DEMOCRAZY.ID – Pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia, Prof. Hikmahanto Juwana, menilai rencana rekonstruksi Gaza yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyimpan agenda tersembunyi yang merugikan rakyat Palestina.
Hal tersebut ia sampaikan saat diwawancarai dalam kanal YouTube Forum Keadilan TV yang diunggah pada Ahad (22/2/2026).
Menurut Hikmahanto, rekonstruksi Gaza yang diusulkan Trump bukanlah jalan menuju perdamaian sejati, melainkan sebuah jebakan yang tampak manis namun berujung pada hilangnya hak bangsa Palestina atas tanahnya sendiri.
“Ini jebakan yang kelihatannya manis, tetapi ujungnya rakyat Palestina tidak akan mendapatkan negaranya,” ujar Hikmahanto.
Hikmahanto menguraikan empat tahap yang ia identifikasi sebagai pola sistematis untuk mengosongkan Gaza dari penduduk Palestina.
Pertama, serangan militer besar-besaran Israel pasca-7 Oktober 2023 yang menewaskan puluhan ribu warga, mayoritas anak-anak, dan oleh banyak pihak dunia disebut sebagai genosida.
Kedua, evakuasi warga Palestina yang sakit ke negara-negara lain atas nama kemanusiaan, termasuk Indonesia yang sempat menyatakan siap menerima 1.000 orang.
Ketiga, rekonstruksi Gaza dengan dana sumbangan negara-negara anggota Board of Peace (BOP), namun tanpa jaminan bahwa warga Palestina mampu membeli hunian yang dibangun.
Keempat, pembukaan wilayah cagar Palestina di Tepi Barat bagi warga Israel melalui undang-undang baru yang disahkan Knesset.
“Kalau orang Palestina tidak punya uang untuk membeli hunian yang dibangun, developer akan menjual ke siapapun. Siapa pun itu bisa jadi warga Israel, bahkan disubsidi pemerintah Israel untuk membeli,” kata Hikmahanto.
Ia menambahkan, poin ke-19 dalam proposal Trump yang menjanjikan referendum bagi warga Gaza setelah situasi kondusif juga dianggap sebagai sandiwara.
Pasalnya, ketika referendum digelar, komposisi penduduk Gaza kemungkinan besar sudah berganti menjadi warga Israel.
Hikmahanto juga menyoroti struktur BOP yang dinilainya tidak lazim.
Dalam piagam BOP, Trump ditetapkan sebagai chairman secara pribadi, bukan dalam kapasitasnya sebagai Presiden AS, sehingga posisinya berada di atas semua kepala negara anggota.
“Presiden Amerika pun kalah tinggi dari chairman. Dan chairman ini adalah Donald J. Trump sebagai pribadi, bukan presiden Amerika,” jelasnya.
Lebih jauh, ia menyebut piagam BOP tidak satu kali pun menyebut kata “Gaza”, berbeda dengan Resolusi PBB 2803 yang menjadi basis pembentukannya.
Hal ini membuka peluang bagi BOP untuk beroperasi di wilayah konflik mana pun.
Mengenai wacana Indonesia mengirim 8.000 pasukan ke Gaza sebagai bagian dari International Security Force (ISF), Hikmahanto mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati.
Jika mandat pasukan berasal dari BOP dan tugasnya melucuti senjata Hamas, Indonesia berpotensi dianggap sebagai perpanjangan tangan Israel.
“Bahasa Jawanya, nabok nyilih tangan. Memukul orang tapi meminjam tangan orang lain. Nabok Hamas tapi menggunakan tangan Indonesia,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa pengiriman pasukan hanya dapat dibenarkan apabila mendapat mandat resmi dari Dewan Keamanan PBB, disetujui otoritas Palestina, dan bertujuan menjaga gencatan senjata demi kemanusiaan, bukan melucuti senjata salah satu pihak.
Di penghujung wawancara, Hikmahanto menyampaikan tiga harapan konkret kepada delegasi Indonesia yang saat itu tengah menghadiri pertemuan BOP.
Pertama, agar Presiden tidak bersalaman mesra dengan perwakilan Israel demi menghindari kesan normalisasi hubungan diplomatik.
Kedua, agar rilis Kementerian Luar Negeri yang mensyaratkan mandat PBB dan persetujuan Palestina dijadikan pedoman yang mengikat delegasi.
Ketiga, agar tidak ada komitmen pembayaran iuran satu miliar dolar AS yang masih menjadi kontroversi di dalam negeri.
“Jangan sampai di mata Israel, 280 juta orang Indonesia dianggap bodoh atau naif,” pungkas Hikmahanto.
Sumber: JakartaSatu