Pakar UI Klaim Posisi Indonesia ‘Tersandera’ Usai Prabowo Mau Mediasi AS-Iran: Tak Bisa Kutuk Israel
DEMOCRAZY News
9 Maret 2026 2:52 pm
.
4 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut posisi Indonesia saat ini seperti sedang “tersandera” setelah Presiden Prabowo Subianto menyatakan bersedia menjadi mediator Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran.
Bahkan, Prabowo siap terbang di Teheran, Iran, untuk memediasi kedua belah pihak demi menciptakan keamanan yang kondusif di kawasan Timur Tengah.
Pernyataan Prabowo itu kemudian memancing kritik sejumlah pihak karena dinilai kurang tepat.
Hikmahanto juga mengatakan bahwa Indonesia dalam kondisi sekarang ini harus realistis.
“Penawaran kita sebagai mediator, saya harus sampaikan bahwa itu juga menyandera posisi kita untuk tidak mengutuk Israel atau untuk mengutuk Israel,” ungkapnya, Sabtu (7/3/2026), dikutip dari YouTube Kompas TV.
Menurut Hikmahanto, seandainya Prabowo tidak menawarkan diri menjadi mediator, tentu saja Indonesia bisa bebas untuk mengutuk tindakan Israel yang menyerang Iran bersama AS.
“Jadi kita tersandera juga dengan sikap kita gitu kan, seandainya kita tidak menjadi mediator, mungkin kita akan lebih bebas untuk mengatakan, ‘Oh, ya kita kutuk’,” ucap Hikmahanto.
Usai serangan AS-Israel di Iran ini, Prabowo kemudian didesak untuk keluar dari Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian bentukan Presiden AS, Donald Trump.
Sebab, Trump yang menjabat sebagai Ketua Dewan Perdamaian itu justru melancarkan serangan terhadap Iran.
Ditambah lagi, salah satu anggota BoP yang masuk ada Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang selama ini melakukan serangan ke Gaza.
Maka dari itu, menurut Hikmahanto, saat ini Indonesia sudah harus keluar dari BoP karena bagaimana mungkin Trump yang menjadi Ketua Dewan Perdamaian itu bisa dipercaya, sementara dia sendiri juga menyerang Iran.
“Memang pasti dia mengatakan bahwa perdamaian bisa kita wujudkan dengan melakukan kekerasan supaya mereka tunduk akhirnya damai.”
“Tapi saya yakin publik kita tidak akan terima. Nah, sekarang sudah muncul keinginan bahwa Indonesia sebaiknya keluar (BoP), ya memang seharusnya keluarlah, sudah waktunya,” tegas Hikmahanto.
Hikmahanto kemudian mengatakan, berdasarkan analisisnya, sebenarnya BoP ini untuk melanggengkan penjajahan Israel di Gaza di Palestina.
Padahal, BoP tersebut dibentuk Trump dengan berisikan 20 poin perdamaian untuk Gaza dan disetujui oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada 18 November 2025.
20 poin perdamaian yang diajukan Trump dan didukung PBB itu berisi rencana bahwa Gaza akan menjadi zona bebas teror dan deradikalisasi, Gaza dibangun kembali untuk kepentingan rakyat Gaza.
Bila perang berakhir, maka pasukan Israel akan mundur, pembebasan sandera, tuntutan agar Hamas hidup damai dan menonaktifkan senjata, hingga bantuan untuk Gaza.
Oleh karena itu, Indonesia sebelumnya memutuskan bergabung BoP dengan tujuan mendorong komitmen kemanusiaan dan upaya perdamaian dunia, khususnya bagi rakyat Palestina.
Prabowo dan PM Pakistan Akan Terbang ke Teheran Iran
Ketua Dewan Penasehat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshidiqie, menyampaika bahwa Presiden Prabowo telah menerima telepon dari Perdana Menteri (PM) Pakistan, Shehbaz Sharif, membahas rencana ke Teheran, Iran untuk menurunkan ketegangan di Timur Tengah.
“Saya bersyukur Presiden, Perdana Menteri Pakistan bersedia untuk bersama-sama dengan Presiden Prabowo berkunjung ke Teheran. Itu yang diterangkan tadi oleh Presiden,” kata Jimly setelah pertemuan antara Presiden dengan ulama di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (5/3/2026).
Jimly juga mengatakan bahwa kunjungan Presiden Prabowo dengan PM Pakistan ke Iran tersebut bukan untuk mendamaikan perang yang terjadi, melainkan untuk mengurangi tensi konflik agar tidak meluas.
Karena bagaimanapun, kata Jimly, mendamaikan perang negara yang pimpinan tertingginya terbunuh sangat sulit dilakukan dalam waktu dekat.
Sehingga, tujuan kunjungan Presiden Prabowo dan PM Pakistan ke Teheran itu untuk menurunkan eskalasi konflik.
“Jadi bukan menjadi mediator dalam pengertian negosiasi atau mediasi Israel dengan Iran bukan kayak begitu.”
Baca Juga
“Ini kan orang Presidennya sudah dibunuh ya kan, Ayatullah-nya udah dibunuh, masa ditawarin damai, bukan dalam konteks itu, tapi ini untuk mencegah eskalasi (meningkat),” katanya.
Jimly pun mengatakan Indonesia dengan Pakistan memiliki peran penting dalam menurunkan konflik yang terjadi di Timur Tengah.
Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia dan Pakistan dinilai bisa meredam peperangan yang terjadi.
“Nah jadi peranan Indonesia, Pakistan sebagai negara berpenduduk muslim terbesar ya kan penting sekali untuk mengajak damai walaupun mungkin peluangnya kecil tapi dicoba,” katanya.
Baca Juga
Meskipun demikian, Jimly tidak menjelaskan kapan Presiden Prabowo dan PM Pakistan akan terbang ke Teheran untuk meredakan eskalasi konflik tersebut.
Jimly hanya memastikan bahwa Indonesia akan mengambil peran dalam krisis global yang terjadi sekarang ini.
“Intinya Indonesia mengambil global player peran sebagai global player. Itu kita dukung,” pungkasnya.
Sumber: Tribun
Artikel terkait lainnya
