Mengupas ‘Motif Politik’ di Balik Gelar Pahlawan Nasional untuk Suharto
DEMOCRAZY News
11 November 2025 6:45 pm
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Keputusan pemerintah menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Suharto pada 10 November 2025 memantik perdebatan tajam.
Di balik wacana penghormatan terhadap jasa kemerdekaan, muncul dugaan motif politik yang lebih besar.
Simbol kekuasaan yang ingin mengukuhkan narasi tertentu dalam sejarah nasional.
Penganugerahan ini dipimpin langsung oleh Prabowo Subianto, mantan menantu Suharto dan Presiden RI saat ini.
Sebuah fakta yang menimbulkan pertanyaan publik terkait objektivitas dan independensi proses pemberian gelar.
Dalam upacara yang digelar di Istana Merdeka, nama Suharto diumumkan sebagai salah satu dari sepuluh tokoh yang menerima gelar pahlawan.
Pemerintah beralasan bahwa Suharto memiliki jasa besar dalam stabilitas nasional dan pembangunan pasca-kemerdekaan.
Namun sejumlah aktivis menilai langkah ini sebagai bagian dari “pembersihan” citra rezim Orde Baru.
Sebuah gerakan untuk mengubah ingatan kolektif dan mengukuhkan citra kepemimpinan yang sedang berkuasa.
Suharto, yang memerintah selama lebih dari tiga dekade sebelum lengser pada 1998.
Dikenal juga sebagai pemimpin yang rezimnya dikaitkan dengan pelanggaran hak asasi manusia, korupsi, dan pembungkaman kebebasan politik.
Pertanyaan yang banyak muncul di tengah publik adalah, mengapa gelar pahlawan baru diberikan sekarang, dan apa motif di balik keputusan tersebut?
Bagi sebagian pengamat politik dan sejarah, penganugerahan ini tidak sekadar bentuk penghormatan terhadap jasa masa lalu, melainkan memiliki dimensi politik yang lebih dalam.
Pemberian gelar ini dipandang sebagai langkah strategis dengan dua agenda utama.
Pertama, sebagai upaya konsolidasi terhadap jaringan politik dan sosial peninggalan Orde Baru yang masih memiliki pengaruh kuat hingga hari ini.
Dengan mengangkat kembali figur-figur yang berperan penting di masa itu.
Pemerintah dinilai berusaha merangkul kelompok kelompok lama yang masih memiliki basis dukungan signifikan, baik di level politik, ekonomi, maupun birokrasi.
Kedua, langkah ini berfungsi memperkuat narasi keberhasilan masa lalu sebagai fondasi legitimasi pemerintahan saat ini.
Dengan mengangkat kembali citra stabilitas dan pembangunan ekonomi di era sebelumnya.
Pemerintah dapat menautkan dirinya dengan memori kolektif keberhasilan masa lalu, sekaligus membangun citra kesinambungan kepemimpinan nasional.
Namun, di sisi lain, penganugerahan gelar pahlawan semacam ini juga berpotensi memicu perdebatan moral dan historis.
Sebab, bagi sebagian masyarakat, penilaian terhadap figur yang memiliki peran besar di masa Orde Baru tidak lepas dari kontroversi.
Baik dari sisi kebijakan politik, hak asasi manusia, maupun warisan sosial yang ditinggalkan.
Dengan demikian, pemberian gelar ini memiliki makna ganda: sejarah dan strategi.
Di satu sisi, ia menegaskan penghormatan negara terhadap jasa individu, di sisi lain, ia berfungsi sebagai instrumen politik yang sarat pesan dan arah kebijakan.
Bagi publik, langkah ini menjadi ajakan untuk merenungkan kembali bagaimana sejarah digunakan.
Bukan hanya untuk mengenang masa lalu, tetapi juga untuk meneguhkan posisi kekuasaan di masa kini.
Hubungan pribadi Prabowo dengan Suharto, pernah menjadi menantunya yang menjadi sorotan utama.
Pengamat menilai, ketika pemerintah memberikan gelar pahlawan kepada tokoh yang punya koneksi kuat dengan Presiden.
Maka penghargaan itu bisa dilihat sebagai sinyal politik, siapa yang dianggap berjasa sekaligus menunjukkan lini kekuasaan yang tersambung.
Bagi sebagian masyarakat, gestur ini bisa dianggap sebagai bagian dari budaya pengakuan terhadap jasa besar tokoh bangsa.
Namun bagi yang lain, ini adalah proses “rehabilitasi” citra yang baik dari figur yang selama ini kontroversial.
Dalam isi tulisan ini, menjadi penting untuk menyadari: penghargaan simbolis tidak pernah terlepas dari konteks politik.
Sumber: PojokSatu
Artikel terkait lainnya
