DEMOCRAZY.ID – Gelombang protes politik kini menghantam internal pemerintahan Israel setelah munculnya kesepakatan gencatan senjata antara Amerika Serikat (AS) dan Iran.
Para pemimpin oposisi di Tel Aviv secara terbuka mengkritik Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang dianggap telah menyerah pada tekanan internasional dan gagal memenuhi janji-janji keamanan nasional yang selama ini ia dengungkan.
Kesepakatan ini muncul sebagai langkah darurat dari Gedung Putih di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump untuk mencegah kehancuran total Iran.
AS dan Iran menyepakati gencatan senjata selama dua minggu, sebuah durasi yang dianggap krusial untuk meredakan tensi tinggi di kawasan tersebut.
Sejumlah pejabat Gedung Putih mengonfirmasi bahwa Israel telah menyetujui poin-poin gencatan senjata dan bersedia menangguhkan serangan udara maupun operasi militer langsung terhadap Teheran.
Kantor Perdana Menteri Netanyahu memberikan konfirmasi resmi bahwa Israel mendukung keputusan Trump untuk menangguhkan pengeboman terhadap wilayah Iran.
Namun, Tel Aviv memberikan catatan tebal bahwa gencatan senjata tersebut bersifat terbatas.
Pihak Israel menegaskan bahwa kesepakatan itu “tidak termasuk Lebanon”, wilayah di mana Pasukan Pertahanan Israel (IDF) masih terlibat pertempuran sengit melawan kelompok Hizbullah yang merupakan sekutu utama Iran.
Reaksi keras langsung datang dari pemimpin oposisi utama Israel, Yair Lapid.
Melalui platform media sosial X, Lapid meluapkan kekecewaannya terhadap diplomasi Netanyahu yang dianggap meminggirkan posisi Israel dalam isu-isu vital.
“Tidak pernah ada bencana politik seperti ini sepanjang sejarah kita. Israel bahkan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan mengenai inti keamanan nasional kita,” kritik pemimpin oposisi utama Israel, Yair Lapid, dalam pernyataan via media sosial X, Rabu (8/4/2026).
Lapid menilai bahwa kegagalan ini sepenuhnya berada di pundak kepemimpinan politik, bukan pada militer.
Ia menekankan bahwa tentara telah bekerja maksimal di lapangan, namun hasil di meja perundingan justru berbanding terbalik.
“Militer telah melaksanakan semua yang diminta dari mereka, dan masyarakat menunjukkan ketahanan yang luar biasa, tetapi Netanyau telah gagal secara politik, gagal secara strategis, dan tidak mencapai satu pun tujuan yang telah dia tetapkan sendiri,” sebutnya.
Selama ini, Benjamin Netanyahu secara konsisten menetapkan target tinggi dalam konfrontasi dengan Iran.
Ia berulang kali menegaskan bahwa pemusnahan atau setidaknya pelemahan signifikan terhadap program nuklir Iran adalah harga mati bagi keamanan Israel.
Netanyahu secara terbuka menggambarkan program nuklir Teheran sebagai “ancaman eksistensial” yang tidak bisa ditoleransi.
Selain isu nuklir, Netanyahu juga menargetkan netralisasi total kemampuan rudal balistik Iran yang mampu menjangkau wilayah Israel.
Ambisi politiknya mencakup pelemahan rezim di Teheran hingga memutus jaringan pengaruh regional Iran di Timur Tengah, termasuk dukungan terhadap kelompok-kelompok proksi. Namun, dengan adanya gencatan senjata ini, Lapid menilai semua target tersebut kini menguap.
“Akan butuh waktu bertahun-tahun bagi kita untuk memperbaiki kerusakan politik dan strategis yang disebabkan Netanyahu karena kesombongan, kelalaian, dan kurangnya perencanaan strategis,” kata Lapid.
Kritik senada juga datang dari Yair Golan, Ketua Partai Demokrat Israel.
Ia memandang langkah Netanyahu menyetujui gencatan senjata sebagai bentuk pengkhianatan terhadap janji kemenangan mutlak yang selama ini dipromosikan ke publik Israel.
Golan menyebut situasi ini sebagai “kegagalan strategis” yang sangat fatal.
“Dia menjanjikan kemenangan bersejarah dan keamanan untuk generasi mendatang, dan dalam praktiknya, kita mendapatkan salah satu kegagalan strategis paling parah yang pernah dialami Israel. Ini adalah kegagalan total yang membahayakan keamanan Israel selama beberapa tahun ke depan,” kritik Golan.
Suara penolakan juga datang dari Avigdor Liberman, anggota parlemen Israel sekaligus tokoh oposisi yang dikenal memiliki pandangan keras terhadap isu keamanan.
Liberman mengkhawatirkan bahwa jeda pertempuran selama dua minggu ini hanyalah taktik bagi Iran untuk memulihkan kekuatan militer mereka yang sempat tertekan.
Ia menilai gencatan senjata itu memberikan rezim Iran “kesempatan untuk melakukan regroup”.
Bagi Liberman, kesepakatan yang ada saat ini sangat cacat karena tidak menyentuh akar permasalahan yang mengancam kedaulatan Israel.
Ia menuntut syarat yang jauh lebih ketat jika ingin melakukan negosiasi dengan pihak Teheran.
“Kesepakatan apa pun dengan Iran yang tidak mencakup penolakan penghancuran Iran, pengayaan uranium, produksi rudal balistik, dan dukungan untuk organisasi teroris di kawasan itu, berarti kita harus kembali ke kampanye lainnya dalam kondisi yang lebih sulit dan membayar harga yang lebih mahal,” ujarnya.
Sumber: Suara