DEMOCRAZY.ID – Media dari Israel KAN News melaporkan, Indonesia diperkirakan akan menjadi negara pertama yang mengirim pasukan ke Gaza sebagai bagian dari International Stabilization Force yang akan beroperasi di bawah fase kedua dari gencatan senjata.
Laporan tersebut mengklaim tentara Indonesia diperkirakan tiba dalam beberapa minggu mendatang dan bukan hanya sekadar simbolis, tetapi benar-benar akan menjadi kontingen awal di wilayah selatan Gaza, khususnya antara Rafah dan Khan Younis.
Laporan yang sama menyebut bahwa persiapan logistik untuk kedatangan pasukan Indonesia sudah dimulai, termasuk rencana pembangunan infrastruktur seperti barracks dan fasilitas komando di kawasan yang akan menjadi pangkalan mereka.
Hal ini menunjukkan tingkat kesiapan awal yang cukup tinggi, meskipun detail seperti jumlah pasti personel maupun tanggal keberangkatan belum dipastikan.
Media Israel lainnya, Times of Israel, ikut menguatkan klaim dari KAN, menyatakan bahwa beberapa ribu pasukan Indonesia diperkirakan akan berada di Gaza dalam beberapa minggu ke depan.
Menurut laporan tersebut, Indonesia akan menjadi pasukan pertama dalam ISF yang memasuki wilayah Gaza, menandai langkah penting dalam misi internasional yang ditujukan untuk menjaga stabilitas dan mendukung implementasi gencatan senjata.
Namun, Times of Israel juga menekankan bahwa belum ada tanggal pasti kapan pasukan akan tiba, dan pihak Indonesia maupun pejabat internasional belum mengumumkan keputusan akhir terkait pengiriman tersebut.
Meski demikian, rencana itu tetap dipandang sebagai bagian dari fase lanjutan dalam strategi perdamaian yang lebih luas, dengan TNI berpotensi mengisi peran signifikan dalam upaya stabilisasi pasca konflik.
Wakil Menteri Pertahanan, Donny Ermawan Taufanto menyatakan, pemerintah bakal segera memutuskan jumlah pasukan perdamaian yang akan dikirim ke Gaza, Palestina.
Donny menyebut, keputusan tersebut rencananya akan diambil pada akhir bulan Februari 2026 dan bakal langsung ditandatangani Presiden Prabowo Subianto.
“Panglima TNI sudah menyiapkan prajurit kita untuk sewaktu-waktu diberangkatkan. Hanya kita tinggal menunggu perintah, koordinasi, kapan kita untuk berangkat. Intinya kita sudah siap,” kata Donny, Selasa (10/2/2026).
Terpisah, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita menegaskan bahwa TNI siap mengirimkan berapapun jumlah pasukan yang dibutuhkan untuk misi perdamaian di Gaza.
Ia tak khawatir dengan kemungkinan Hamas menggangu pasukan TNI yang bertugas di Gaza.
“Kita kalau tidak salah sudah mengirimkan dari tahun 2008 ya, dari 2008 itu kita sudah mengirimkan Unifil ke sana sudah berkali-kali, dan orang-orang inilah nanti yang akan kita kirim ke sana,” ucap Donny.
Menurutnya, pengalaman prajurit Indonesia dalam melakukan pendekatan sosial dan komunikasi dengan masyarakat lokal menjadi kunci keamanan selama bertugas.
“Tentunya dia mempunyai pengalaman dari sisi medan dan bagaimana dia berkomunikasi dengan masyarakat di sana walaupun itu di wilayah Lebanon,” imbuh Donny.
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak menyatakan bahwa TNI AD telah mulai menyiapkan pasukan untuk misi perdamaian di Gaza.
Menurut Maruli, persiapan ini dilakukan sambil menunggu hasil koordinasi resmi dari Mabes TNI terkait kebutuhan dan karakter personel yang akan ditugaskan.
“Proses pengiriman pasukan ke Gaza masih berjalan dan memerlukan koordinasi berjenjang, mulai pihak yang mengoordinasikan misi di Gaza hingga ke Mabes TNI dan Mabes Angkatan Darat,” ujarnya, kemarin.
TNI AD, tambah Maruli, telah memulai persiapan internal dengan melatih personel yang ditugaskan dalam misi perdamaian.
Fokus utama diarahkan pada kemampuan yang relevan dengan kebutuhan kemanusiaan dan rekonstruksi di wilayah konflik.
“Sudah, sudah mulai berlatih orang-orang yang kemungkinan kan kita nanti jadi perdamaian. Jadi berarti zeni, kesehatan, yang sering, seperti itu kami siapkan,” jelasnya.
Terkait jumlah personel yang akan dikirimkan ke Gaza, Maruli menyampaikan bahwa angka tersebut masih bersifat perkiraan dan belum ada keputusan final.
Hal itu masih menunggu hasil negosiasi dan koordinasi lanjutan di tingkat Mabes TNI.
“Ya, bisa satu brigade, 5.000-8.000 mungkin. Tapi masih bernego semua, belum, belum pasti. Jadi enggak ada, belum ada kepastian angka sampai sekarang,” ujarnya.
Sumber: Tribun