Ngang-Ngong! Ekspresi Tegang dan Bingung Menteri Pariwisata ‘Kesulitan’ Jelaskan Selisih Data di DPR
DEMOCRAZY News
11 April 2026 4:35 am
.
2 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Suasana rapat kerja antara Kementerian Pariwisata dan Komisi VII DPR RI mendadak berubah tegang ketika pembahasan anggaran berujung pada temuan selisih data yang tidak sinkron.
Dalam forum yang digelar Rabu, 1 April 2026 itu, Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Daulay, secara terbuka mempertanyakan keakuratan laporan anggaran yang disampaikan pihak kementerian.
Rapat yang semula berjalan formal itu mulai memanas saat Saleh menemukan adanya ketidaksesuaian angka, khususnya pada pos tugas pembantuan dan pemasaran.
Ia menilai data yang disajikan tidak menunjukkan konsistensi dan berpotensi menimbulkan salah tafsir dalam pengawasan penggunaan anggaran negara.
Sorotan kemudian mengarah kepada Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, yang memimpin pemaparan.
Dalam momen yang kemudian viral di media sosial, Widiyanti tampak kesulitan memberikan penjelasan rinci terkait selisih angka yang dipersoalkan.
Video di Akhir Artikel
Penjelasan yang disampaikan belum mampu menjawab pertanyaan mendasar mengenai dasar perhitungan dalam laporan tersebut.
Situasi semakin canggung ketika jajaran internal kementerian yang dimintai klarifikasi, termasuk dari biro perencanaan, juga tidak dapat menyajikan angka pasti.
Ketidakmampuan memberikan data yang eksak membuat forum rapat dipenuhi kebingungan, bahkan di antara pejabat yang hadir sendiri.
Saleh menegaskan bahwa persoalan anggaran negara tidak bisa ditangani dengan pendekatan perkiraan.
Ia menekankan bahwa setiap angka dalam laporan harus memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun substantif. “Ini bukan soal kira-kira. Angka itu harus eksak,” ujarnya dengan nada tegas di hadapan peserta rapat.
Baca Juga
Menurutnya, ketidaktepatan data bukan sekadar persoalan teknis, melainkan menyangkut kredibilitas lembaga dalam mengelola keuangan negara.
DPR, sebagai lembaga pengawas, memiliki tanggung jawab memastikan bahwa setiap rupiah anggaran digunakan secara transparan dan akuntabel.
Sebagai tindak lanjut, Komisi VII DPR RI memberikan tenggat waktu lima hari kepada Kementerian Pariwisata untuk memperbaiki dan menyampaikan kembali laporan anggaran yang telah diverifikasi.
Langkah ini diharapkan dapat mengklarifikasi selisih yang muncul sekaligus memperbaiki tata kelola pelaporan di internal kementerian.
Baca Juga
Di luar ruang rapat, potongan video momen tersebut dengan cepat menyebar di berbagai platform media sosial.
Reaksi publik pun bermunculan, sebagian mempertanyakan kesiapan kementerian dalam menyusun laporan anggaran, sementara lainnya menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana publik.
Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa akuntabilitas anggaran bukan hanya kewajiban administratif, melainkan juga bagian dari kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Dalam konteks ini, kejelasan data dan ketepatan perhitungan menjadi fondasi utama dalam menjaga integritas pengelolaan keuangan negara.
[VIDEO]
Lihat postingan ini di Instagram
Sumber: Tribun
Artikel terkait lainnya
