MOMEN Suara Dasco ‘Meninggi’ Saat Cecar Purbaya Masalah Anggaran Bencana hingga Suasana Hening
DEMOCRAZY News
19 Februari 2026 4:00 am
.
4 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sempat mencecar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk meminta kepastian soal sumber anggaran tanggap bencana Sumatera.
Momen Dasco mencecar Purbaya ini terjadi dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (18/2/2026).
Awalnya, Dasco meminta Purbaya memberikan penjelasan soal permintaan dana tanggap darurat Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk beberapa tahun ke depan yang sebagiannya masih belum disetujui Bappenas.
“Di Kementerian PU untuk tadi saya tangkap dana tanggap darurat ada permintaan multi years dan kemudian, sudah disetujui oleh Bappenas, (tapi) ada beberapa yang belum disetujui,” ujar Dasco kepada Purbaya.
Baca Juga
Adapun Kementerian PU mengusulkan dana tanggap darurat untuk empat tahun sebesar Rp 74 triliun, di antaranya dialokasikan untuk 2026 sebesar Rp 4,3 triliun.
Menurut Dasco, dana tersebut pun diusulkan tagihan kepada BNPB.
Namun, BNPB hanya memiliki anggaran Rp 4,3 triliun, sehingga kebutuhan anggaran Kementerian PU jauh melebihi dari anggaran BNPB.
Oleh karenanya, ia meminta Purbaya mengambil kebijakan agar dana tanggap darurat yang diusulkan Kementerian PU bisa diakomodasi.
“Ini kasihan nanti, saya rasa nanti takutnya yang namanya birokrasinya berbelit-belit sehingga saya monitor di lapangan Kementerian PU tetap terus membangun tapi saya enggak tahu uangnya dari mana. Nah, nanti kontraktornya kan kasihan itu,” ucap Dasco.
“Jadi, mungkin, Menteri Keuangan bisa mengambil kebijakan lain supaya dana tanggap darurat yang di Kementerian PU yang diusulkan ini bisa berjalan dengan lancar,” sambungnya.
Merespons Dasco, Purbaya pun menjelaskan prosedur terkait usulan dana tanggap darurat dari Kementerian PU diproses melalui Bappenas.
Setelah disetujui Bappenas, baru dikirim ke Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera. Kemudian baru ke Kementerian Keuangan.
“Nanti baru ke kami, nanti kami salurkan sesuai dengan yang diusulkan. Tapi, pada dasarnya anggarannya berbeda dengan BNPB yang tadi, sebagian terpisah, dan ini yang besar tadi dari PU dan yang lain-lain, termasuk rehab lahan dan irigasi, itu nanti lewat Satgas Bencana, itu yang besarnya dulu antara 50 sampai 60 kan yang hitungan harusnya,” jelasnya.
Minta Anggaran Khusus
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meminta agar permintaannya soal dana tanggap darurat masih ditahan Bappenas.
Malahan, Bappenas meminta Kementerian PU meminta alokasi dari BNPB.
“Arahan dari Bappenas waktu itu karena ini masih tanggap darurat, nanti ambil saja dari BNPB. Jadi, ini seolah-olah dalam tanda petik dicoret, Pak. Tanda petik, Pak ya. Ini masih dalam tahap diskusi seperti itu, Pak,” ujar Dody ke Dasco.
Dody juga mengaku belum mendapat arahan lebih lanjut dari Bappenas, sementara proses pemulihan pascabencana di Sumatera harus terus jalan.
Ia mengaku tidak sanggup jika dana tanggap darurat itu hanya menggunakan anggaran dari Kementerian PU. Ia berharap ada anggaran khusus.
“Nah, kami belum belum dapat arahan lagi 4,3 triliun yang kami sudah anggarkan dan sebagian sudah berjalan karena kan enggak bisa menunggu, Pak. Itu, belum belum punya pos lah, dalam tanda petik. Saya berharap sih ada anggaran khusus, Pak, 4,3 triliun ini,” ungkapnya.
Mendengar ini, Dasco pun kembali meminta penegasan dari Purbaya soal sumber anggaran terkait dana tanggap darurat yang masih belum disetujui Bappenas.
“Ya, makanya tadi saya bilang, untuk dana tanggap darurat yang sebenarnya penting, itu tadi Menteri Keuangan akan coba carikan dari pos lain, kan begitu ya?” ucap Dasco ke Purbaya.
Purbaya pun kembali menegaskan, pemerintah sudah siapkan anggaran Rp 5 triliun khusus untuk tanggap darurat. Terkait alokasinya bisa disesuaikan.
Purbaya juga menegaskan, bukan Kementerian Keuangan yang belum menyetujui permintaan Kementerian PU, tapi Bappenas.
“Oh, Bappenas. Bukan kami yang motong, Pak. Katanya Bappenas, Pak,” ucap Purbaya.
Dengan nada suara agak tinggi, Dasco pun mencecar Purbaya. Sebab, pekerjaan pembangunan infrastruktur di daerah terdampak bencana tetap harus berjalan.
“Ya, Bappenasnya enggak setuju tapi kan dana tanggap daruratnya kan harus jalan. Sementara itu kan PU saya lihat di sana kan tetap kerja, kontraktornya semua siapa yang bayar?” tanya Dasco lagi.
Suasana pun sempat hening sejenak. Setelahnya, Purbaya memastikan uangnya sudah ada, hanya tinggal diputuskan soal alokasinya.
“Uangnya ada, Pak. Tinggal diputuskan seperti apa,” sahut Purbaya.
Dasco pun meminta agar keputusan soal ini segera dibuat.
Ia meminta Menteri Keuangan, Menteri PU, dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi berunding soal ini.
“Ya, putusinnya kapan? Di sesi ini enggak putusnya? Sebentar. Karena ada mensesneg itu, berunding dulu bertiga itu, bisik-bisik sebentar,” kata Dasco.
Selanjutnya, Mensesneg pun menjamin akan bertanggung jawab terkait kendala yang ada di Bappenas.
“Izin, Pimpinan. Eh, kalau kendalanya di Bappenas biar kami yang bertanggung jawab, Pimpinan,” ucap Prasetyo.
Mendengar janji Prasetyo, Dasco pun menilai masalah dana tanggap darurat usulan Kementerian PU ini sudah ada solusi.
Politikus Partai Gerindra ini kemudian meminta Purbaya, Dody, dan Prasetyo bersalaman.
“Oke, berarti putus ya? Untuk dana tanggap darurat akan diambilkan dari pos lain, karena Bappenas belum menyetujui, sehingga, dana tanggap darurat yang sekarang sedang berjalan akan diambilkan di pos lain, nanti mensesneg yang tanggung jawab. Oke, putus ya? Salaman dulu dong,” ucap Dasco.
Baca Juga
Sumber: Kompas
Artikel terkait lainnya
