MIRIS! Warga Selamat dari Bencana Tapi Nyaris Tewas Sebab Kelaparan Akibat SOP Posko yang Aneh

DEMOCRAZY.ID – Sebuah video dan curahan hati warga korban bencana kembali mengguncang ruang publik.

Bukan hanya karena getirnya kisah mereka, tetapi karena pengakuan mengejutkan tentang betapa sulitnya mendapatkan makanan di posko bantuan.

Viral di media sosial sejak kemarin, unggahan instagram @ayuwisya memicu.

Gelombang kemarahan warganet karena mengungkap betapa kacaunya manajemen bantuan di lapangan.

Dalam unggahan itu, seorang warga menceritakan bahwa untuk mendapatkan jatah makan, korban diwajibkan menunjukkan KTP atau kartu keluarga.

Aturan yang disebut sebagai “SOP posko” tersebut membuat publik naik pitam.

Bagaimana tidak, para korban kehilangan rumah, harta, dan dokumen saat bencana. Banyak yang selamat hanya dengan pakaian di badan.

“Boro-boro mikirin dokumen saat bencana. Mereka selamat aja udah syukur” ujar pengunggah video.

Situasi ini dinilai sangat tidak manusiawi. Alih-alih memberikan kemudahan, birokrasi dianggap justru menambah derita para penyintas.

Di tengah kondisi darurat ketika nyawa menjadi prioritas.

Mereka dipaksa memikirkan administrasi kependudukan yang mungkin telah hanyut terbawa banjir atau tertimbun reruntuhan.

Masalah tidak berhenti di persoalan administrasi. Manajemen distribusi logistik juga menjadi sorotan keras.

Warga mengeluhkan donasi makanan yang melimpah justru ditumpuk di posko berjam-jam tanpa segera dibagikan.

Alasannya selalu sama, agar pembagian merata dan menunggu instruksi.

Namun kenyataannya, makanan baru disalurkan saat malam hari, ketika korban sudah kelaparan dan kelelahan.

Akibat penundaan tersebut, banyak makanan siap saji yang akhirnya basi.

Pengungsi yang menanti bantuan pun hanya bisa menerima makanan yang tidak layak konsumsi atau malah tidak kebagian sama sekali.

“Mereka selamat dari bencana tapi tidak selamat dari kelaparan,” tulis pengunggah dengan nada pilu.

Kritik ini menjadi tamparan keras bagi manajemen posko dan pihak yang bertanggung jawab atas distribusi bantuan.

Di situasi bencana, status sosial sudah tidak relevan. Semua orang setara dalam penderitaan.

Namun birokrasi kaku yang diterapkan seolah memisahkan siapa yang layak mendapat makan dan siapa yang tidak hanya berdasarkan dokumen yang mungkin sudah hilang.

Warganet pun ramai-ramai mengecam kebijakan tersebut. Banyak yang menilai SOP seperti itu tidak mencerminkan kepekaan terhadap kondisi lapangan.

Bahkan sejumlah relawan turut mengaku bahwa mereka kerap menghadapi aturan yang “tak masuk akal” saat hendak menyalurkan bantuan secara langsung.

Viralnya curhatan ini membuka pertanyaan besar, di tengah derasnya bantuan dari berbagai pihak, mengapa masih ada korban yang kelaparan?

Ke mana alur logistik sebenarnya berjalan? Siapa yang mengatur distribusi hingga makanan menjadi mubazir sementara pengungsi kesulitan memenuhi kebutuhan dasar?

Hingga kini, belum ada penjelasan resmi dari pihak pengelola posko. Namun tekanan publik terus membesar.

Warga menuntut agar SOP yang menghambat segera dicabut dan distribusi bantuan kembali mengutamakan kemanusiaan.

Bagi penyintas bencana, setiap detik lapar adalah perjuangan baru. Sementara itu, birokrasi yang kaku hanya memperlebar luka yang seharusnya bisa dicegah.

Sumber: PojokSatu

Artikel terkait lainnya