P2G Skakmat Wamenhaj Dahnil Soal Dana MBG Bukan Dari Anggaran Pendidikan, Paparkan Data-Datanya!
DEMOCRAZY News
18 Februari 2026 5:00 am
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Pernyataan Wakil Menteri Haji, Dahnil Anzar Simandjuntak terkait dana Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan dari anggaran pendidikan terus menuai sorotan.
Salah satunya dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G),
Kepala Bidang Advokasi P2G, Iman Zanatul Haeri membeberkan datanya. Mulai dari tahun 2024.
“Tahun 2024, anggaran pendidikan Rp655 Triliun, yang ditransfer ke daerah+ dana desa sebesar Rp346 triliun rupiah, atau 52,82 persen,” papar Iman dikutip dari unggahannya di X, Selasa (17/2/2026).
Anggaran tersebut, kata dia naik di tahun 2025.
“Tahun 2025, anggaran pendidikan Rp724 Triliun, transfer ke daerah sekitar Rp347,9 Triliun, atau 48,08 persen,” ucapnya.
Begitu pula di tahun 2026. Anggarannya terus menurun, bahkan lebih drastis.
“Tahun 2026, anggaran pendidikan Rp769 Triliun, transfer ke daerah dari anggaran pendidikan menurun, menjadi hanya Rp264 triliun rupiah atau 34,33 persen,” ujarnya.
Hal tersebut, berdampak pada penurunan pendanaan pendidikan di 500 lebih Pemerintah Daerah (Pemda).
Akibatnya, daerah tersebut tak sanggup meggaji guru.
“Mereka gak sanggup gaji guru PPPK PW, sehingga hanya digaji kisaran 100 ribu (Kab.Musi Rawas) , 139 ribu (Kab.Dompu), dan 500 ribu rupiah (Langkat & Blitar) perbulan,” jelasnya.
Dia membandingkannya dengan gaji pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Mereka diangkat jadi PPPK penuh waktu.
“Berbanding 20 kali lipat lebih rendah dari gaji supir MBG dan status lebih baik dari pegawai SPPG yang diangkat jadi PPPK TANPA PW,” imbuhnya.
“Kenapa pegawai MBG bisa direkruit menjadi PPPK sementara guru PPPK harus Paruh waktu?” tambah Iman.
Pemerintah, menurutnya berdalih memperkuat kebijakan di sektor pendidikan dengan PIP untuk siswa dan Sekolah rakyat. Sebagai bentuk afirmasi kepada siswa miskin, namun Iman menanyakan realitasnya.
“Mengapa siswa SD kelas IV di NTT yang berasal dari keluarga miskin tidak terjamah oleh program tersebut, padahal hanya ingin membeli pulpen?” ucapnya.
Baca Juga
Itu yang menurutnya ironi. Bagi Iman, ada kegagalan negara dalam kebijakannya.
“Hal-hal semacam ini adalah bentuk kegagalan negara dan peringatan keras bagi mereka yang berfikir. Jadi, siapa yang diperkuat?” pungkasnya.
Pengakuan Dahnil
Persoalan ini bermula kala Dahnil buka suara. Menanggapi gugtan seorang guru asal Karawang yang menggugat Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2026.
Dia menilai di publik beredar isu, seolah anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) berasal dari dana pendidikan.
“Saat ini terus dikembangkan isu, seolah Program MBG mengambil hak anggaran pendidikan,” tulis Dahnil dikutip dari unggahannya di X, Senin (16/2/2026).
Padahal, menurutnya, narasi demikian tidak benar. Dia mengklaim angggarannya dari efisiensi.
“Faktanya, tidak sama sekali, program MBG menggunakan anggaran hasil efisiensi yang dilakukan Presiden @prabowo yang nilainya lebih dari 300 triliun,” terangnya.
Lebih jauh, dia mengaku anggaran yang terkena pemangkasan tak menyasar pelayanan rakyat.
Hanya perjalanan dinas dan sebagainya.
“Apa saja yang di efisensi Presiden? Perjalanan dinas, dan alokasi-alokasi lainnya yang tidak terkait langsung dengan pelayanan kepada rakyat,” ucapnya.
Saat ini terus dikembangkan isu, seolah Program MBG mengambil hak anggaran pendidikan. Faktanya, tidak sama sekali, program MBG menggunakan anggaran hasil efisiensi yang dilakukan Presiden @prabowo yang nilainya lebih dari 300 triliun, apa saja yang di efisensi Presiden?…
— Dahnil A Simanjuntak (@Dahnilanzar) February 16, 2026
Saya yakin Pak Wamenhaj sudah membaca Perpres 118/2025 tentang Rincian APBN 2026. Rincian anggaran pendidikan ada pada Lampiran VI. pic.twitter.com/4KoSNX28Ld
— Prita Ramadiani (@RamadianiPrita) February 16, 2026
Baca Juga
Sumber: Fajar
Artikel terkait lainnya
