Pakar: Masuknya Projo ke Gerindra Adalah ‘Penyusupan’ Politik Jokowi!
DEMOCRAZY News
12 November 2025 2:17 pm
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Pengamat komunikasi politik dari Universitas Nasional (UNAS) Selamat Ginting menilai perpindahan relawan Projo dan Budi Arie ke Partai Gerindra merupakan strategi penyusupan untuk memperkuat posisi Jokowi dan memproyeksikan Gibran Rakabuming Raka sebagai suksesor Prabowo Subianto.
Dalam wawancara di kanal YouTube Abraham Samad Speak Up yang diunggah Selasa (11/11/2025), Ginting mengungkapkan bahwa langkah ini bukan sekadar perpindahan biasa, melainkan bagian dari infiltrasi politik bercorak Jawa yang penuh makna simbolik.
Tiga Motif Utama Bergabungnya Projo ke Gerindra
Menurut Ginting, ada tiga alasan mendasar mengapa Budi Arie dan Projo memilih bergabung dengan Gerindra:
Pertama, pragmatisme kekuasaan.
Baca Juga
Sejak Jokowi tidak lagi menjabat presiden pada 2024, Projo kehilangan sumber daya dan relevansi kekuasaan.
Bergabung ke Gerindra sebagai partai pemenang pemilu menjadi strategi bertahan hidup untuk tetap memiliki akses ke struktur kekuasaan.
Kedua, mencari perlindungan hukum.
Budi Arie yang tersandung kasus judi online saat memimpin Kementerian Kominfo diyakini membutuhkan impunitas politik.
Baca Juga
Gerindra sebagai partai penguasa dianggap mampu memberikan payung hukum yang lebih kuat dibanding partai lain, termasuk PSI yang masih dianggap partai gurem.
Ketiga, Jokowi bukan lagi magnet politik.
Meski secara finansial masih kuat dan memiliki kekuatan di koalisi, Jokowi tidak lagi menjadi figur sentris yang bisa melindungi Budi Arie atau membuka akses kekuasaan seperti saat masih menjabat.
Ancaman Penyusupan untuk Gerindra
Ginting memperingatkan bahwa masuknya Projo bisa menjadi ancaman serius bagi Gerindra.
“Ini dianggap sebagai penyusup politik yang membawa nilai-nilai tuan lamanya. Ini langkah oportunis dari Budi Arie dan projonya,” ujarnya.
Dalam jangka menengah, Ginting memprediksi Budi Arie disusupkan untuk memproyeksikan Gibran sebagai calon presiden 2029 atau bahkan sebelumnya jika terjadi sesuatu pada Prabowo.
Projo berperan sebagai sayap loyalis Jokowi-Gibran yang menyiapkan transisi kekuasaan di Gerindra, memperkuat posisi Jokowi sebagai king maker informal.
“Gibran sudah diproyeksikan oleh Jokowi untuk menjadi suksesor Prabowo di 2029 atau sebelum itu. Makanya perlu disusupkan orang-orangnya,” tegas Ginting.
Beberapa pengurus Gerindra bahkan sudah menyatakan penolakan terhadap kehadiran Projo karena dianggap penumpang gelap politik.
Hal ini berpotensi menimbulkan gesekan internal antara kelompok “Prabowo murni” dan kelompok “Jokowi-Gibran”.
Relawan: Ancaman bagiDemokrasi
Ginting juga mengkritisi fenomena relawan yang menjadi kekuatan politik signifikan sejak 2014. Menurutnya, keberadaan relawan justru menjadi salah satu faktor yang menurunkan indeks demokrasi Indonesia.
“Relawan tidak punya struktur akuntabilitas publik seperti partai politik, tapi punya pengaruh besar terhadap pejabat negara,” jelasnya.
Baca Juga
Berbeda dengan partai politik yang bisa diaudit dan dinilai berdasarkan pakem-pakem demokrasi, relawan beroperasi tanpa akuntabilitas finansial dan politik yang jelas.
Mereka bebas berpindah loyalitas tanpa konsekuensi, karena orientasinya bukan ideologi melainkan kekuasaan dan pragmatisme.
“Relawan itu ternyata bisa diperjual belikan. Ideologinya adalah fulus. Jadi betul-betul merusak sendi-sendi demokrasi,” kritik Ginting.
Adu Pintar Catur Politik Jawa
Meski demikian, Ginting menilai Prabowo tidak sembarangan menerima Projo. Ada strategi politik di baliknya. “Prabowo lebih baik Budi Arie di bawah kendalinya dia ketimbang di bawah kendalinya Jokowi,” ujarnya.
Baca Juga
Menurut Ginting, yang terjadi adalah pertarungan dua master politik Jawa yang bermain dengan cara halus penuh simbol, bukan konfrontasi langsung.
Jokowi melakukan infiltrasi hingga ke kamar paling dalam kekuasaan, sementara Prabowo mencoba mengendalikan infiltrasi tersebut dengan menarik Projo ke dalam kendalinya.
“Ini politik infiltrasi secara halus gaya Jawa yang penuh makna simbolik bukan konfrontasi. Kita harus menyelami manuver-manuver ini,” pungkas akademisi yang juga pengamat militer ini.
Elektabilitas Gerindra yang kini diprediksi sudah melampaui 30 persen—jauh meninggalkan PDIP yang tersisa 13-15 persen—menjadi pertaruhan besar jika langkah ini gagal dikelola dengan baik.
Sumber: JakartaSatu
Artikel terkait lainnya
