secara hukum.
Ia menyebutkan dugaan permainan utang negara yang tidak efektif dan efisien, penggunaan dana pemerintah untuk membiayai buzzer politik, hingga kecurangan pemilu 2019 dan 2024 yang disebutnya “terstruktur, sistematis, dan masif”.
Selain itu, Sholihin menyoroti penggunaan dana bantuan sosial (bansos) untuk kepentingan politik, dugaan ijazah palsu Jokowi, dan rekayasa pengangkatan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang melibatkan Anwar Usman.
Ia juga menyebut proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai “sarat korupsi dan berpotensi mangkrak”, serta menuding adanya setoran dana korupsi dari para menteri dan pejabat ke lingkaran istana di masa pemerintahan sebelumnya.
Lebih lanjut, Sholihin menyinggung soal dana umat seperti tabungan haji, BPJS, Asabri, dan dana pensiun yang menurutnya “digunakan secara tidak transparan”.
Baca Juga
Tak kalah serius, ia menuduh Jokowi meminta setoran dari para mafia dan bandar judi online, serta terlibat dalam mark up proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung yang disebutnya menyebabkan kerugian besar bagi PT KAI.
“Kemungkinan masih akan bermunculan kasus-kasus lain yang merugikan negara ratusan bahkan ribuan triliun, termasuk utang fiktif dan eksploitasi sumber daya alam,” ujar Sholihin.
Lebih jauh, Sholihin juga menyinggung kembali kasus penembakan enam laskar FPI, tragedi Kanjuruhan, serta kematian ratusan petugas KPPS pada Pemilu 2019.
Ia menduga, Jokowi sebagai kepala pemerintahan ketika itu memiliki tanggung jawab moral dan politik atas peristiwa-peristiwa tersebut.
“Pantaskah seorang presiden yang justru menjadi aktor intelektual pembunuhan dan penindasan rakyatnya sendiri?” tulisnya retoris.
Selain menyoroti Jokowi, Sholihin menempatkan Luhut Binsar Pandjaitan sebagai tokoh kunci yang menurutnya “menjalankan perintah dan melindungi seluruh kebijakan destruktif tersebut.”
Ia menyebut nama-nama lain seperti Sri Mulyani, Bahlil Lahadalia, Tito Karnavian, Erick Thohir, Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, Dito Ariotedjo, hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai lingkaran yang “terlibat dalam sistem kekuasaan lama yang kini sedang dipertahankan.”
Menurut Sholihin, walaupun Jokowi sudah tidak lagi menjabat, upaya menutupi kesalahan masa lalu masih berlangsung melalui jaringan loyalis di berbagai lembaga negara.
Baca Juga
Dalam penutup pernyataannya, Sholihin menegaskan bahwa tidak ada ruang maaf bagi Jokowi dan Luhut.
Ia menyerukan agar seluruh lembaga hukum di era pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto segera membuka penyelidikan menyeluruh atas berbagai dugaan pelanggaran yang terjadi selama satu dekade terakhir.
“Jokowi dan Luhut yang tidak pernah menyesal atas perbuatannya justru terus bermanuver, bahkan diduga melakukan kudeta senyap terhadap Presiden Prabowo. Tidak ada maaf bagi mereka. Jeruji besi adalah satu-satunya tempat bagi Jokowi dan Luhut,” pungkas Sholihin.
Sumber: RadarAktual
Artikel terkait lainnya
